Reformasi Hukum Trisakti最新文献_第5页

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BELGIA

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16817

Haryokusumo Nugroho Putro, Ferry Edwar

引用次数: 0

PROGRAM LUMBUNG PANGAN (FOOD ESTATE) DI HUTAN INDONESIA MENURUT PARIS AGREEMENT

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16939

Anfasa Isyam Derawan, Arlina Permanasari

{"title":"PROGRAM LUMBUNG PANGAN (FOOD ESTATE) DI HUTAN INDONESIA MENURUT PARIS AGREEMENT","authors":"Anfasa Isyam Derawan, Arlina Permanasari","doi":"10.25105/refor.v5i3.16939","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16939","url":null,"abstract":"Food and Agriculture Oganization (FAO) beranggapan bahwa akan terjadi krisis ketahanan pangan nasional dikarenakan pandemic Covid-19. Program Food Estate merupakan jawaban Indonesia atas persoalan tersebut. Pada penerapannya program Food Estate menggunakan lahan hutan yang sangat luas dan hal itu akan mengancam kontribusi Indonesia dalam perubahan iklim. Program tersebut dapat menimbulkan deforestasi. Kontribusi Indonesia dalam hal tersebut ada dalam dua sektor, yaitu adaptasi dan mitigasi. Pada sektor mitigasi, hutan menjadi senjata utama dalam menahan lajunya perubahan iklim. Akibat dari program itu Indonesia dapat mencederai Paris Agreement di mana Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah adalah apakah program pemanfaatan hutan sebagai Food Estate telah sesuai dengan NDC dalam Paris Agreement? Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pengumpulan data. Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dari artikel ini adalah program pemanfaatan hutan sebagai Food Estate tidak sesuai dengan NDC sebagaimana yang telah diatur dalam Paris Agreement, akan berdampak kepada tidak terlaksananya kewajiban Indonesia untuk memberikan kontribusi positif terhadap perubahan iklim. \u0000Kata Kunci: Food Estate, Paris Agreement, iklim","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116439602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL ASING YANG MENANGKAP IKAN DI INDONESIA

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16500

Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, Kata Kunci

{"title":"ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL ASING YANG MENANGKAP IKAN DI INDONESIA","authors":"Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, Kata Kunci","doi":"10.25105/refor.v5i3.16500","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16500","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan tidak memiliki SIPI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai SIPI oleh kapal berbendera asing di perairan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bagaimana kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI menurut Putusan Pengadilan No.10/Pid.Sus/2018/Pn Tpg. Dapat digambarkan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia yaitu mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kepada Direktur Jendral Perikanan. Dengan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder secara kualitatif ditemukan kewenangan kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing tanpa mempunyai SIPI tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tran Van Thai terbukti secara sah dan bersalah dan dijatuhkan pidana denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kepada Dirjen Perikanan dan perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia.\u0000Kata Kunci: Hukum Perikanan, SIPI","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127732200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

RANGKAP JABATAN KOMISARIS BANK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 根据《国有企业法》兼任曼迪里银行专员办公室

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16428

Dine Qieftiah, Arif Wicaksana

{"title":"RANGKAP JABATAN KOMISARIS BANK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA","authors":"Dine Qieftiah, Arif Wicaksana","doi":"10.25105/refor.v5i3.16428","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16428","url":null,"abstract":"Rangkap jabatan dalam BUMN masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai, contohnya seperti adanya rangkap jabatan dalam pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rumusan masalah yang dibahas yaitu apakah pengangkatan Kepala BPKP sebagai Dewan Komisaris pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Kepala BPKP tersebut. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang didukung dengan data primer yaitu wawancara yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam praktiknya, BPKP melakukan audit terhadap BUMN secara keseluruhan termasuk pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk itu pembahasannya yaitu tentang rangkap jabatan Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sekaligus Kepala BPKP berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan akibat hukumnya ialah masa jabatannya sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. harus terhenti atau dianggap telah berakhir. Kesimpulannya adalah rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan dan masa jabatannya sebagai Komisaris harus terhenti atau dianggap telah berakhir.\u0000Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Komisaris, Bank Mandiri.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134465274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT 保护用于油棕串处理的消毒工具的专利保护

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16789

Maulana Rizki Nov, Simona Bustani

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT","authors":"Maulana Rizki Nov, Simona Bustani","doi":"10.25105/refor.v5i3.16789","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16789","url":null,"abstract":"Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2016. Pemegang paten menurut pengertianya adalah pihak yang mendapat hak eksklusif tersebut, dan orang yang mendapatkan hak eksklusif tersebut dari inventor. Namun pada kasus antara FWT dengan PT.SKL dan PT.PKBR yang dimana dalam kasusnya FWT memiliki suatu paten untuk alat strelisasi kelapa sawit, PT.SKL dan PT.PKBR menggunakan paten tersebut tanpa izin, Dalam Putusan pengadilan 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PNNiagaJkt.Pst. Hakim mengadili dengan Menolak eksepsi dari PT.SKL dan PT.PKBR dan dalam pokok perkara menolak gugatan FWT terhadap gugatan yang diajukan. Maka munculah pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang paten invensi tersebut? Penelitian merupakan hukum normatif, penelitian deskriprif, sumber data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian di temukan Pada putusan Dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan waktu kejadian,. Bahwa putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat konvensi ditolak dirasa tidak memberikan rasa perlindungan hukum terhadap Penggugat. Sehingga Perlindungan hukum terhadap paten alat sterilisasi untuk pengolahan tandan tandan kelapa sawit dan buah buah sejenisnya dalam putusan pengadilan tidak mencerminkan amanat dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Sebaiknya hakim dalam memutus sengketa paten diharapkan memperhatikan segala aspek dalam sengketa, dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang terdapat dalam sengketa agar terciptanya perlindungan paten","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128777668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

sanksi pidana penyalagunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk diri sendiri studi putusan 731/pid.sus/2021/pn jkt selatan 刑事滥用麻醉品被判有罪，不得自行种植731/pid判决。南苏丹

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16823

Muhammad Isa Nurwahyu, I komang suka'arsana

引用次数: 0

PENCEMARAN LAUT KAPAL MV EVER JUDGER PANAMA DI BALIKPAPAN BERDASARKAN MARPOL CONVENTION

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16835

Alvin Wibisono, Ayu Nrangwesti

{"title":"PENCEMARAN LAUT KAPAL MV EVER JUDGER PANAMA DI BALIKPAPAN BERDASARKAN MARPOL CONVENTION","authors":"Alvin Wibisono, Ayu Nrangwesti","doi":"10.25105/refor.v5i3.16835","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16835","url":null,"abstract":"Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, diadopsi oleh Konferensi Internasional tentang Pencemaran Laut yang diselenggarakan oleh IMO. Konvensi tersebut dihubungkan dengan peristiwa kebocoran minyak di Balikpapan pada 2018, berawal dari miskomunikasi pihak kapal berbendera Panama MV Ever untuk menurunkan jangkar, namun panjang jangkar yang diturunkan melebihi dari yang diinstruksikan, sehingga jangkar tersebut menggaruk dan merusak jalur pipa minyak yang menuju pengolah Pertamina. Kerusakan jalur pipa menimbulkan ledakan yang mengakibatkan beberapa korban tewas. Pihak kapal yang juga pelaku dijerat pidana atas pencemaran lingkungan sesuai dengan hukum dan putusan pengadilan negara Republik Indonesia. Permasalahan pertama, kasus kapal MV Ever Judger Panama yang mengakibatkan kebocoran minyak di Balikpapan dikaitkan dengan Konvensi MARPOL dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pertanggungjawaban pelaku nakhoda kapal atas terjadinya pencemaran laut akibat kebocoran minyak di Balikpapan menurut Konvensi MARPOL dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tipe penelitian normatif dan menggunakan studi bahan hukum atau data Pustaka, beserta dianalisa dengan melalui logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaku dipidana sesuai dengan yuridiksi dan hukum negara di wilayah terjadi peristiwanya beserta terbukti melanggar ketetapan konvensi MARPOL. Kedua, tanggung jawab pelaku dipidana sesuai konvensi MARPOL yaitu, pelaku pelanggaran harus dihukum sesuai dengan hukum negara dimana area peristiwa tersebut.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127093456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perbandingan Melampirkan Video Unboxing Klaim Ganti Kerugian Di Indonesia Dan Korea Selatan

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16756

Klaura Dwi Kinasih, Dian Purnamasari

引用次数: 0

PENGGUNAAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI KEPAHIANG, BENGKULU

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16482

Candra Aries Priyendi, Setiyono

{"title":"PENGGUNAAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI KEPAHIANG, BENGKULU","authors":"Candra Aries Priyendi, Setiyono","doi":"10.25105/refor.v5i3.16482","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16482","url":null,"abstract":"Peristiwa kriminalitas yang terjadi di Indonesia tidak ada hentinya yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik. Di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kph terjadi persidangan mengenai suatu tindak pidana, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam proses persidangan tersebut, terdapat ketidakcermatan penerapan pasal yang diterapkan oleh penegak hukum. Maka permasalahannya adalah apakah penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai atau tidak dan apakah penggunaan sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Kph sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, ada 3 macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu kemudian pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan Penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Agustian tidak sesuai. Aparat penegak hukum harus lebih teliti lagi dalam hal untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang agar tidak ada pihak yang dirugikan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128828134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPATS BERKAITAN DENGAN PROSES PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PPATS KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-06-13 DOI: 10.25105/refor.v5i3.16486

A. Utari, Kemala Wulan, Metty Soletri, Kata Kunci, Sertipikat Akta Jual Beli

{"title":"AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPATS BERKAITAN DENGAN PROSES PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PPATS KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG)","authors":"A. Utari, Kemala Wulan, Metty Soletri, Kata Kunci, Sertipikat Akta Jual Beli","doi":"10.25105/refor.v5i3.16486","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16486","url":null,"abstract":"Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan amanat UUPA yang disinggung dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960 Jo. Pasal 3 huruf a PP 24/1997. Dalam hal ini, salah satu lembaga yang mendukung tercapainya tujuan pendaftaran tanah adalah peranan PPAT. Tetapi dalam prakteknya, masyarakat masih menggunakan jasa PPATS sebagai pengganti PPAT. Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas apakah peranan PPATS itu sama dengan PPAT dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan permasalahan mengenai bagaimanakah kepastian hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS atas sebidang tanah yang telah bersertipikat. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif, untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yaitu data normatif yang diperoleh berupa data wawancara kemudian diolah melalui pencatatan atau pengetikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Hasilnya adalah bahwa setiap perbuatan peralihan hak atas tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memperoleh jaminan kepastian hukum. Akibat hukum apabila tanah yang diperoleh melalui jual beli namun tidak segera didaftar ialah tidak memenuhi syarat terang. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPATS biasanya tidak diteruskan sampai proses balik nama, karena PPATS tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Tujuan pendaftaran akta jual beli ialah untuk memperoleh kepastian hukum berupa sertipikat yang namanya telah berubah menjadi pemegang hak yang baru (pembeli). Hal ini diupayakan agar dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124463194","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0