UPAYA HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING KAPAL PENANGKAP IKAN VIETNAM DI ZEEI

Reformasi Hukum Trisakti Pub Date : 2023-04-01 DOI:10.25105/refor.v5i2.16272

Amandha Budhy Adhywidya, Anto Ismu Budianto

{"title":"UPAYA HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING KAPAL PENANGKAP IKAN VIETNAM DI ZEEI","authors":"Amandha Budhy Adhywidya, Anto Ismu Budianto","doi":"10.25105/refor.v5i2.16272","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara pantai yang memiliki ZEE seluas 3000.000 km2 dengan kekayaan hayati dan nonhayati yang beragam dan melimpah. Oleh karena itu di wilayah ZEE, tepatnya di Laut Natuna Utara, sering terjadi illegal fishing, yang salah satu dari pelaku illegal fishing tersebut adalah nelayan Vietnam. Terkait hal itu, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pemerintah mengatur zona penangkapan ikan di ZEE Indonesia; dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani illegal fishing di Laut Natuna Utara oleh kapal penangkap ikan Vietnam? Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalah library research, bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data sekunder, analisis data secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulan artikel ini menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian tercatat sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Februari 2022 sebanyak 75 kapal penangkap ikan Vietnam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan mengenai upaya penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam diwilayah Laut Natuna Utara berdasarkan hukum nasional Indonesia dan UNCLOS. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia wajib menyegerakan penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melengkapi armada laut Indonesia dengan teknologi yang maju dan/atau senjata yang lebih memadai.","PeriodicalId":269327,"journal":{"name":"Reformasi Hukum Trisakti","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Reformasi Hukum Trisakti","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16272","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Indonesia adalah negara pantai yang memiliki ZEE seluas 3000.000 km2 dengan kekayaan hayati dan nonhayati yang beragam dan melimpah. Oleh karena itu di wilayah ZEE, tepatnya di Laut Natuna Utara, sering terjadi illegal fishing, yang salah satu dari pelaku illegal fishing tersebut adalah nelayan Vietnam. Terkait hal itu, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pemerintah mengatur zona penangkapan ikan di ZEE Indonesia; dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani illegal fishing di Laut Natuna Utara oleh kapal penangkap ikan Vietnam? Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalah library research, bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data sekunder, analisis data secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulan artikel ini menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian tercatat sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Februari 2022 sebanyak 75 kapal penangkap ikan Vietnam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan mengenai upaya penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam diwilayah Laut Natuna Utara berdasarkan hukum nasional Indonesia dan UNCLOS. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia wajib menyegerakan penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melengkapi armada laut Indonesia dengan teknologi yang maju dan/atau senjata yang lebih memadai.

查看原文本刊更多论文

非法捕鱼越南渔船在ZEEI的法律努力

印度尼西亚是一个拥有30万平方英里(30万平方英里)的海滨国家，拥有丰富的生物和非生物资源。因此，在北海纳图纳海的泽地区，经常发生非法钓鱼事件，其中一名非法捕鱼者是越南渔民。在这方面，问题将被研究为政府如何在印尼ZEE设立渔业区域;印度尼西亚政府通过越南渔船在南拿纳海处理非法捕鱼的法律努力是什么?本篇文章使用的研究方法是图书馆研究，具有描述性，使用次要数据来源，定性分析数据，以及使用演绎方法从中得出结论。这项研究记录自2021年5月至2022年2月以来，共有75艘越南渔船在南拿纳海非法捕鱼。本研究的讨论概述了根据印度尼西亚和UNCLOS国民法，印度尼西亚与越南之间的ZEE limits努力。这项研究的结论是，印尼政府有义务根据现行规定，在印尼与越南之间建立专属的ZEE limits，并为印尼海军提供更先进的技术和/或武器。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Reformasi Hukum Trisakti

自引率

0.00%

发文量