WEWENANG PELAKSANA TUGAS BUPATI KABUPATEN BOGOR DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Abstract

Pelaksana Tugas adalah jabatan sementara yang khusus ditugaskan khusus untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi dengan tujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah penunjukan pelaksana tugas Bupati Kabupaten Bogor sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana wewenang pelaksana tugas Bupati Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dianalisis secara deskriptif kualitatif serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah wewenang dan Tugas PLT Bupati Kabupaten Bogor hanya berdasarkan peraturan secara umum yaitu Pasal 65 ayat (1) dan (2) tentang Pemerintah Daerah yang berisi tentang Wewenang dan Kepala Daerah, bukan tentang PLT, serta wewenang PLT dibatasi oleh Pasal 132 A ayat 1 UU Nomor 49 Tahun 2008. Kesimpulannya adalah tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat PLT.