KEWENANGAN DPRD KOTA BEKASI MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA BEKASI

Bimo Aryo Alvi Syahrin, Wiratno Wiratno
{"title":"KEWENANGAN DPRD KOTA BEKASI MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA BEKASI","authors":"Bimo Aryo Alvi Syahrin, Wiratno Wiratno","doi":"10.25105/refor.v5i3.16458","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"DPRD merupakan badan yang mewakili kekuasaan rakyat. Selain itu, kemampuan DPRD dalam mengelola dan menyeimbangkan kewenangan administrasi tercermin dalam tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan kewenangan DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kota Bekasi Tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan apakah kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, cara kualitatif. Hasil penelitian dan Pembahasan ini dengan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengambarkan Fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan wawancara dan laporan kinerja instansi pemerintah, DPRD sudah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan pasal 154 undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kesimpulan penelitian adalah DPRD Kota Bekasi masih harus memperbaiki kinerja dengan terus melakukan pembaruhan program dalam melaksanakan fungsi Pengawasan.\nKata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD Kota Bekasi","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Reformasi Hukum Trisakti","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16458","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

DPRD merupakan badan yang mewakili kekuasaan rakyat. Selain itu, kemampuan DPRD dalam mengelola dan menyeimbangkan kewenangan administrasi tercermin dalam tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan kewenangan DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kota Bekasi Tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan apakah kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, cara kualitatif. Hasil penelitian dan Pembahasan ini dengan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengambarkan Fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan wawancara dan laporan kinerja instansi pemerintah, DPRD sudah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan pasal 154 undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kesimpulan penelitian adalah DPRD Kota Bekasi masih harus memperbaiki kinerja dengan terus melakukan pembaruhan program dalam melaksanakan fungsi Pengawasan. Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD Kota Bekasi
贝卡西市政府授权对贝卡西城市的北斗系统管理进行监督
DPRD是一个代表人民力量的机构。此外,公共事务管理和平衡行政权力的公共权力有三个功能反映在2014年第23号地方政府立法、预算和监督方面。这项研究的问题,即是否执行方程式Bekasi执行市议会权力监管功能Bekasi 2020-2021年市城市资金支付管理已经符合宪法的23号2014年市议会和所面临的障碍是Bekasi执行监管功能和城市资金支付管理议会努力克服这些障碍。采用规范方法的研究方法。本研究的性质是分析性描述性的,定性的方式。这些研究和讨论提到2014年第23号州宪法对APBD管理提出了城市监测功能。根据采访和政府机构的业绩报告,DPRD根据2014年第23号州政府第154条实施了监督职能。研究结果是,贝卡西市仍在通过不断更新项目的监控功能来改善其表现。关键词:监视,DPRD, APBD贝卡西市
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信