Reformasi Hukum Trisakti最新文献_第7页

PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016) 巴塔克托巴原住民父权制的实施(裁决编号3494 K/PDT/2016)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16548

Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih

{"title":"PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016)","authors":"Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih","doi":"10.25105/refor.v5i2.16548","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16548","url":null,"abstract":"Sistem pewarisan yang dianut oleh Masyarakat Batak Toba yaitu Sistem Kekerabatan Patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan khususnya sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan karena laki-laki yang menurunkan marga pada keturunannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, dan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi maka terbukti jika tanah sengketa didapat oleh Ibu Kandung Para Termohon Kasasi yang sebelumnya dibeli dari Nagari sehingga yang berhak mewarisi adalah Para Termohon Kasasi serta penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana yang mewarisi tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi yaitu anak perempuan dari Pewaris.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124774068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

“Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Pencurian Pada Malam Hari Di Rumah (Putusan Nomor 638/ Pid. B/ 2020/ PN MRE)” “法官在夜间入室行窃时的选举”(判决638/ Pid)。B/ 2020/ PN MRE)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15859

Diastika Fajar Anggraeni, Maria Silvya E. Wangga

{"title":"“Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Pencurian Pada Malam Hari Di Rumah (Putusan Nomor 638/ Pid. B/ 2020/ PN MRE)”","authors":"Diastika Fajar Anggraeni, Maria Silvya E. Wangga","doi":"10.25105/refor.v5i2.15859","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15859","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi bidang ini, sehingga kasus kriminal akhir-akhir ini sering terjadi. Salah satu kejahatan terbesar dan paling sering terjadi adalah perampokan atau pencurian. Seperti halnya dalam penelitian ini, putusan nomor 638/Pid.B/2020/PN MRE tentang pencurian malam hari di rumah. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan penulis tersebut sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN MRE?, dan bagaimana pedoman pemidanaan yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dalam Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Kemendikbud?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, karena terdakwa melakukan pencurian pada pukul 03.00 WIB dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. bersama. Pedoman pemidanaan yang dipertimbangkan hakim dalam hal ini adalah alat bukti, fakta hukum, keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa sendiri. Kesimpulan penelitian ini 1). Perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi syarat Pasal 363 ayat (1) 5, melainkan syarat Pasal 363 ayat (2) KUHP. 2). Pedoman pemidanaan yang digunakan adalah alat bukti, fakta hukum, keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa. Pedoman pemidanaan ini belum diatur dalam KUHP dan baru ditemukan dalam Rancangan KUHP 2019.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134269466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SUPREME 关于极权所有权问题的管辖权审查

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15429

Ananda Putri Safira, Elfrida Ratnawati Gultom

{"title":"TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SUPREME","authors":"Ananda Putri Safira, Elfrida Ratnawati Gultom","doi":"10.25105/refor.v5i2.15429","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15429","url":null,"abstract":"Merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur, hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membahas merek dan indikasi geografis. Sengketa kepemilikan merek di definisikan sebagai perselisihan yang timbul karena adanya persamaan atau peniruan merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak adanya izin dan/atau lisensi dari pemilik merek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa kepemilikan merek SUPREME menurut Undang-Undang Merek dan apakah amar putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang sengketa kepemilikan merek SUPREME sudah sesuai atau tidak menurut Undang-Undang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, objek penelitian mengenai sengketa kepemilikan merek SUPREME, data serta sumber data menggunakan bahan hukum primer serta hukum sekunder, pengumpulan data lewat studi kepustakaan, analisis data memakai metode analisis kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulan memakai metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa belum sesuai sebagaimana ketentuan yang ada, hakim tidak menerima permohonan penggugat dikarenakan gugatan tersebut telah daluarsa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaiannya pemilik merek terdaftar ataupun penerima lisensi bisa mengajukan gugatan pada pihak lain dengan persamaan pokoknya ataupun keseluruhannya, putusan Hakim dapat dikatakan keliru dan tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115885108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA 法律方面一直存在分歧。根据印尼伊斯兰继承人的法律，萨米尔

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16276

Ni Made Ananda Puteri Maharani, Khairani Bakri

{"title":"ASPEK HUKUM PEMBAGIAN WARIS ALM. SAMIR MENURUT HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA","authors":"Ni Made Ananda Puteri Maharani, Khairani Bakri","doi":"10.25105/refor.v5i2.16276","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16276","url":null,"abstract":"Mewaris merupakan peralihan harta dari hak pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat ketika terjadi pembagian waris menimbulkan permasalahan. Dan juga terdapat banyak permasalahan aspek yang ada. Rumusan masalah dalam skripsi ini: Aspek hukum apa saja yang terdapat dalam pembagian waris Alm. Samir bin Haji Sain menurut Hukum Waris Islam Indonesia Dan Apakah Putusan no 519/Pdt. G/2019/PA.TR sudah sesuai menurut hukum Waris Islam Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara penelitian normatif yang lebih kepada penelitian terhadap azas-azas hukum Waris Islam. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Hasil Penelitian dan pembahasan ini adalah Aspek Hukum dalam Pembagian Waris Alm. Samir Bin Haji Sain Menurut Hukum Waris Islam Indonesia diantaranya bagian saudara, istri lebih dari satu dan wasiat wajibah dan Kesesuaian Putusan Nomor 519/Pdt. G/2019/PA.TR dengan Hukum Waris Islam Indonesia diantaranya menetapkan saudara kandung mendapatkan waris, penetapan bagian 2 orang istri dan Anak luar kawin. Kesimpulan artikel ini: aspek hukum yang terkait dalam kasus ini: bagian saudara, wasiat wajibah, bagian istri lebih dari satu. Putusan no 519/Pdt. G/2019/PA.TR hakim belum sesuai dengan hukum waris Islam Indonesia, yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadits dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114356467","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Terhadap Saksi Korban Dibawah Umur Yang Disumpah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg) 对刑事案中宣誓宣誓的未成年人证人的法律分析(B/2021/PN)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16011

Nada Samyra, Setiyono

{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Saksi Korban Dibawah Umur Yang Disumpah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg)","authors":"Nada Samyra, Setiyono","doi":"10.25105/refor.v5i2.16011","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16011","url":null,"abstract":"Pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwasanya seorang anak dengan usianya belum mencapai 15 tahun tidak bisa memberikan keterangan sebagai saksi yang dibawa sumpah diambil sumpahnya sehingga belum bisa dijadikan alat bukti yang sah bagi Hakim di persidangan guna memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pidana. Namun, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terdapat adanya penggunaan keterangan saksi dari anak yang masih di bawah umur dan diterima sebagai alat bukti. Adapun permasalahan yang timbul dari putusan tersebut adalah Apakah keterangan dari anak yang masih dibawah umur dapat dikategorikan menjadi suatu alat bukti yang sah dan apakah pertimbangan Hakim yang menjadikan anak dibawah umur sebagai saksi korban yang memberikan keterangan di bawah sumpah bertentangan dengan KUHAP. Dalam penelitian hukum ini digunakan tipe penelitian hukum normatif melalui penggunaan data sekunder berbentuk Bahan hukum primer dan juga sekunder. Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan deduktif. Adapun hasil penelitian ini yaitu adanya pelanggaran hukum pada keputusan tersebut yang mengakibatkan keterangan dari anak yang masih dibawah umur tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menjadi alat bukti yang sah. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim adalah kurang tepat karena sepatutnya Hakim tidak perlu menyumpah seorang anak dibawah umur dalam memberikan keterangan di muka persidangan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128625310","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Permata Dalam Pemberian Kredit 宝石银行在信贷增值方面的谨慎原则

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16271

Abdill Hannandi, Dinda Keumala

{"title":"Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Permata Dalam Pemberian Kredit","authors":"Abdill Hannandi, Dinda Keumala","doi":"10.25105/refor.v5i2.16271","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16271","url":null,"abstract":"Bank dalam melaksanakan kegiatan kredit diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian, apabila bank lalai dapat menyebabkan kredit tersebut tidak lancar, seperti Putusan No. 435.Pid.Sus/2020/PT.DKI antara Bank Permata dengan debiturnya perusahaan dan debitur lalai dalam menjalankan kewajiban pembayarannya. Rumusan masalah yaitu apakah Bank Permata telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada perusahaan sebagai debitur dalam kasus putusan no. 435/Pid.Sus/2020/PT.DKI dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan no. 435/Pid.Sus/2020/PT.DKI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Hukum Perbankan. Metode Penelitian dilakukan dengan tipe yuridis normatif yang bersifat deskriptif, melalui data sekunder dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis dilakukan secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan melalui penggunaan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan ini, Bank Permata dalam memberikan persetujuan kredit pada debitur tidak sepenuhnya menggunakan prinsip kehati-hatian seperti ketidaktelitian dalam analisis 5C, tidak melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan. Dalam putusan tingkat banding ini beberapa ketentuan perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tidak menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi. Kesimpulan yaitu Bank Permata tidak melakukan analisis 5C secara teliti dan juga tidak melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik ke lokasi usaha debitur, dan prosedur trade checking kepada PT. MJPL","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123791949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK PANGAN TIDAK LAYAK JUAL 企业对食品的责任不值得出售

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16402

Anggi Suci Winarti, Dian Purnamasari, Kata Kunci, Pangan, Tanggung Jawab Kedaluwarsa, Pelaku

{"title":"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK PANGAN TIDAK LAYAK JUAL","authors":"Anggi Suci Winarti, Dian Purnamasari, Kata Kunci, Pangan, Tanggung Jawab Kedaluwarsa, Pelaku","doi":"10.25105/refor.v5i2.16402","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16402","url":null,"abstract":"Tidak sedikit pelaku usaha pangan yang memperdagangkan produk pangan tidak layak jual seperti produk pangan kedaluwarsa. Adapun rumusan masalah yang diangkat mengenai bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan dalam penjualan produk pangan kedaluwarsa di Toko Aneka Rempah milik Hj. Asni dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun kasasi terkait kasus tersebut. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian berdasarkan penelitian normatif mengacu pada data sekunder dan primer sebagai pelengkap. Sifat penelitian bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian dan pembahasan, yakni atas perbuatan peletakan produk pangan kadaluwarsa dari dalam dus ke rak pajangan yang dilakukan oleh mantan karyawan Hj. Asni, meskipun Hj. Asni telah memberikan arahan agar produk layak dan kedulawarsa dipisah, maka kesimpulan yang didapat, Hj. Asni tetap dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian memantau produk pangan kedaluwarsa yang berada di bawah pengawasannya tersebut (product liability) serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada kasus Hj. Asni dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap sudah sesuai dimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUPK bersifat kumulatif dan seluruh unsur harus dibuktikan, sementara putusan kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi semata hanya untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum meningat perbuatan ini merupakan perbuatan berulang.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131496633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK GABUNGAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA (PUTUSAN NOMOR 200/PID.SUS/2021/PN.TRG) 刑事犯罪方面的指控涉及强奸和持有武器(裁决编号200/PID.SUS/2021/PN TRG)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15849

Mohammad Yofarrel, Ermania Widjajanti

{"title":"ASPEK GABUNGAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA (PUTUSAN NOMOR 200/PID.SUS/2021/PN.TRG)","authors":"Mohammad Yofarrel, Ermania Widjajanti","doi":"10.25105/refor.v5i2.15849","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15849","url":null,"abstract":"Berdasarkan “Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :200/Pid.Sus/2021/PN.Trg”, terdakwa Cecep Sutarno telah diputus dan dinyatakan bersalah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah lakukan tindak pidana pemerkosaan yang sebagaiman pada Pasal 285 KUHP. Sebagaimana terdakwa juga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Rumusan masalah yang diangkat di studi ini ialah : Bagaimana bentuk gabungan tindak pidana pemerkosaan dan memiliki senjata penikam tanpa izin sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN.Trg)? Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dan memiliki senjata penikam tanpa izin (Studi Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN.Trg)? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis serta jenis data yang dipakai ialah data sekunder yang dibantu bahan hukum primer dan sekunder. Studi ini dilaksanakan lewat analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan adalah bentuk gabungan tindak pidana yang dilakukan Cecep Sutarno berupa Concursus Idealis dengan pemidanaan yang diberikan menggunakan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Bentuk gabungan tindak pidana terdakwa adalah perbarengan peraturan atau Concursus Idealis sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Bentuk pemidanaan kasus ini ialah menggunakan sistem pidana absorbsi.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"308 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114583021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGATURAN DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA 飞机失事遇难者的运输责任安排和原则

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16278

Rayhan Fadhillah, Sri Bakti Yunari

{"title":"PENGATURAN DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA","authors":"Rayhan Fadhillah, Sri Bakti Yunari","doi":"10.25105/refor.v5i2.16278","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16278","url":null,"abstract":"Sriwijaya Air sebagai maskapai penerbangan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan berlangsung. Dalam penyelenggaran penerbangan, pesawat udara yang akan digunakan harus dalam kondisi siap terbang. Sehubungan dengan itu telah terjadi kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 yang menewaskan baik penumpang dan kru pesawat yang jumlahnya mencapai 62 korban jiwa. Rumusan masalah di artikel ini adalah bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang didalam hukum pengangkutan udara privat dan bagaimana pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap korban dalam kecelakaan maskapai sriwijaya air di kepulauan seribu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang dipakai ialah normatif yang sifatnya deskriptif memakai data sekunder yang didukung oleh data primer lalu dianalisis secara kualitatif serta memakai metode deduktif yang jadi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan ini, bahwa pengaturan yang dapat diterapkan adalah Pasal 141 ayat (1) UU No. 1 mengenai Penerbangan yang menjelaskan bahwa pengangkut yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang baik didalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara dan prinsip tanggung jawab pengangkut yang diterapkan ialah prinsip presumption of liability. Kesimpulan Pengangkut harus membayar kerugian yang dialami penumpang yakni Rp. 1.250.000.000","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"20 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131452033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Gajah Sumatera di Aceh Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16423

Crisdayanti Sutanto, Amalia Zuhra

{"title":"Perlindungan Gajah Sumatera di Aceh Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992","authors":"Crisdayanti Sutanto, Amalia Zuhra","doi":"10.25105/refor.v5i2.16423","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16423","url":null,"abstract":"Gajah Sumatera adalah hewan dengan status Endangered atau spesies yang terancam punah. Penyebab kepunahan dari satwa ini karena habitat mereka dialihkan untuk kepentingan manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit merugikan habitat Gajah Sumatera di Aceh dan upaya apa yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap Gajah Sumatera di Aceh berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis, Gajah Sumatera belum mendapatkan bantuan penuh dari pihak pemerintah dan juga masyarakat lokal masih belum bisa melihat bahwa gajah adalah hewan yang menguntungkan karena seringnya muncul konflik. Oleh karena itu, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menyelesaikan konflik ini harus ada kerjasama dari seluruh pihak. Baik dari pemerintah, organisasi, Gajah Sumatera merupakan hewan dengan status Endangered atau spesies yang terancam punah. Penyebab kepunahan dari satwa ini karena habitat mereka dialihkan untuk kepentingan manusia. Dengan hilangnya habitat, maka konflik antara manusia dan Gajah Sumatera tidak dapat dihindari. Dengan ini, diharapkan akan ditemukannya sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak. ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133353309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0