Reformasi Hukum Trisakti最新文献_第6页

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIRENCANAKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT 刑事审判法官正在考虑造成严重伤害的罪行

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16501

Muhammad Fadhiil Yashendra, Ermania widjajanti

{"title":"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIRENCANAKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT","authors":"Muhammad Fadhiil Yashendra, Ermania widjajanti","doi":"10.25105/refor.v5i3.16501","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16501","url":null,"abstract":"Dalam persidangan perkara No. 94/Pid.B/2021/PN. Prn terjadi penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara mengayunkan parang dan mengenai bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Rabadi mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Rumusan masalah dalam penlitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP (Putusan No.94/Pid.B/2021/PN Prn) dan Apakah perbuatan pelaku sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP (Putusan No.94/Pid.B/2021/PN Prn). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, data sekunder, sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat dibuktikan dengan adanya niat dan keterangan saksi serta surat Visum Et Repertum. Perbuatan terdakwa terdapat unsur rencana yaitu mempersiapkan segala sesuatu dan ada tenggang waktunya. Kesimpulan dalam penelitian adalah perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 351 ayat (2) KUHP tapi terkait dengan terpenuhinya Pasal 351 ayat (2) KUHP kurang tepat, karena adanya unsur rencana Pasal 353 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana.\u0000Kata Kunci: Hukum Pidana, Penganiayaan Berat Perencana","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117256032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TASlKMALAYA DALAM MEMUTUSKAN PELANGGARAN PEMlLlHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TASlKMALAYA

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16757

Yoga Adam Pratama, Ninuk Wijiningsih

{"title":"KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TASlKMALAYA DALAM MEMUTUSKAN PELANGGARAN PEMlLlHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TASlKMALAYA","authors":"Yoga Adam Pratama, Ninuk Wijiningsih","doi":"10.25105/refor.v5i3.16757","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16757","url":null,"abstract":"Berawal dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh Dr. lwan Saputra, S.E., M.Si., calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya, terkait dugaan pelanggaran administrasi Pasal 7l ayat (3) UU No. l0 Tahun 20l6, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengkaji laporan tersebut dan menerbitkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk ditindaklanjuti. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.Bawaslu.JB-l8/PM.00.02/XlI/2020 dikonsultasikan dalam penelitian ini. Mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.Bawaslu.JB-l8/PM.00.02/XlI/2020; dan 2) Apakah Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 53l/PY.02.l-BA/3206/KAB/l/202l sesuai dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor? Sebuah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitik dan menggunakan data sekunder yang dinilai secara kualitatif dilakukan untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut. Kesimpulan dicapai dengan menggunakan teknik deduktif. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Surat Rekomendasi Badan Pengawas PemiIihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.Bawaslu.JB-l8/PM.00.02/XIl/2020 tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor l Tahun 20l5 karena telah melanggar kewenangan dalam hal waktu; dan (onbevoegdheid ratione temporis). 2) Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 531/PY.02.l-BA/3206/KAB/l/202l memenuhi syarat sah karena usulan Bawaslu tidak sesuai dengan syarat resmi untuk menangani penyimpangan penyelenggaraan pemilu.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125296473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkungan Rumah Tangga yang Tidak Menyebabkan Penyakit 无致病家庭暴力重罪

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16485

Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu, Ermania widjajanti

{"title":"Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkungan Rumah Tangga yang Tidak Menyebabkan Penyakit","authors":"Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu, Ermania widjajanti","doi":"10.25105/refor.v5i3.16485","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16485","url":null,"abstract":"Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu hal yang paling sering didengar didalam lingkungan masyarakat. Kekerasan ini dilakukan dengan memukul korban secara berulang yang dapat menimbulkan luka ringan maupun luka berat atau bahkan kematian terhadap korban. Pada kasus ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Dikaitkan dengan kasus ini, terdakwa Dandi Arisman yang merupakan suami dari korban, melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang bodi motor yang digunakan oleh korban sehingga menimbulkan luka pada korban dan korban tersebut tidak mengalami luka berat serta masih melakukan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pokok permasalahan yaitu Apakah penerapan Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 kepada pelaku Tindak Pidana sudah tepat? (putusan No.113/Pid.Sus/2021/PN BSK) dan Bagaimana pemidanaan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga? (putusan No.113/Pid.Sus/2021/PN BSK). Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dalam skripsi ini dilakukan penelitian secara normatif yang bersifat deskrptif analitis dengan data sekunder. Perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 akan tetapi memenuhi unsur Pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 karena adanya unsur yang dimana dijelaskan bahwa korban tidak mengalami luka berat sesuai dengan alat bukti surat yaitu visum et repertum, sehingga menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat. Hakim seharusnya menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 untuk dijatuhkan keapda terdakwa karena telah memenuhi unsur yang ada karena telah dibuktikan dengan adanya surat visum yang ada dalam fakta persidangan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127719370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Kedua Yang Masih Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia 根据印尼伊斯兰家庭法，对第二段婚姻的Itsbat分析仍然是无效的

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16481

Dewi Maharani, Khairani Bakri

{"title":"Analisis Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Kedua Yang Masih Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia","authors":"Dewi Maharani, Khairani Bakri","doi":"10.25105/refor.v5i3.16481","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16481","url":null,"abstract":"Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang dilakukan secara siri dan diajukan ke pengadilan agama setempat. Perkawinan yang semula hanya sah dihadapan agamapun menjadi sah dihadapan hukum dengan mengajukan itsbat nikah. Rumusan masalah 1. apakah itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan kedua yang masih dalam masa iddah berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia? 2. apakah putusan Pengadilan Agama Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Tng telah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia? Penulisan ini dilakukan menggunakan metode normatif dan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengelolaan data dilaksanakan dengan cara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Kesimpulan bahwa itsbat nikah tidak dapat diajukan atas perkawinan kedua yang masih dalam masa iddah dikarenakan telah melanggar ketentuan Hukum Keluarga Islam Indonesia khususnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Tng tidak sesuai dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129942699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN 故意且有预谋的犯罪行为会夺去他人的生命

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16432

Muhammad Ilhamsyah Putra, Vientje Ratna Multiwijaya

{"title":"TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN","authors":"Muhammad Ilhamsyah Putra, Vientje Ratna Multiwijaya","doi":"10.25105/refor.v5i3.16432","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16432","url":null,"abstract":"Tindak pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa yang bernama Humica Tambunan yang telah melakukan pembunuhan dengan korban atas nama Muhammad Iqbal. Terdakwa emosi terhadap korban, lantran korban telah menggunakan uang milik terdakwa, terdakwa mengambil kayu dari kamarnya dan kemudian dihempaskan kearah kepala bagian belakang korban dan setelah itu wajah korban ditimpa memakai kasur hingga meninggal dengan Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Dum. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah perbuatan terdakwa tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain, telah memenuhi atau tidak unsur pada Pasal 338 KUHP dan bagaimana pemidanaan hakim pada terdakwa tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu hilangkan nyawa orang lain sudah tepat atau tidak dijatuhkan pidana penjara selama 9 tahun. Metode penelitian ini merupakan tipe normatif bersifat deskriptif, penghimpunan data menggunakan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dengan adanya unsur direncanakan lebih dahulu maka penjatuhan pidana lebih tepat dengan pasal 340 KUHP dan pidana penjara selama 20 tahun karena dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu. Kesimpulan dari penelitian ini penjatuhan pidana pada terdakwa dengan Pasal 340 KUHP dan pidana penjara selama 20 tahun.\u0000Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Pemidanaan","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127019925","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

USAHA KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN SELAMA PANDEMI COVID-19 OLEH SAHABAT ANAK GROGOL GROGOL儿童最好的朋友在COVID-19大流行期间为街头儿童提供福利

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16433

Siti Dzilla Rahmadya, Hj. Wahyuni Retnowulandari

{"title":"USAHA KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN SELAMA PANDEMI COVID-19 OLEH SAHABAT ANAK GROGOL","authors":"Siti Dzilla Rahmadya, Hj. Wahyuni Retnowulandari","doi":"10.25105/refor.v5i3.16433","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16433","url":null,"abstract":"Jumlah anak jalanan yang sangat tinggi saat ini, yang tersebar di lima wilayah Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta membawa anak-anak tersebut ke dalam berbagai risiko yang mereka hadapi, sangat diperlukan berbagai pihak untuk terlibat dalam membantu mempertahankan haknya. Dalam penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada usaha kesejahteraan anak terhadap anak jalanan selama masa pandemi Covid-19 dengan memiliki dua pokok masalah yaitu (1) Apakah usaha kesejahteraan yang diselenggarakan Sahabat Anak Grogol dalam memenuhi kesejahteraan anak jalanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, (2) Fasilitas dan jasa apa saja yang diberikan Sahabat Anak Grogol selama Pandemi Covid-19 agar tetap terpenuhinya kesejahteraan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data dengan data empiris dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah fakta bahwa peran dari orang tua anak jalanan menjadi salah satu hal atau faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam keberhasilan usaha kesejahteraan yang dilakukan terhadap anak jalanan, selain itu masih kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam membantu memenuhi usaha kesejahteraan yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap anak jalanan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116242024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL TANKER FREYA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 根据1982年《海法公约》，对弗雷亚油轮的法律执行

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16822

Dhimas Prima Thufeil, Anto Ismu Budianto

引用次数: 0

Perbandingan Penerapan Predatory Pricing Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16483

Farhandi Himawan, A. Anggraini, Kata Kunci

{"title":"Perbandingan Penerapan Predatory Pricing Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat","authors":"Farhandi Himawan, A. Anggraini, Kata Kunci","doi":"10.25105/refor.v5i3.16483","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16483","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai hukum jual rugi di Indonesia dan Amerika Serikat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu persamaan dan perbedaan pengaturan tentang jual rugi dan otoritas persaingan usahanya di Indonesia dan Amerika Serikat serta penerapan larangan predatory pricing berdasarkan Putusan KPPU-P No. 03/KPPU-L/2020 dan Brooke Group Ltd. V Brown & Williamson Tobacco Corp. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap perbandingan hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Menggunakan data sekunder kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan mengatakan bahwa di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UU No. 5/1999, sementara untuk pengaturan mengenai predatory pricing di Amerika Serikat diatur di Section 2 Sherman Act dan Section 2(a) Clayton Antitrust Act. Mengenai otoritas persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat, KPPU, DOJ dan FTC merupakan lembaga independen di Indonesia hanya ada 1 otoritas yang menaungi perkara persaingan usaha yaitu KPPU, sedangkan Amerika Serikat memiliki DOJ dan FTC. Kesimpulan, dalam menganalisis, investigasi, dan juga persidangan, dalam perkara jual rugi baik Indonesia maupun Amerika Serikat diwajibkan untuk mempertimbangkan teori-teori ekonomi dan menjalankan tes-tes untuk menimbang apakah harga yang ditetapkan oleh terlapor memang benar merupakan usaha jual rugi untuk mendapatkan recoupment atau harga rendah tersebut sebatas kompetisi harga yang wajar.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123797840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA BERSAMA-SAMA 在共同的电子交易中散布谎言伤害消费者是一种犯罪行为

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16758

Muhammad Daffa Zacky Parnanda, Vience Ratna Multiwijaya

{"title":"TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA BERSAMA-SAMA","authors":"Muhammad Daffa Zacky Parnanda, Vience Ratna Multiwijaya","doi":"10.25105/refor.v5i3.16758","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16758","url":null,"abstract":"Terdakwa atas nama Michael Lisardo dan Sunandar yang di PHK dari perusahaan pinjaman online lalu mengajak Sunandar untuk melaksanakan penagihan fiktif ke para nasabah tempat terdakwa bekerja dengan membuat virtual akun palsu dengan menggunakan rekening BCA atas nama Michael Lisardo. kemudian uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Sesuai Surat studi putusan 597/ Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. Pertanyaan pokoknya ialah: (1) Apakah perbuatan terdakwa sah menurut Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008? Bagaimana pelaku tindak pidana TP menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan selama transaksi elektronik merugikan konsumen secara keseluruhan? Ada dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini: primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan logika induktif. Dari hasil pemeriksaan ditemukan: 1) Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Saran dari penelitian ini yakni 1) seharusnya penyidik diharapkan lebih teliti dalam menentukan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa dan (2) bagi terdakwa seharusnya dapat melaksanakan upaya hukum karena dakwaan yang di putus tidak tepat dengan perbuatannya.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"99 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125191290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEWENANGAN DPRD KOTA BEKASI MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA BEKASI 贝卡西市政府授权对贝卡西城市的北斗系统管理进行监督

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16458

Bimo Aryo Alvi Syahrin, Wiratno Wiratno

{"title":"KEWENANGAN DPRD KOTA BEKASI MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA BEKASI","authors":"Bimo Aryo Alvi Syahrin, Wiratno Wiratno","doi":"10.25105/refor.v5i3.16458","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16458","url":null,"abstract":"DPRD merupakan badan yang mewakili kekuasaan rakyat. Selain itu, kemampuan DPRD dalam mengelola dan menyeimbangkan kewenangan administrasi tercermin dalam tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan kewenangan DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kota Bekasi Tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan apakah kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, cara kualitatif. Hasil penelitian dan Pembahasan ini dengan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengambarkan Fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan wawancara dan laporan kinerja instansi pemerintah, DPRD sudah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan pasal 154 undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kesimpulan penelitian adalah DPRD Kota Bekasi masih harus memperbaiki kinerja dengan terus melakukan pembaruhan program dalam melaksanakan fungsi Pengawasan.\u0000Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD Kota Bekasi","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121719357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0