Reformasi Hukum Trisakti最新文献

{"title":"GANTI KERUGIAN TANAH MILIK IVANNA SULISTIO THIO SESUAI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH","authors":"Muhammad Arsy Revaldy, Intan Nevia cahyana","doi":"10.25105/refor.v5i2.16270","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16270","url":null,"abstract":"Ivanna Sulistio Thio telah mengajukan keberatan atas tidak sesuainya ganti rugi pengelola pengadaan tanah di Provinsi Kalimantan Timur. ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan dengan luas tanah yang digunakan, luas tanah yang telah diberikan ganti hanya seluas 842 m2 sedangkan tanah yang dipakai dalam pembebasan tanah adalah seluas 5428 m2. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Apakah Kesesuaian pemberian ganti kerugian penguasaan tanah atas nama Ivanna Sulistio Thio telah sesuai dengan Tahap Pelaksanaan Pengadaan tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan apakah putusan Pengadilan negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Smr telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat normatif, pengumpulan data penelitian ini berdasarkan data sekunder yang dilakukan dengan bantuan penelitian kepustakaan, data yang dianalisa dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu nilai ganti rugi yang diberikan oleh pelaksana pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas keadilan. Kesimpulan penelitian adalah ganti rugi yang diberikan pelaksana tidak sesuai dengan asas – asas pengadaan tanah. putusan hakim sesuai dengan Undang – undang No. 2 Tahun 2012 mengenai pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah ditetapkan nilai ganti rugi dalam musyawarah","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130595870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRESENSI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PEMBERLAKUAN SE-15/BC/2020 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN","authors":"Guzthaviany Valmaira Nasya, Reni Dwi Purnomowati","doi":"10.25105/refor.v5i2.16503","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16503","url":null,"abstract":"Presensi online merupakan sistem presensi dilakukan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, karena alat yang digunakan bersifat manual yang dapat menciptakan pemyebaran dari manusia ke manusia, lokasi tertentu dan pelacak sidik jari digunakan bersama. Pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan presensi online menurut hierarki peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi covid-19 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan bagaimana pengaturan pemberian sanksi apabila melanggar ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pertama Kedudukan Surat Edaran Nomor SE-15/BC/2020 dengan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan atas nama Menteri Keuangan diatur dalam pasal 10 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 dan surat edaran tersebut tetap berlaku hingga terdapat adanya surat edaran baru yang mencabutnya meskipun dasar penggunaannya sudah berubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memerintahkan adanya mematuhi ketentuan disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan adanya kewajiban menaati hari dan jam kerja yang tak jauh kaitannya dengan presensi sehingga Kementerian Keuangan menerapkan presensi online Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penerapannya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-15/BC/2020, kedua pemberian hukuman bagi pegawai yang melanggar terkait presensi dengan dikenakan pemotongan tunjangan dan apabila dilakukan sudah melebihi batas ketentuan jam kerja maka dilakukan pemberian hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131205455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia","authors":"Amanda Odelia, Khairani Bakri","doi":"10.25105/refor.v5i2.16274","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274","url":null,"abstract":"Poligami adalah prinsip perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki 2 orang istri atau lebih. Dikarenakan hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi dapat dilaksanakan poligami jika dipenuhinya syarat poligami yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan. Rumusan masalah yang diteliti, bagaimanakah alasan poligami menurut Hukum Keluarga Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, sifat penelitian adalah deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara studi kepustakaan, analisis data kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 41 Huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai alasan poligami yang diperbolehkan di Indonesia. Aturan mengenai persyaratan izin poligami tercantum dalam Pasal 5 UU Perkawinan Jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan poligami dan syarat izin poligami merupakan dua hal yang harus dipenuhi, dalam hal permohonan izin poligami sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Putusan Nomor 5174/Pdt.G/2021/Pa.JT memenuhi persyaratan izin poligami. Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan alasan poligami yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan. \u0000 ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132960507","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DUGAAN INSIDER TRADING OLEH PERUSAHAAN JOUSKA FINANSIAL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL","authors":"Novika Andriani, Dian Purnamasari","doi":"10.25105/refor.v5i2.16520","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16520","url":null,"abstract":"Insider trading merupakan praktik yang dilarang dalam pasar modal. Dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia, nasabah mengalami kerugian atas pengelolaan dana investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Kerugian nasabah tersebut sebagai akibat adanya dugaan insider trading yang dilakukan direksi PT Jouska Finansial Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah apakah perbuatan direksi PT Jouska Finansial Indonesia dapat dikategorikan sebagai insider trading. Penelitian dilakukan secara normatif berdasarkan data sekunder, yaitu melakukan penelusuran pada literatur maupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dan data primer melalui wawancara sebagai pendukung data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT Jouska Finansial Indonesia dengan nasabah, dinyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengelola dana nasabahnya melalui investasi kedalam pasar modal dengan adanya klausula pembukaan RDI. Selanjutnya, berdasarkan derivasi Pasal 95 UUPM, adanya insider trading dapat terlihat dari hubungan Aakar Abyasa Fidzuno, selaku direktur utama dengan emiten, adanya informasi orang dalam yang bersifat material yang dapat terlihat dalam perjanjian antara Aakar dengan emiten pada tanggal 20 Maret 2019 dan adanya transaksi perdagangan efek dalam portofolio nasabah PT Jouska Finansial Indonesia","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"626 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117155739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING KAPAL PENANGKAP IKAN VIETNAM DI ZEEI","authors":"Amandha Budhy Adhywidya, Anto Ismu Budianto","doi":"10.25105/refor.v5i2.16272","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16272","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara pantai yang memiliki ZEE seluas 3000.000 km2 dengan kekayaan hayati dan nonhayati yang beragam dan melimpah. Oleh karena itu di wilayah ZEE, tepatnya di Laut Natuna Utara, sering terjadi illegal fishing, yang salah satu dari pelaku illegal fishing tersebut adalah nelayan Vietnam. Terkait hal itu, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pemerintah mengatur zona penangkapan ikan di ZEE Indonesia; dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani illegal fishing di Laut Natuna Utara oleh kapal penangkap ikan Vietnam? Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalah library research, bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data sekunder, analisis data secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulan artikel ini menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian tercatat sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Februari 2022 sebanyak 75 kapal penangkap ikan Vietnam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan mengenai upaya penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam diwilayah Laut Natuna Utara berdasarkan hukum nasional Indonesia dan UNCLOS. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia wajib menyegerakan penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melengkapi armada laut Indonesia dengan teknologi yang maju dan/atau senjata yang lebih memadai.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121235568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR","authors":"Raka Haikal Anfasya, Natasya Yunita Sugiastuti","doi":"10.25105/refor.v5i2.15839","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15839","url":null,"abstract":"Perkawinan menurut hukum Indonesia berasaskan monogami, namun asas ini bukanlah mutlak melainkan bersifat terbuka. Agar perkawinan poligami tidak melanggar dan merugikan hak-hak isteri dan secara umum melindungi wanita, hukum perkawinan menetapkan syarat-syarat dan prosedur beristri lebih dari satu (poligami) secara ketat. Dalam riset ini, isu poligami dikaji dengan cara perbandingan hukum, yaitu membandingkan ketentuan poligami berdasarkan hukum Indonesia dengan hukum Mesir. Riset bertujuan memberikan deskripsi perbedaan dan persamaan syarat poligami antara hukum Indonesia dan Mesir dengan mengangkat perkara suami melakukan pernikahan poligami secara diam-diam (tanpa adanya persetujuan isteri). Penelitian dilakukan dalam tataran normatif, dengan menggunakan data sekunder, dianalisa secara kualitatif, disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian: dibandingkan hukum Mesir, Indonesia memiliki aturan pernikahan poligami lebih lengkap dan terperinci. Beberapa persamaan pengaturan pernikahan poligami adalah: untuk melakukan poligami suami meminta izin kepada pengadilan; ada kewajiban pemberitahuan dan izin dari isteri pertama; terdapat alasan untuk melakukan poligami; ada sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tentang poligami.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134456291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindak Pidana Penganiayaan Terungkap Direncanakan Terlebih Dahulu Mengakibatkan Korban Luka-Luka (Studi Putusan PN Brebes Nomor: 57/ Pid.B /2020 / PN.BBs.).”","authors":"Adde Pramana Putra, Aprima Suar","doi":"10.25105/refor.v5i2.15827","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15827","url":null,"abstract":"Penerapan hukum pidana substantif terhadap tindak pidana terorisme didasarkan pada akibat dari perbuatan tersebut bagi korban. Pemidanaan terhadap subjek pelanggaran akan didasarkan pada unsur-unsur yang merupakan kejahatan yang dilanggar. Pokok persoalannya adalah apakah tindak pidana terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 57/Pid.B/2020/PN.BBs., memenuhi unsur pidana pasal 351 ayat (1) KUHP atau tidak, dan bagaimana itu. penerapan substantif hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan? dalam hal putusan Pengadilan Negeri Brebes. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132418658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA TUGAS DIREKSI ATAS PERJANJIAN BISNIS REFERRAL ASURANSI","authors":"Ilma Zhafirah Albar, Arif Wicaksana","doi":"10.25105/refor.v5i2.16411","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16411","url":null,"abstract":"Dalam menjalankan tugas dan perannya, masih ada kemungkinan terjadi lowongnya jabatan Direksi. Direksi yang mengisi kelowongan jabatan anggota Direksi yang lain inilah yang disebut Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi. Plt Direksi memiliki kewenangan untuk dapat melakukan seluruh tindakan yang sama dengan anggota Direksi yang ia gantikan itu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis terhadap pengaturan mengenai Plt. Direksi pada sebuah Perseroan Terbatas dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban Plt. Direksi terhadap kewajiban PT AJTM. Metode penelitian yang dipergunakan dalam riset ini ialah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan bersumber pada data sekunder. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan bahwa Plt. Direksi diatur secara tersirat di dalam UUPT karena perannya yang pada dasarnya sama dengan Direksi dalam UUPT. Pertanggungjawaban atas hubungan hukum yang telah terjalin antara PT AJTM dengan pihak ketiga tidak ditangguhkan kepada anggota direksi, karena perjanjian kerja sama yang dibuat oleh suatu badan hukum dilakukan atas nama Perseroan itu sendiri sebagai suatu legal entity bukan atas nama perorangan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123457431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN DALAM PIALA DUNIA FIFA DI QATAR 2022","authors":"Hadyan Aptadhia Falah, Aji Wibowo","doi":"10.25105/refor.v5i2.15826","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15826","url":null,"abstract":"Pembangunan untuk perlombaan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar dipenuhi dengan banyak kontroversi, dari kematian pekerja migran yang tidak diselidiki, penahanan paspor agar pekerja migran tidak dapat pulang, pemberian upah yang tidak dilaksanakan, kontrak kerja yang sangat berat bagi para pekerja migran, namun dalam jurnal ini yang menjadi penelitian adalah kematian pekerja migran dan pemberian upah. Qatar bukanlah bagian dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya 1990 namun, sebagai sebuah negara Qatar  memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak para pekerja migran yang datang ke Qatar, untuk menemukan kesimpulan dari dua hal tersebut, penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pengelolahan data kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114242330","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBELAJARAN DARING NEW NORMAL COVID-19 SESUAI KETENTUAN KESEJAHTERAAN ANAK DAERAH SUSAH AKSESBILITAS","authors":"Atikah Dannah Lestari, Wahyuni Retnowulandari","doi":"10.25105/refor.v5i1.15036","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15036","url":null,"abstract":"Dalam pembelajaran daring di masa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hak anak sepenuhnya tidak terpenuhi berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 yaitu hak atas pendidikan, mengenai hal tersebut memungkinkan orang tua, pemerintah dan masyarakat berperan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak dalam hak pendidikan di masa new normal Covid-19 dalam pembelajaran daring di daerah yang susah aksesbilitas. Rumusan masalah yang diangkat di studi ini ialah, bagaimana pemenuhan kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait pembelajaran daring di masa new normal Covid-19 dan bagaimana upaya kesejahteraan anak yang telah dilakukan Pemerintah Daerah? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis serta jenis data yang dipakai ialah data sekunder berisi hasil wawancara yang dibantu bahan hukum primer dan sekunder. Studi ini dilaksanakan lewat analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menerangkan bahwa kesejahteraan anak SDN 003 Sabang Mawang dalam pendidikan belum terpenuhi dengan baik karena berbagai faktor yang menghambat terpenuhinya hak-hak anak, hal tersebut orang tua, pemerintah dan masyarakat masih berusaha melakukan upaya dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di masa new normal Covid-19 didaerah susah aksesbilitasnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam sarana prasarana mengenai pendidikan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116192042","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}