ANALISIS TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN NO 420/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan masih menjadi pilihan oleh banyak subyek hukum, yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang akan menyerahkan putusan. Namun, dalam Putusan No 420/Pdt.g/2020/Pn Jkt.Sel Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi atau bantahan pihak tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut. Rumusan masalah dalam artikel ini apakah penolakan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait serta apa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat. Tipe penelitan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian Penolakan tentang kompetensi absolut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan upaya hukum bagi Para Tergugat apabila merasa tidak puas terhadap penolakan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut sejalan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah dengan mengajukan upaya hukum banding serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan jika tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.