JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM最新文献

{"title":"Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten","authors":"Dika Yudanto","doi":"10.59582/sh.v16i01.587","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.587","url":null,"abstract":"Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksaanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaituPeraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.
 Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa
","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"230 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global","authors":"Hadi Mahmud, Ade Fisti Pongoliu","doi":"10.59582/sh.v16i01.584","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.584","url":null,"abstract":"Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak serta berakibat munculnya berbagai peyakit, tentu saja yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 yang kemudian ditanggulangi dengan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi pun tentunya menimbulkan adanya limbah dari vaksinasi, dan tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada persoalan lingkungan secara glibal. Penulisan ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh vaksinasi yang merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mampu memberikan solusi yang tepat Ketika pembrian vaksinasi memberikan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Kesehatan, tetang kondisi force mayeur dan juga tentang hukum lingkungan, yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. pemanasan global harus ada upaya dan solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebab perubahan iklim hanya akan dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang.
 Kata Kunci : Dampak Lingkungan Global, Vaksinasi","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH)","authors":"Putri Nurhayati, Hadi Mahmud","doi":"10.59582/sh.v16i01.583","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.583","url":null,"abstract":"Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan melenyapkan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada pdata sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.pPenerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan.
 Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat)","authors":"Yayan Pradana Adi Saputra, Suharno Suharno, Muhammad Muhtarom","doi":"10.59582/sh.v16i01.586","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.586","url":null,"abstract":"Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa disebut dengan keonaran. Pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tngginya tiga tahun”.
 Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad, Tindak Pidana.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997094","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo","authors":"Nova Bagaskoro, Hadi Mahmud, Nourma Dewi","doi":"10.59582/sh.v16i01.581","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.581","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.
 Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997098","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt)","authors":"Riza Hanafi Abdul Aziz, Hadi Mahmud, Wahyu Beny Mukti Setiyawan","doi":"10.59582/sh.v16i01.585","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.585","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisi interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berususan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.
 Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"230 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135997097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)","authors":"Astuti Widyawati, Suharno Suharno, Ariy Khaerudin","doi":"10.59582/sh.v15i02.569","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.569","url":null,"abstract":"Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini.
 Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135081214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata","authors":"Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat","doi":"10.59582/sh.v16i01.923","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis \"Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata\" dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menyoroti bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki dampak signifikan terhadap tanggung jawab ganti rugi dan pemulihan kerugian diluar ranah perjanjian.
 Kata Kunci: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Yuridis","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136212906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse","authors":"Randi Darmawan, Try Ranny, Fx. Aris Febri Setiawan, Linda Febbyanti","doi":"10.59582/sh.v16i01.925","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.925","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam NFT dan metaverse dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam hak kekayaan intelektual karya seni digital. Perlindungan hukum yang memanfaatkan teknologi blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan dan memperkuat hak cipta. Lisensi terbuka memberikan fleksibilitas bagi pencipta, meningkatkan kolaborasi dalam industri seni digital. Temuan ini menyajikan pemikiran baru dan rekomendasi penanganan mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan seni digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat mendukung pencipta dan mempertahankan integritas hak cipta di era NFT dan metaverse.
 Kata Kunci: Karya Seni Digital, NFT dan Metaverse, Perlindungan Hukum","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136212907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances","authors":"Ismiyanto Ismiyanto, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily","doi":"10.59582/sh.v16i01.733","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.733","url":null,"abstract":"Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya membahas mengenai mekanisme checks and balances dalam upaya kontrol antar lembaga pemerintahan daerah seperti antar lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, serta penulis hendak menelaah lebih lanjut bagaimana peran dan efektifitas dari mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh antar lembaga pemerintahan daerah sehubungan dengan efeknya kepada masyarakat daerah, apakah mampu mewujudkan keadilan sosial yang adil dan merata sesuai dengan tujuan riil dibentuknya otonomi daerah atau belum mampu mewujudkan itu semua dan hanya digunakan sebagai formalitas semata.
 Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Checks and Balances.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136212769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}