Reformasi Hukum Trisakti最新文献_第9页

ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI ORGANISASI TERORIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 根据2018年第5号法令，独立的巴布亚组织作为恐怖组织

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15038

Nafa Afrillia, Ferry Edward

{"title":"ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI ORGANISASI TERORIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018","authors":"Nafa Afrillia, Ferry Edward","doi":"10.25105/refor.v5i2.15038","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15038","url":null,"abstract":"Kebijakan Indonesia terkait dengan penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan- badan yang menangani terorisme. Keputusan yang menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris tersebut diklaim telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. OPM dianggap telah menyebarkan keresahan dan rasa takut dalam masyarakat. Disisi lain OPM dikenal sebagai organisasi pejuang kemerdekaan. Rumusan masalah ; apakah penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris telah sesuai menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris ? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Adapun hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, berdasarkan Pasal 1 angka (3) jo Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, maka penetapan OPM oleh pemerintah sebagai organisasi teroris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum dari penetapan OPM sebagai organisasi teroris, maka perbuatan terorisme merupakan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018\u0000 ","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125049245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN PRAKTIK 无行医执照的行医重罪

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15418

Winda Ayu Setyowati, Norbert Tanto Harjadi

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KUHAP 分析超PETITA对犯罪麻醉品的管辖权

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i1.15857

Chelsy Tamara Siahaan, Abdul Ficar Hadjar

{"title":"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KUHAP","authors":"Chelsy Tamara Siahaan, Abdul Ficar Hadjar","doi":"10.25105/refor.v5i1.15857","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15857","url":null,"abstract":"Dalam sistem peradilan pidana terdapat putusan hakim. Putusan hakim wajib berlandaskan surat dakwaan yang diibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan adalah dasar dalam pemeriksa-an perkara pidana. Akan tetapi, pada prakteknya seringkali terdapat putusan yang tak berdasarkan surat dakwaan. Pokok pernasalahan dari kasus ini yaitu apakah dasar dan akibat hukum terhadap putusan ultra petita itu. Guna memberikan jawaban terkait permasalah tersebu, riset ini dilaksanakan dengan cara hukum normatif, yakni memiliki sifat deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data sekunder, analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan jika dalam putusan kasasi ditemukan kesalahan karena hakim memutus tidak berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa menggunakan pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam putusan tingkat kasasi majelis hakim memutus menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pasal itu tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum. \u0000Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Ultra Petita.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133014419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

SENGKETA WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMH. JENNY THE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/PDT.G/2020/PN MND) 遗产争议。JENNY THE(案例研究410/PDT。G PN - 2020年间的MND)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.16463

Fara Dinda Fasya, Endang Suparsetyani

{"title":"SENGKETA WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMH. JENNY THE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/PDT.G/2020/PN MND)","authors":"Fara Dinda Fasya, Endang Suparsetyani","doi":"10.25105/refor.v5i2.16463","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16463","url":null,"abstract":"Menurut KUHPerdata meninggalnya seseorang akan membuka pewarisan bagi ahli warisnya. Sehubungdengan penelitian saya maka meninggalnya Almh. Jenny The, membuka pewarisan terhadap harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Pokok permasalahan yang penulis angkat pada jurnal ini yaitu bagaimana pembagian harta peninggalan Almh. Jenny The kepada ahli warisnya menurut KUHPerdata serta apakah isi amar Putusan nomor 2 dan 3 tentang penetapan ahli waris Almh. Jenny The pada putusan Pengadilan Negeri Manado No. 410/Pdt.G/2020/PN Mnd sudah sesuai atau tidak menurut KUHPerdata. Agar dapat menjawab hal tersebut, dilakukan penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, data yang digunakan data sekunder, analisis data dengan cara kualitatif, serta penarikan kesimpulan dengan metode logika deduktif, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Krusteddy mendapatkan 1/3 bagian, karena Krusteddy sudah meninggal maka bagiannya akan digantikan oleh Melissa dan Christian yang masing-masing mendapat 1/6 bagian, selanjutnya Rudy lo mendapatkan 1/3 bagian, dan Agustina mendapatkan 1/3 bagian serta isi amar putusan nomor 2 dan 3 tentang penetapan ahli waris Almh. Jenny The pada putusan Pengadilan Negeri Manado No. 410/Pdt.G/2020/PN Mnd sudah sesuai menurut KUHperdata.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126297525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERANAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN 南方唐郎政府在保护穷人方面所起的作用

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.25105/refor.v5i2.15862

Dimas Agung Sugeng Hariyadi, Ninuk Wijiningsih

{"title":"PERANAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN","authors":"Dimas Agung Sugeng Hariyadi, Ninuk Wijiningsih","doi":"10.25105/refor.v5i2.15862","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15862","url":null,"abstract":"Penanganan terhadap fakir miskin di Indonesia diatur dialam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap fakir miskin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridif normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin dilaksanakan dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, pada pelaksanaanya sudah banyak dibentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan Hukum terhadap fakir miskin, tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan solusi-solusi yang diharapkan dapat membantu meringankan tugas dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126569676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PARATE EKSEKUSI ATAS TANAH HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN UTANG 作为债务的抵押品，帕雷特将执行土地转让

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.25105/refor.v4i6.15255

Elvira Diba Fahlevi, Irene Eka Sihombing

{"title":"PARATE EKSEKUSI ATAS TANAH HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN UTANG","authors":"Elvira Diba Fahlevi, Irene Eka Sihombing","doi":"10.25105/refor.v4i6.15255","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v4i6.15255","url":null,"abstract":"A credit arrangement existed between M.Nova Irdiansa, the debtor, and Bank CIMB Niaga, the creditor, in the case that took place on October 20, 2014. In its ruling on the issue, the Supreme Court's panel of judges rejected the plaintiffs' request for a memorandum of cassation, which was included in the judgement. The plaintiffs in this case, M.Nova Irdiansa and Hj.Enny Adriati, are subject to Article 6 of the Mortgage Act (Parate Eksecusi), which provides legal certainty for debt repayment. The issue is whether Bank CIMB Niaga's execution of mortgage rights on freehold land through a public auction complies with the Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016. Research method is normative law, analytical descriptive, the source literature studies, interviews informants and using deductive logic method. The results the research, discussion and conclusion are that the judge rejected the plaintiffs' cassation because Bank CIMB Niaga was proven to have been authorized by law to carry out executions without the consent of the debtor granting Mortgage Rights (Parate Execution), the implementation of which was based on the promise in Article 2 number 6 Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) Number 233/2014, namely by way of auction because it had been agreed beforehand.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120970028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGGUNAAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) PALSU OLEH KAPAL ASING PENANGKAP IKAN 外国渔船伪造船票(SIPI)

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.25105/refor.v5i1.15416

Alika Shanya Deivira Nofendi, Sri Untari Indah Artati

引用次数: 0

PRINSIP POLLUTER PAYS PADA PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL 污染海洋赔偿原则:国际环境法

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.25105/refor.v5i1.15401

Muhammad Ivandri, Arlina Permanasari

{"title":"PRINSIP POLLUTER PAYS PADA PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL","authors":"Muhammad Ivandri, Arlina Permanasari","doi":"10.25105/refor.v5i1.15401","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15401","url":null,"abstract":"When enforcing environmental laws, both preventive and punitive measures, the polluter pays approach is particularly beneficial. The problem is how the Polluter Pays principle is carried out by countries affected by oil spills in their territorial sea and whether the Polluter Pays principle is carried out by countries affected by sea pollution. This study discusses the implementation of the Polluter Pays principle due to marine pollution due to oil spills and the imposition of compensation. Normative research with literature reviews based on court records and facts that arise in cases of tanker accidents and oil rig leaks is used, data use descriptive analysis. The data sources used are primary and secondary legal materials. The results of the research and discussion illustrate the application of the Polluter Pays principle in cases that result in marine pollution by oil. Polluters also carry out compensation for affected countries by using prices prevailing in the market, taking certain actions and implementing restoration of environmental functions. It was concluded that the application of the Polluter Pays principle is quite effective in dealing with pollution at sea, so that the application of the Polluter Pays principle needs to be fully enforced in marine environmental disputes.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126664738","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN OGAN ILIR

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.25105/refor.v5i1.15423

Pemberian Ganti, Kerugian Pembangunan, Jalan Tol DI Kabupaten, O. Ilir, Ogan Ilir District, Hukum Trisakti, Ogan Ilir Regency, Azarine Nuratna Shafa, Endang Pandamdari

{"title":"PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN OGAN ILIR","authors":"Pemberian Ganti, Kerugian Pembangunan, Jalan Tol DI Kabupaten, O. Ilir, Ogan Ilir District, Hukum Trisakti, Ogan Ilir Regency, Azarine Nuratna Shafa, Endang Pandamdari","doi":"10.25105/refor.v5i1.15423","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15423","url":null,"abstract":"In order to implement the supply of fair and appropriate compensation during land acquisition for the public benefit, the implementation of compensation must be founded on land acquisition principles. The question being addressed is whether or not the compensation being granted for the construction of Phase I of the Simpang Indralaya-Muara Enim Toll Road in Ogan Ilir Regency is appropriate or not in light of the principles of land acquisition, as well as whether the provisions of the cassation decision No. 701 K/Pdt/2021 regarding the compensation being granted are appropriate or not in light of those principles. Normative legal research is the research method used to address the issues in the study, and analytical descriptive, secondary data kinds are the research's nature and making judgments based on deductive reasoning. The study's findings demonstrate that the provision of compensation for the Phase I Simpang Indralaya-Muara Enim Toll Road in Ogan Ilir Regency is not in accordance with the principles of agreement and openness, and the contents of the appeal decision number 701 K/Pdt/2021 regarding the provision of compensation strengthen the decision of the Kayuagung district court number 39/Pdt.G/2020/PN Kag which is not in accordance with the principles of agreement on land acquisition.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"18 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120908866","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMBANGUNAN JURASSIC PARK DI PULAU KOMODO BERDASARKAN WORLD HERITAGE CONVENTION 1972

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.25105/refor.v5i1.15402

Irfanto Norchamahdi, Amalia Zuhra

{"title":"PEMBANGUNAN JURASSIC PARK DI PULAU KOMODO BERDASARKAN WORLD HERITAGE CONVENTION 1972","authors":"Irfanto Norchamahdi, Amalia Zuhra","doi":"10.25105/refor.v5i1.15402","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15402","url":null,"abstract":"In 2020 a Geopark will be built that carries the Jurassic Park concept which has caused a lot of polemic in the community, whether the development is said to violate the provisions of the World Heritage Convention. This requires the government to make efforts to preserve the Komodo dragon as an endangered species. The problem is whether the construction of the Komodo Island Jurassic Park violates the provisions of the 1972 World Heritage Convention and what efforts need to be made to protect and preserve Komodo dragons? The article is normative research methods were carried out. Data processing is done qualitatively and conclusions is done using deductive methods. The results of the research and discussion are that the development of the Komodo National Park is an integrated and well-planned planned infrastructure regeneration which includes the design of areas, routes, supply of clean water, waste management, cleaning, and rejuvenation of human settlements. Jurassic Park Komodo National Park will not have a negative impact but a positive impact because the goal is to protect the diversity of the earth through conservation. 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126589416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0