RANGKAP JABATAN KOMISARIS BANK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rangkap jabatan dalam BUMN masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai, contohnya seperti adanya rangkap jabatan dalam pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rumusan masalah yang dibahas yaitu apakah pengangkatan Kepala BPKP sebagai Dewan Komisaris pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Kepala BPKP tersebut. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang didukung dengan data primer yaitu wawancara yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam praktiknya, BPKP melakukan audit terhadap BUMN secara keseluruhan termasuk pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk itu pembahasannya yaitu tentang rangkap jabatan Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sekaligus Kepala BPKP berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan akibat hukumnya ialah masa jabatannya sebagai Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. harus terhenti atau dianggap telah berakhir. Kesimpulannya adalah rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan dan masa jabatannya sebagai Komisaris harus terhenti atau dianggap telah berakhir. Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Komisaris, Bank Mandiri.