AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPATS BERKAITAN DENGAN PROSES PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PPATS KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG)

Abstract

Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan amanat UUPA yang disinggung dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960 Jo. Pasal 3 huruf a PP 24/1997. Dalam hal ini, salah satu lembaga yang mendukung tercapainya tujuan pendaftaran tanah adalah peranan PPAT. Tetapi dalam prakteknya, masyarakat masih menggunakan jasa PPATS sebagai pengganti PPAT. Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas apakah peranan PPATS itu sama dengan PPAT dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan permasalahan mengenai bagaimanakah kepastian hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS atas sebidang tanah yang telah bersertipikat. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif, untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yaitu data normatif yang diperoleh berupa data wawancara kemudian diolah melalui pencatatan atau pengetikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Hasilnya adalah bahwa setiap perbuatan peralihan hak atas tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memperoleh jaminan kepastian hukum. Akibat hukum apabila tanah yang diperoleh melalui jual beli namun tidak segera didaftar ialah tidak memenuhi syarat terang. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPATS biasanya tidak diteruskan sampai proses balik nama, karena PPATS tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Tujuan pendaftaran akta jual beli ialah untuk memperoleh kepastian hukum berupa sertipikat yang namanya telah berubah menjadi pemegang hak yang baru (pembeli). Hal ini diupayakan agar dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan.