{"title":"ANALISIS TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN NO 420/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)","authors":"Bhakti Arssywahid, Muriani","doi":"10.25105/refor.v6i1.18918","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18918","url":null,"abstract":"Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan masih menjadi pilihan oleh banyak subyek hukum, yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang akan menyerahkan putusan. Namun, dalam Putusan No 420/Pdt.g/2020/Pn Jkt.Sel Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi atau bantahan pihak tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut. Rumusan masalah dalam artikel ini apakah penolakan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait serta apa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat. Tipe penelitan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian Penolakan tentang kompetensi absolut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan upaya hukum bagi Para Tergugat apabila merasa tidak puas terhadap penolakan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut sejalan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah dengan mengajukan upaya hukum banding serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan jika tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"6 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139878566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1581/PDT.G/2020/PA.PBR)","authors":"Ivan Aldwin Pasaribu, Khairani Bakri","doi":"10.25105/refor.v6i1.18925","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18925","url":null,"abstract":"Hukum Waris Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits serta Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris yang memperoleh warisan adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak, orangtua, dan saudara. Anak tiri adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara salah seorang suami atau istri dengan istri atau suami yang terdahulu. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr ini menyatakan bahwa anak tiri memperoleh wasiat wajibah. Maka, rumusan masalah dalam artikel ini Apakah wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak tiri menurut Hukum Waris Islam Indonesia serta apakah putusan hakim nomor 1581/Pdt/G/202/Pa/Pbr yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri sudah sesuai dengan hukum waris di Indoesia. Tipe penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya anak tiri tidak mendapatkan wasiat wajibah hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam Indonesia serta putusan hakim bertentangan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"59 3-4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139879437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"The Crime Of Willfully And Openly Violating Decency Committed By The Military (Verdict Number 62-K/Pm. II-10/Ad/XI/2021)","authors":"Muhammad Faritza Ardeanny Kurniawan, Prastopo","doi":"10.25105/refor.v6i1.18929","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18929","url":null,"abstract":"Every citizen, including members of the military, who commit criminal offenses will be processed in accordance with applicable regulations, including violations of military decency decided in Decision Number 62-K / PM. II-10/AD/XI/2021. One of the issues raised is: Does the defendant's actions fulfill the elements of the crime of decency as stipulated in Article 281 Paragraph (1) of the Criminal Code? and Was the conviction of the defendant based on the provisions of Article 281 Paragraph (1) that the criminal act of intentionally and openly violating decency was appropriate? This research uses normative legal research with descriptive analytical research type. Secondary data obtained from literature study is used for qualitative analysis, and conclusions are made using deductive logic. The results showed that the perpetrator did not commit the elements mentioned in Article 281 Paragraph (1), but the defendant committed a criminal offense that fulfilled the elements mentioned in Article 284 Paragraph (1) 2nd letter-a. The punishment of the defendant based on the provision that the criminal offense intentionally and openly violates decency is not in accordance with Article 281 Paragraph (1), but rather uses the provisions mentioned in Article 284.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"132 1-2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139879845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Juridical Review of Criminal Acts of Public Decency by the Military (Decision No. 07-K/PM.III-12/AD/I/2020)","authors":"Muhammad Haritza Ardeanny Kurniawan, Aprima Suar","doi":"10.25105/refor.v6i1.18928","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18928","url":null,"abstract":"The crime of adultery committed by the military is tried using general criminal provisions because adultery carried out militarily, as in the case of Decision No. 07-K/PM.III-12/AD/I/2020. The formulation of the problem in question is are the actions of the defendant in the crime of adultery by Article 281 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code? (Decision No. 07-K/PM.III-12/AD/I/2020) and how is the punishment of the military for committing the crime of adultery? (Decision No. 07-K/PM.III-12/AD/I/2020). This research was conducted using normative juridical research type with descriptive-analytical nature with secondary data which was analyzed qualitatively, followingand a conclusion was drawn based on deductive logic. The results of the research show that the actions of the defendant are not in accordance with the provisions of Article 281 paragraph (1) of the Criminal Code because the actions of the perpetrator should be included in the Crime of Adultery based on Article 284 paragraph (1) to 2a of the Criminal Code and the punishment given to the perpetrator is not appropriate which the defendant should be declared free from all legal charges (Onslaag van Alle Recht Vervolging).","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"34 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139884511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENYIKSAAN OLEH JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP PARA DEMONSTRAN ANTI KUDETA MENURUT KONVENSI ANTI PENYIKSAAN 1984","authors":"Biolanda Latifa, Andrey Sujatmoko","doi":"10.25105/refor.v6i1.19102","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19102","url":null,"abstract":"Sejak kudeta tahun 2021, Militer Myanmar terlibat dalam tindak kekerasan serius terhadap para demonstran, menimbulkan keprihatinan internasional. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah tindakan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta oleh Junta Militer Myanmar dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan bagaimana penyelesaian kasus kekerasan ini. Metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Junta Militer Myanmar melakukan pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan tahanan secara masif, dan penindasan politik terhadap para demonstran. Praktik ini secara tegas melanggar ketentuan Konvensi Anti Penyiksaan 1984 yang secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan kejam. Meskipun Myanmar belum meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan 1984, penulis menekankan bahwa Junta Militer tetap berkewajiban untuk memulai proses hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama personel Tatmadaw. Sampai saat ini, belum ada penyelesaian hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap demonstran anti-kudeta, meninggalkan keadaan tanpa keadilan yang memprihatinkan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139687846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMANFAATAN HASIL HUTAN TANPA DISERTAI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT","authors":"Andra Geofany Riswan, Irene Mariane","doi":"10.25105/refor.v6i1.19100","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19100","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas sebagai pekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemui banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perizinan pengangkutan hasil hutan kayu pasca diberlakukannya Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 UUCK; dan bagaimana penerapan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/Pn.Pli. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif, dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya Dalam hal perizinan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang harus dipenuhi pasca diberlakukannya UUCK yakni perizinan yang diatur dalam aturan pelaksanaanya, yaitu Pasal 259 angka (1) PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu adakah dengan dimilikinya dokumen SKSHHK. ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"135 1-4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139878101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salsabila Prajna Damayanti, Novina Sri Indiraharti
{"title":"JUAL BELI TANAH ANTARA AHLI WARIS ALMARHUMAH HADIDJAH DENGAN ALMARHUM SOPYAN SYAHRONI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 8/PDT.G/2018/PN.BDG)","authors":"Salsabila Prajna Damayanti, Novina Sri Indiraharti","doi":"10.25105/refor.v6i1.18922","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18922","url":null,"abstract":"Jual beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat terang, tunai, dan riil, dimana penjual menyerahkan hak atas tanah, bersamaan dengan pembeli membayar sejumlah harga baik sebagian maupun penuh. Dalam kasus ini, terjadi jual beli antara Ahli Waris Almh. Hadidjah dengan Alm. Sopyan Syahroni, namun ternyata penjual mensertipikatkan dan menjualnya kepada pihak ketiga. Pokok permasalahannya adalah apakah jual beli antara para ahli waris dari Almh. Hadidjah dengan Alm. Sopyan Syahroni sah menurut hukum. Walaupun tidak dipenuhinya syarat formil dan tertib administrasi pendaftaran tanah tidak serta-merta membuat jual beli menjadi tidak sah, karena jual beli dianggap telah sah apabila telah memenuhi syarat tunai, terang, dan riil berdasarkan hukum adat dan majelis hakim telah sesuai dalam memutus pihak yang berhak atas tanah yang dipersengketakan berdasarkan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yakni sistem publikasi negatif bertendensi positif dimana karena ahli waris Alm. Sopyan Syahroni dapat membuktikan bahwa merekalah pemilik tanah yang sah maka Rudi Sanjaya dan H. Toat sebagai pemilik tanah yang terakhir menjadi kehilangan haknya walaupun membeli dengan itikad baik.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"62 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139687266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Land Lost Due The Widening Of Bekasi River Borders From The Regional Regulations Of Bekasi District Year 2011-2031","authors":"Desyda Puspita Anggraini, Meta Indah Budhianti","doi":"10.25105/refor.v6i1.19051","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19051","url":null,"abstract":"The land that the villagers lived on was simply lost due to the loss of land due to natural events. The problems is Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Bekasi Regency for 2011-2031, the efforts of the Regional Government to restore land rights lost due to the widening of the Bekasi river border. This research uses descriptive normative legal research methods, uses secondary data supported by primary data, and is studied qualitatively. The discussion that the status of land lost due to the widening of the Bekasi river border has been lost, the cause of which is the result of a natural phenomenon that makes the soil erode on the river border land. Local authorities can conduct additional research and address this issue in accordance with relevant laws. The study findings show that there are no regulatory provisions governing the status of lost land on riverbanks in Perda No. 12/2011 on the Bekasi District Spatial Plan 2011-2031. This means that efforts to recover lost land on riverbanks must be carried out in accordance with other regulations. The local government can help by developing policies to check and stop this problem from occurring further losses.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"23 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139885690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Contribution of PT Tangerang Nusantara Global to the Regional Original Revenue of Tangerang in 2020-2022","authors":"Muhammad Miftahuddin, Eko Primananda","doi":"10.25105/refor.v6i1.19072","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19072","url":null,"abstract":"PT Tangerang Nusantara Global is one of the BUMDs formed by the Tangerang city government, as a means of resource management and efforts to optimize PAD potential.The formulation of the problem discussed is whether the contribution of BUMD PT Tangerang Nusantara Global to Tangerang City PAD for the 2020-2022 period is in accordance with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government and what obstacles the BUMD PT Tangerang Nusantara Global faces. The research method is descriptive, normative research type and uses literature studies, with conclusions using deductive logic. The results of the research and discussion are that PT Tangerang Nusantara Global contributes by obtaining two types of income, income originating from its business sector and income form of deposits. The obstacle faced is ownership of regional property (BMD) which is not yet fully held by PT Tangerang Nusantara Global. The conclusion is contribution of PT Tangerang Nusantara Global to the PAD of Tangerang City in 2020-2022 in accordance with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. PT Tangerang Nusantara Global functions to support the regional economy, but its PAD contribution is not yet significant. More positive efforts are needed to be able to contribute more to the region","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"25 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139818251","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINDAKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS OLEH ISRAEL BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982","authors":"Galih Bima Wasena, Yulia Fitriliani","doi":"10.25105/refor.v6i1.19165","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19165","url":null,"abstract":"Sengketa penetapan batas wilayah laut di Laut Mediterania Timur antara Lebanon dan Israel yang mengandung cadangan gas alam, di mana Israel melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas di wilayah tersebut. Rumusan masalahan artikel ini adalah apakah tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982 dan bagaimanakah penyelesaian sengketa tersebut menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang data sekundernya diolah secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi oleh Israel di wilayah sengketa laut Mediterania Timur telah melanggar UNCLOS 1982, Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan (2). Penyelesaian sengketa wilayah tersebut dilakukan oleh kedua negara secara sukarela seperti yang tercantum di dalam UNCLOS 1982 dan Piagam PBB. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi dengan mediatornya adalah Amerika Serikat. Kemudian, Israel dan Lebanon menyepakati hasil dari mediasi tersebut. Penyelesaian sengketa tersebut telah sesuai dengan Piagam PBB Pasal 33 ayat (1).","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139819861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}