JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM最新文献

{"title":"Komposisi Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa dalam Pemilu 2019 Sebagai Model Keterwakilan 30% Sesuai Spirit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum","authors":"Lahmuddin Zuhri, Abdul Rafiq","doi":"10.59582/sh.v16i02.633","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.633","url":null,"abstract":"Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam politik, penyelenggaraan pemilu dan anggota DPR/DPRD, sebagai langkah awal dalam menyeimbangkan keduddukan antara kepentingan perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keanggotaan DPRD Sumbawa hasil pemilu 2019 ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd.SD. Hal menarik 3 diri 6 wakil perempuan tersebut berasan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Sumbawa dengan komposisi 6 anggota DPRD Sumbawa dari dapil 5, artinya para politisi perempuan mampu bersaing dengan politisi laki-laki dan berhasi merebut 50% kursi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa. Hal ini memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia, guna menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik, bisa dijadikan model dalam gerakan politik perempuan secara nasional.
 Kata Kunci: 30% Perempuan; DPRD Sumbawa; 50% Permpuan Dapil 5 Sumbawa; Gerakan Politik Perempuan","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135473418","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang","authors":"Dede Amirudin, Ika Dewi Sartika Saimima","doi":"10.59582/sh.v16i02.737","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.737","url":null,"abstract":"Sejak awal peradaban, orang mengandalkan transportasi sebagai alat perpindahan dari satu tempat ketempat lain. Ketika digunakan dengan cara ini, pengirim memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan dan sangat membantu untuk pengiriman komoditas serta perpindahan orang. Masalah yang diteliti menyangkut tentang kendaraan pribadi serta batasan-batasan yang dikenakan pada upaya penertiban dan pendayagunaan terhadap kendaraannn pribadi yangg tidak memiliki izin beroperasi sebagai angkutann barang sebagaimana seharusnya dilakukan penertiban sesuai Undang-Undangg Nomor 22 Tahun 2009 tentangg Lalu Lintas dan Angkutann Jalan. Metodew penelitian ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dan studi literatur. Pengumpulan data nantinya akan diteliti dengan menggunakan uraian bahasa yang logis, teratur, dan sistematis. Menurut temuan penelitian, menggunakan angkutan pribadi sebagai angkutan barang merupakan pelanggaran hukum dan pelanggarand UU No. 22 Tahun 20090, yang diancam sanksi baik administratif maupun pidana. Kata Kunci: Kendaraan Pribadi, Hukum, Angkutan Barang","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135473420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)","authors":"Asma Karim","doi":"10.59582/sh.v16i02.731","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.731","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya tersebut serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan: Pertama: Kepastian Hukum Tentang Siapa Sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Tersebut adalah dalam gugatan dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki Penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti source code, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Kepastian hukumnya adalah bahwa Penggugat tetap sebagai pemilik ojek online, dan Tergugat juga sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kedua: Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta ada pada proses pembuktian Penggugat dan Tergugat. Jika tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta maka gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / obscure libel. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta). Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Gojek","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135473421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 Terkait Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Harus Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran","authors":"Lahmuddin Zuhri, Imron Imron","doi":"10.59582/sh.v16i02.632","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.632","url":null,"abstract":"Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public, termasuk juga tatakelola keuangan desa. Tujuan dari otonomi desa ini guna memberikan ruang kreativitas sekaligus tanggung jawab kepada Kepala Desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan pemerintahan desa.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135473419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No.29 Tahun 2004","authors":"Risdiarto Risdiarto","doi":"10.59582/sh.v15i01.592","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.592","url":null,"abstract":"Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, falsafah rekam medis mencantum nilai Administrasi, Legal (hukum), Riset, Edukasi, Dokumen, Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan (ALFRED AIR). Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan. Oleh karena itu permasalahan aspek yuridis dari kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilkukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum kesehatan, kedokteran yang menyangkut rekam medis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, aspek hukum dari rekam medis itu sendiri menurut Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004, tentang praktik kedokteran adalah pada prinsipnya Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48), dan juga dalam Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10). Rumah Sakit dan petugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak di beri izin. Rekam medis harus diberi data yang cukup terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan. Aspek hukum rekam medis merupakan pertanggung jawaban terhadap rekam medis, yang menjadi tanggung jawab disini, tanggung jawab dokter yang merawat, petugas rekam medis, pimpinan rumah sakit & tanggung jawab staf medik. Rahasia Medis (Medical Secrecy) dalam (KUHP) Hukum Pidana; (Pasal 322) tentang wajib simpan rahasia, (Pasal 224) tentang panggilan menghadap sebagai saksi ahli. Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; (Pasal 170) tentang wajib menyimpan rahasia, (Pasal 179) tentang wajib memberikan keterangan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman, atau sbg dokter, PP 10 TAHUN 1966 rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran (Pasal 1), : pengetahuan tersebut wajib disimpan sebagai rahasia oleh orang (pasal 2). Secara umum telah disadari bahwa informasi yang","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135239036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Virginitas dalam Sistem Pencatatan Perkawinan: Pendekatan Multiparadigma","authors":"Ghozali Rahman, Elvi Soeradji, Ahmad Dakhoir","doi":"10.59582/sh.v15i01.714","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.714","url":null,"abstract":"Minimnya penghargaan terhadap virginitas tidak hanya muncul dalam realitas sosial, namun juga muncul dalam perdebatan konseptual tentang hakikat dan nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan virginitas muncul ketika penghulu mencatat double status seseorang yang akan menikah. Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut. Untuk menguraikan problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui interview, dan studi literatur. Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan perkawinan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka. Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah.
 Kata Kunci: Virginitas, Sistem Hukum Pekawinan, Multiparadigma","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"06 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135239032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State","authors":"Ismiyanto Ismiyanto","doi":"10.59582/sh.v15i01.591","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.591","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas permasalahan: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perizinan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang berfungsi sebagai klasifikasi atas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara. Hal ini berakar dari asas fungsi pemerintah dalam berbagai doktrin hukum. Penelitin ini doktrinal menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan digunakan menginventarisir bahan hukum untuk dianalisis menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian mencakup: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan adalah; sarana pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti cara berperilaku yang dianjurkan dan sarana kontrol segala perbuatan masyarakat mewujudkan keseimbangan hidup bernegara; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan merubah pola pemahaman perizinan menjadi lebih fleksibel dan responsif mengingat ciri utama hukum responsif adalah mencari nilai tersirat yang terkandung dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Kata Kunci: Efisiensi, Perizinan, Otonomi","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135239031","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual","authors":"Femmy Silaswaty Faried","doi":"10.59582/sh.v16i01.588","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.588","url":null,"abstract":"Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkai, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiha, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sansksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar. 
 Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"272 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam","authors":"Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani","doi":"10.59582/sh.v16i01.589","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589","url":null,"abstract":"Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar’i.
 Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri)","authors":"Edy Prakoso, Hanuring Ayu, Suparwi Suparwi","doi":"10.59582/sh.v16i01.582","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.582","url":null,"abstract":"Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut.
 
 
 
 
 Kata Kunci:
 
 
 Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum
 
 
 
","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}