Reformasi Hukum Trisakti最新文献_第2页

STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI PENYUAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 印度尼西亚共和国社会事务部有关贿赂的腐败犯罪研究

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19027

Indra Permana, Yenti Garnasih

{"title":"STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI PENYUAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA","authors":"Indra Permana, Yenti Garnasih","doi":"10.25105/refor.v6i1.19027","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19027","url":null,"abstract":"Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional, dan pengaturannya terbilang khusus yaitu diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta dampaknya menimbulkan kerugian materil, immaterial kepada masyarakat. Salah satu kasusnya melibatkan instansi pemerintahan Indonesia yaitu Kementerian Sosial RI, dilakukan oleh Menteri Sosial RI yang menjabat pada tahun 2019 -2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan ialah data sekunder, analisis data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan berdasarkan metode logika deduktif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengkaji penerapan Pasal sesuai atau tidak dan bentuk penyertaan terhadap pelaku. Kesimpulannya bahwa tidak seharusnya pelaku dipernakan dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"10 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139684303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENAFSIRAN HUKUM HAKIM YANG DIGUNAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA 法官在裁决朱利亚里-巴图巴拉社会援助腐败案时所使用的法律解释

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19202

Johannes Agustinus Riady, Abdul Ficar Hadjar

{"title":"PENAFSIRAN HUKUM HAKIM YANG DIGUNAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA","authors":"Johannes Agustinus Riady, Abdul Ficar Hadjar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19202","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19202","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) yang dimana dari sistem hukum ini sangat berpaku pada peraturan perundang-undangan. Namun jika pada hukum tertulis tidak ditemukan atau tidak cukup maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum dalam memutus suatu perkara. Pada tahun 2020 saat Indonesia terkena dampak dari Virus Covid-19 mentri sosial juliari Batubara melakukan korupsi terkait pengadaan bansos sebesar Rp. 32 Milyar. Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah apa penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus kasus korupsi bansos yang dilakukan Juliari Batubara pada (putusan nomor 29/pid.sus- TPK/2021/PN.JKT.PST). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat Penafsiran Hukum Hakim memutus perkara ini berdasarkan pada setiap uraian-uraian pasal dan undang-undang tertulis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga dalam putusannya hakim memiliki keyakinan secara menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini hakim dalam memutus kasus bansos Juliari Batubara adalah penafsiran hukum sistematis dan logis.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"77 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139812048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN NO 420/PDT.G/2020/PN JKT.SEL) 对法官小组驳回的绝对权力例外情况的分析（第 420/PRDT.G/2020/PN JKT.SEL 号决定）

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.18918

Bhakti Arssywahid, Muriani

{"title":"ANALISIS TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN NO 420/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)","authors":"Bhakti Arssywahid, Muriani","doi":"10.25105/refor.v6i1.18918","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18918","url":null,"abstract":"Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan masih menjadi pilihan oleh banyak subyek hukum, yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang akan menyerahkan putusan. Namun, dalam Putusan No 420/Pdt.g/2020/Pn Jkt.Sel Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi atau bantahan pihak tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut. Rumusan masalah dalam artikel ini apakah penolakan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait serta apa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat. Tipe penelitan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian Penolakan tentang kompetensi absolut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan upaya hukum bagi Para Tergugat apabila merasa tidak puas terhadap penolakan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut sejalan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah dengan mengajukan upaya hukum banding serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan jika tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"15 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139818594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1581/PDT.G/2020/PA.PBR) 根据印度尼西亚伊斯兰继承法赋予继子女强制性遗嘱（对第 1581/DPDT.G/2020/PA.PBR 号决定的研究）

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.18925

Ivan Aldwin Pasaribu, Khairani Bakri

{"title":"PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1581/PDT.G/2020/PA.PBR)","authors":"Ivan Aldwin Pasaribu, Khairani Bakri","doi":"10.25105/refor.v6i1.18925","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18925","url":null,"abstract":"Hukum Waris Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits serta Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris yang memperoleh warisan adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak, orangtua, dan saudara. Anak tiri adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara salah seorang suami atau istri dengan istri atau suami yang terdahulu. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr ini menyatakan bahwa anak tiri memperoleh wasiat wajibah. Maka, rumusan masalah dalam artikel ini Apakah wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak tiri menurut Hukum Waris Islam Indonesia serta apakah putusan hakim nomor 1581/Pdt/G/202/Pa/Pbr yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri sudah sesuai dengan hukum waris di Indoesia. Tipe penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya anak tiri tidak mendapatkan wasiat wajibah hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam Indonesia serta putusan hakim bertentangan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"85 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139819543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 根据有关大选的 2017 年第 7 号法律，解决 2019 年总统选举的争议

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19101

Putri Nurmalia Oktaviani, Ferry Edwar

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Putri Nurmalia Oktaviani, Ferry Edwar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19101","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19101","url":null,"abstract":"Konstitusi adalah landasan utama bagi sebuah negara, mencakup sistem ketatanegaraan dan aturan dasar yang mengatur keberadaannya. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, proses pemilihan sering kali memunculkan permasalahan, seperti sengketa hasil perhitungan suara yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa yang menjadi kendala Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait Pemilihan Umum Presiden 2019 seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Sengketa ini muncul karena pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan secara serentak, yang menyoroti perlunya penanganan yang tepat oleh lembaga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya menjaga prosedur sesuai dengan regulasi yang ada menjadi sorotan utama untuk memastikan penanganan sengketa pemilihan berjalan dengan benar sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"92 S83","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139813245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 根据有关大选的 2017 年第 7 号法律，解决 2019 年总统选举的争议

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19101

Putri Nurmalia Oktaviani, Ferry Edwar

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Putri Nurmalia Oktaviani, Ferry Edwar","doi":"10.25105/refor.v6i1.19101","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19101","url":null,"abstract":"Konstitusi adalah landasan utama bagi sebuah negara, mencakup sistem ketatanegaraan dan aturan dasar yang mengatur keberadaannya. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, proses pemilihan sering kali memunculkan permasalahan, seperti sengketa hasil perhitungan suara yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa yang menjadi kendala Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait Pemilihan Umum Presiden 2019 seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Sengketa ini muncul karena pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan secara serentak, yang menyoroti perlunya penanganan yang tepat oleh lembaga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya menjaga prosedur sesuai dengan regulasi yang ada menjadi sorotan utama untuk memastikan penanganan sengketa pemilihan berjalan dengan benar sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"66 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139872980","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS OLEH ISRAEL BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 以色列根据 1982 年《联合国海洋法公约》进行的天然气勘探和开采

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19165

Galih Bima Wasena, Yulia Fitriliani

引用次数: 0

Punishment Of Offenders Who Distribute Pornographic Images 对传播色情图片的罪犯的处罚

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19121

Nida Zhakia Jasmine, Andi Widiatno

{"title":"Punishment Of Offenders Who Distribute Pornographic Images","authors":"Nida Zhakia Jasmine, Andi Widiatno","doi":"10.25105/refor.v6i1.19121","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19121","url":null,"abstract":"Decision Number 812/Pid.sus/2021/PN Bjm states that the criminal act of distributing pornographic images, which is regulated in Article 27 paragraph (1) UU ITE Law, is the lex specialist of the Criminal Code because it regulates the dissemination of information through Internet. The formulation of the problem in the decision is pornographic images are included in the moral content of Article 27 paragraph 1 of the ITE Law pornographic images with Article 45 paragraph 1 in conjunction with Article 27 paragraph 1. To answer this problem the research method used is Normative law using secondary data from primary and secondary legal materials accompanied by analytical descriptive research and discussion and research results pornographic images are considered to be moral in Article 27 paragraph 1 of the ITE Law. However, there was a discrepancy in the sentence imposed on the defendant. Even though a prison sentence of 3 years was required, the decision gave a sentence of 2 years, not considering the fact that defendant also committed the crime of creating and manipulating electronic information before distributing pornographic images. The conclusion from this research is that defendant should be sentenced under Article 35 in conjunction with Article 51 of the ITE Law.\u0000 ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"27 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139882582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL 印度尼西亚和巴西总统选举争端解决方式的比较

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19193

Billy Herlambang Rahmat Hidayat, Ninuk Wijiningsih

{"title":"PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL","authors":"Billy Herlambang Rahmat Hidayat, Ninuk Wijiningsih","doi":"10.25105/refor.v6i1.19193","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19193","url":null,"abstract":"Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Penelitian ini merupakan penelitian normativ, menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah persamaan terkait aturan yang diatur kedalam peraturan Perundang-Undangan di masing-masing negara, mempunyai Lembaga yang berwenang dalam sengketa pemilihan umum presiden, keterlibatan Lembaga yudikatif dan putusan bersifat final dan mengikat. Perbedaan terkait Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, waktu proses penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, dan dalam hal hasil putusan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan presiden. Kesimpulannya adalah Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan dan perbedaan penyelesaian konflik pemilihan umum presiden.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"82 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139824715","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analysis Of The Implementation Of Corporate Social And Environmental Responsibility In Kembang Janggut District East Kalimantan 东加里曼丹 Kembang Janggut 地区企业社会与环境责任实施情况分析

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.25105/refor.v6i1.19119

Richo Andriyanto, Sri Bakti Yunari

{"title":"Analysis Of The Implementation Of Corporate Social And Environmental Responsibility In Kembang Janggut District East Kalimantan","authors":"Richo Andriyanto, Sri Bakti Yunari","doi":"10.25105/refor.v6i1.19119","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19119","url":null,"abstract":"\u0000\u0000\u0000\u0000PT. REA Kaltim Plantations is a large-scale oil palm plantation company in Kembang Janggut District, East Kalimantan. This research aims to analyze the implementation of social and environmental responsibility (TJSL) by companies, with a focus on environmental aspects. The problem formulation in this research is how to implement social and environmental responsibility (TJSL) at PT. REA Kaltim Plantations which is environmentally based and what obstacles the company faces in TJSL at PT. REA Kaltim Plantations in its implementation. This research uses empirical research methods using a qualitative approach. The results of research and discussions show that the company has implemented programs related to TJSL, but the achievements are considered not optimal. Some notes of improvement include, among others, the effectiveness of the program in empowering communities, reporting transparency, and active participation in building local sustainability. Companies also face challenges such as the complexity of community needs and environmental dynamics. The conclusion of this research is that companies need to improve TJSL implementation in order to make a greater contribution to sustainable development and welfare of local communities. Recommendations are given to improve the quality and sustainability of the TJSL program by the company.\u0000\u0000\u0000\u0000","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139874147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0