Reformasi Hukum Trisakti最新文献

PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DILUAR DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM 在检察官起诉书之外裁定的毒品犯罪

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19091

Jihan Sukmawati Daratu, Abdul Ficar Hadjar

{"title":"PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DILUAR DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM","authors":"Jihan Sukmawati Daratu, Abdul Ficar Hadjar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19091","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19091","url":null,"abstract":"Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, hakim tidak dapat memberikan hukuman jika tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam dakwaan yang diajukkan oleh penuntut umum. Akan tetapi, pada kasus narkotika, seringkali hakim cenderung memutuskan dengan menggunakan pasal yang tidak dicantumkan dalam dakwaan dengan alasan mengacu pada SEMA No 3/2015. Adapun rumusan masalah dalam putusan tersebut adalah apakah putusan hakim pada perkara narkotika Nomor 7692 K Pid.Sus/2022 yang menghukum terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah akibat hukum dari sanksi pidana yang putusannya dijatuhkan tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum pada tindak pidana narkotika. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder diiringi sifat penelitian deskriptif analitis serta cara penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa hakim beranggapan terdakwa bukan merupakan penyalahguna narkotika karena jumlah narkotika yang ditemukan relatif sedikit, namun hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan transaksi kepada beberapa orang sehingga semestinya pasal yang dajukkan oleh penuntut umum telah sesuai. Kesimpulan, putusan yang dijatuhkan diluar dakwaan seharusnya batal demi hukum dan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.\u0000 ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"221 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139820835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILUKADA BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 宪法法院关于西巴布亚省翁达马湾郡 2020 年摄政王选举裁决的法律后果

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19073

Raihan Pahrazi, Radian syam

{"title":"AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILUKADA BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020","authors":"Raihan Pahrazi, Radian syam","doi":"10.25105/refor.v6i1.19073","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19073","url":null,"abstract":"Pemilihan Umum, atau kemudian dikenal sebagai Pemilu merupakan sebuah sarana yang berasaskan kedaulatan rakyat dengan fungsinya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah permasalahan seperti sengketa pemilu bupati serta wakil bupati kab. Teluk Wondama, Papua Barat yang permasalahannya termuat pada Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penyebab diputuskannya pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan akibat hukum apakah yang timbul dari dilakukan nya pemungutan suara ulang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan. Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis melalui penggunaan data sekunder dari hasil studi pustaka berikut hasil wawancara, kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulannya ditarik berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu yang berupa pencoblosan surat suara ganda dan adanya daftar pemilih ganda. Kesimpulannya Setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan hasilnya dalam SK No. 18/PL.02.7-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021. bahwa paslon nomor urut empat diumumkan sebagai pemenang","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"225 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139830303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Contribution of PT Tangerang Nusantara Global to the Regional Original Revenue of Tangerang in 2020-2022 2020-2022 年 PT Tangerang Nusantara Global 对 Tangerang 地区原始收入的贡献

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19072

Muhammad Miftahuddin, Eko Primananda

{"title":"Contribution of PT Tangerang Nusantara Global to the Regional Original Revenue of Tangerang in 2020-2022","authors":"Muhammad Miftahuddin, Eko Primananda","doi":"10.25105/refor.v6i1.19072","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19072","url":null,"abstract":"PT Tangerang Nusantara Global is one of the BUMDs formed by the Tangerang city government, as a means of resource management and efforts to optimize PAD potential.The formulation of the problem discussed is whether the contribution of BUMD PT Tangerang Nusantara Global to Tangerang City PAD for the 2020-2022 period is in accordance with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government and what obstacles the BUMD PT Tangerang Nusantara Global faces. The research method is descriptive, normative research type and uses literature studies, with conclusions using deductive logic. The results of the research and discussion are that PT Tangerang Nusantara Global contributes by obtaining two types of income, income originating from its business sector and income form of deposits. The obstacle faced is ownership of regional property (BMD) which is not yet fully held by PT Tangerang Nusantara Global. The conclusion is contribution of PT Tangerang Nusantara Global to the PAD of Tangerang City in 2020-2022 in accordance with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. PT Tangerang Nusantara Global functions to support the regional economy, but its PAD contribution is not yet significant. More positive efforts are needed to be able to contribute more to the region","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"9 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139877967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL 印度尼西亚和巴西总统选举争端解决方式的比较

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19193

Billy Herlambang Rahmat Hidayat, Ninuk Wijiningsih

{"title":"PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL","authors":"Billy Herlambang Rahmat Hidayat, Ninuk Wijiningsih","doi":"10.25105/refor.v6i1.19193","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19193","url":null,"abstract":"Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Penelitian ini merupakan penelitian normativ, menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah persamaan terkait aturan yang diatur kedalam peraturan Perundang-Undangan di masing-masing negara, mempunyai Lembaga yang berwenang dalam sengketa pemilihan umum presiden, keterlibatan Lembaga yudikatif dan putusan bersifat final dan mengikat. Perbedaan terkait Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, waktu proses penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, dan dalam hal hasil putusan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan presiden. Kesimpulannya adalah Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan dan perbedaan penyelesaian konflik pemilihan umum presiden.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"118 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139884440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILUKADA BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 宪法法院关于西巴布亚省翁达马湾郡 2020 年摄政王选举裁决的法律后果

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19073

Raihan Pahrazi, Radian syam

{"title":"AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILUKADA BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020","authors":"Raihan Pahrazi, Radian syam","doi":"10.25105/refor.v6i1.19073","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19073","url":null,"abstract":"Pemilihan Umum, atau kemudian dikenal sebagai Pemilu merupakan sebuah sarana yang berasaskan kedaulatan rakyat dengan fungsinya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah permasalahan seperti sengketa pemilu bupati serta wakil bupati kab. Teluk Wondama, Papua Barat yang permasalahannya termuat pada Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penyebab diputuskannya pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan akibat hukum apakah yang timbul dari dilakukan nya pemungutan suara ulang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan. Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis melalui penggunaan data sekunder dari hasil studi pustaka berikut hasil wawancara, kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulannya ditarik berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu yang berupa pencoblosan surat suara ganda dan adanya daftar pemilih ganda. Kesimpulannya Setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan hasilnya dalam SK No. 18/PL.02.7-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021. bahwa paslon nomor urut empat diumumkan sebagai pemenang","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"30 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139890279","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

WEWENANG PELAKSANA TUGAS BUPATI KABUPATEN BOGOR DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 基于 2014 年第 23 号法律的博格尔摄政区代理摄政王的治理权力

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19199

Zahra Khairunisa, Reni Dwi Purnomowati

引用次数: 0

PEMANFAATAN HASIL HUTAN TANPA DISERTAI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT 丹那劳特地区无木材林产品有效证书（SKSHHK）的林产品利用情况

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19100

Andra Geofany Riswan, Irene Mariane

引用次数: 0

Land Lost Due The Widening Of Bekasi River Borders From The Regional Regulations Of Bekasi District Year 2011-2031 从 2011-2031 年勿加泗地区法规看勿加泗河边界拓宽造成的土地损失

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19051

Desyda Puspita Anggraini, Meta Indah Budhianti

{"title":"Land Lost Due The Widening Of Bekasi River Borders From The Regional Regulations Of Bekasi District Year 2011-2031","authors":"Desyda Puspita Anggraini, Meta Indah Budhianti","doi":"10.25105/refor.v6i1.19051","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19051","url":null,"abstract":"The land that the villagers lived on was simply lost due to the loss of land due to natural events. The problems is Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Bekasi Regency for 2011-2031, the efforts of the Regional Government to restore land rights lost due to the widening of the Bekasi river border. This research uses descriptive normative legal research methods, uses secondary data supported by primary data, and is studied qualitatively. The discussion that the status of land lost due to the widening of the Bekasi river border has been lost, the cause of which is the result of a natural phenomenon that makes the soil erode on the river border land. Local authorities can conduct additional research and address this issue in accordance with relevant laws. The study findings show that there are no regulatory provisions governing the status of lost land on riverbanks in Perda No. 12/2011 on the Bekasi District Spatial Plan 2011-2031. This means that efforts to recover lost land on riverbanks must be carried out in accordance with other regulations. The local government can help by developing policies to check and stop this problem from occurring further losses.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139825489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOL 1 BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Pada Putusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst) 使用第 1 号非植物麻醉剂的犯罪行为（关于第 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst 号决定的案例研究）

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19204

Sezi Hanugrah Suherman, Anang Iskandar

{"title":"TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOL 1 BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Pada Putusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst)","authors":"Sezi Hanugrah Suherman, Anang Iskandar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19204","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19204","url":null,"abstract":"Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi masayarakat. Penyalahguna narkotika seharusnya dijatuhkan hukuman rehabilitasi, namun pada kenyataannya dalam putusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkotika gol 1 bukan tanaman sesuai perkara No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pada Putusan No. 1163/PID.SUS/2020/ PN Jkt.Pst. Tipe Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Di analisis dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pasal 127 ayat 1 dan penjara 3 tahun kepada terdakwa dinilai tidak tepat, karena dalam putusan terdakwa hanya tebukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri yang dimana menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Hakim wajib memvonis hukuman rehabilitasi kepada Penyalahguna. Dalam menentukan penyalahguna direhabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"224 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139826137","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DILUAR DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM 在检察官起诉书之外裁定的毒品犯罪

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19091

Jihan Sukmawati Daratu, Abdul Ficar Hadjar

{"title":"PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DILUAR DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM","authors":"Jihan Sukmawati Daratu, Abdul Ficar Hadjar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19091","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19091","url":null,"abstract":"Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, hakim tidak dapat memberikan hukuman jika tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam dakwaan yang diajukkan oleh penuntut umum. Akan tetapi, pada kasus narkotika, seringkali hakim cenderung memutuskan dengan menggunakan pasal yang tidak dicantumkan dalam dakwaan dengan alasan mengacu pada SEMA No 3/2015. Adapun rumusan masalah dalam putusan tersebut adalah apakah putusan hakim pada perkara narkotika Nomor 7692 K Pid.Sus/2022 yang menghukum terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah akibat hukum dari sanksi pidana yang putusannya dijatuhkan tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum pada tindak pidana narkotika. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder diiringi sifat penelitian deskriptif analitis serta cara penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa hakim beranggapan terdakwa bukan merupakan penyalahguna narkotika karena jumlah narkotika yang ditemukan relatif sedikit, namun hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan transaksi kepada beberapa orang sehingga semestinya pasal yang dajukkan oleh penuntut umum telah sesuai. Kesimpulan, putusan yang dijatuhkan diluar dakwaan seharusnya batal demi hukum dan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.\u0000 ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"48 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139880839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0