ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL ASING YANG MENANGKAP IKAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan tidak memiliki SIPI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai SIPI oleh kapal berbendera asing di perairan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bagaimana kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing yang tidak memiliki SIPI menurut Putusan Pengadilan No.10/Pid.Sus/2018/Pn Tpg. Dapat digambarkan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia yaitu mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kepada Direktur Jendral Perikanan. Dengan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder secara kualitatif ditemukan kewenangan kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal berbendera asing tanpa mempunyai SIPI tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tran Van Thai terbukti secara sah dan bersalah dan dijatuhkan pidana denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kepada Dirjen Perikanan dan perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kata Kunci: Hukum Perikanan, SIPI