JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM最新文献

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh) 2021年政府关于公务员纪律的第94条实施(伊斯兰教法最高法院研究)

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.59582/sh.v16i02.807

Andre Ramadhan, Rachmatika Lestari

{"title":"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh)","authors":"Andre Ramadhan, Rachmatika Lestari","doi":"10.59582/sh.v16i02.807","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.807","url":null,"abstract":"Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan disiplin Pegawai Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja namun pada kenyataanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan masuk kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus yaitu menyelidiki dan memahami sebuah kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Mahkamah Syariah Meulaboh dan Pemilihan informan dilakukan secara sampling purposive dengan jumlah informan sebanyak 2 orang yang terdiri dari Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh dan 1 orang Kasubag Kepegawaian yang akan dimintai informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Pengamatan (observation), Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan masih ada pegawai yang telat masuk kerja dan upaya pemberian sanksi telah dilakukan oleh Ketua dan Kasubag Kepegawaian antara lain pemberian teguran secara lisan dan teguran secara tertulis dan pengurangan prestasi kerja untuk pengangkatan pangkat Teguran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa hukuman disiplin ringan seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada Pasal 8 angka 9 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Saran Kepada Pegawai Mahkamah Syariah Meulaboh untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan Kepada Pimpinan atau atasan Mahkamah Syariah Meulaboh untuk lebih memperhatikan kinerja pegawainya. Kata Kunci: ASN, Penerapan Disiplin, Sanksi","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135840931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa 地方政府在财务管理和农村资金分配方面的政策分析

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.764

Marcelleno Marcelleno, Safira Mukaromah, Nashva Azzahra Maharani Safitri, Lukas Imanuel

{"title":"Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa","authors":"Marcelleno Marcelleno, Safira Mukaromah, Nashva Azzahra Maharani Safitri, Lukas Imanuel","doi":"10.59582/sh.v16i02.764","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Kebijakanyang dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya lebih diatur oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di daerah masing-masing. Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mengacu pada perolehan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola publik keuangan dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang tersedia.Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang saling terkait, seperti adanya kebijakan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penggunaan teknologi informasi, dan pembentukan lembaga pengawas desa, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kata Kunci : Dana Desa, Keuangan Pemerintah, Kebijakan Alokasi","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah 分散政策对区域公共福利的影响

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.773

Alfarid Fadhil Rachmad, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra

{"title":"Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah","authors":"Alfarid Fadhil Rachmad, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra","doi":"10.59582/sh.v16i02.773","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utama dari artikel ini adalah kebijakan desentralisasi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kebijakan, transfer kekuasaan, dan alokasi sumber daya yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara kebijakan desentralisasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan indeks kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian diinterpretasikan dan direkomendasikan tindakan kebijakan untuk memperkuat hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan, disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artikel ini juga menyoroti batasan penelitian dan memberikan arah untuk penelitian masa depan dalam bidang ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pada pemahaman tentang pentingnya kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan desentralisasi, Kesejahteraan masyarakat, Peningkatan daerah.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439665","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana 强行将抗辩的管辖权概述为刑事修正的理由

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.718

Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki

引用次数: 0

Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris 对经验法则的定性研究

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.730

Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah

{"title":"Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris","authors":"Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah","doi":"10.59582/sh.v16i02.730","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730","url":null,"abstract":"Bahwa pemisahan secara ketat hukum antara segi normative yang berdiri diluar perilaku gejala kemasyarakatan akan menyesatkan analisa hukum tu sendiri, sebab dibutuhkan fakta fakta sosial untuk menjadi landasan pacu perkembangan hukum sehingga perlu adanya suatu kesadaran suatu penelitian hukum normatif dapat dikaji dalam penelitian hukum empiris yang saling melengkapi. didalam penelitian hukum empiris secara metodis seringkali dibatasi pada pengumpulan data yang berjalan jauh dan disalah artikan sebagai penelitian kuantitatif, dimana sebenarnya yang di klaim sebagai penelitain kuantitatif hukum empiris ini sebenarnya ditelaah secara kualitatif sehingga perlu dijelaskan secara ekplisit bagaimana pola penelitain hukum empiris itu dan bagaimana pendekatan kualitatif dilakukan terhadap penelitai empiris Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimana penelitian hukum empiris juga membuka kemungkinan untuk ditelaah secara kualitatif dengan metode pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip adalah cara yang dalam mengumpulkan data penelitan hokum yang empiris kualitatif dimana yang menggunakan metode wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif empiris, dan dapat disimpulkan bahwa dari yin menujukkan bahwa analisis hukum empiris telah bergeser dari dikotomi dan kerangkeng kuantitatif murni dan dimana terdapat pilihan pengumpulan data alternative menurut paton dalam penelitian empiris yang dapat menggunakan metode pengumpulan data yang dapat disebut sebagai “sampel spesifik”, dimana peran peneliti kualitatif yang menganalisis hukum empiris harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada delusi akibat upaya pengumpulan bahan penelitian yang tidak valid. Kata Kunci : Penelitian Hukum, Penelitian Empiris, Penelitian Kualitatif","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung 县政府恢复矿业管理权力，以实现邦邦自治

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.789

Yolanda Oktavia, Nandini Putri, Ranita Ranita, Ana Apriliana

{"title":"Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung","authors":"Yolanda Oktavia, Nandini Putri, Ranita Ranita, Ana Apriliana","doi":"10.59582/sh.v16i02.789","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalamterminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metodedengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencarisolusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebihprospektif di masa depan. Analisis dilakukan denganmencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakanyang menyebabkan berbagai masalah, dan upaya solutifyang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupundaerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pascapelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal inimengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dankerusakan alam yang masif. Setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerbadan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, sejumlahkewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintahdaerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangantimah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaanotonomi daerah yang baik. Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan pertambangan, Otonomi daerah, Desentralisasi","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020 分析2020年万隆通货膨胀的法律和宏观经济作用

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.719

Dwi Ratna Kartikawati

引用次数: 0

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa 地方政府在《村法》的实施中的作用

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.59582/sh.v16i02.760

Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, Fitri Akbar

{"title":"Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa","authors":"Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, Fitri Akbar","doi":"10.59582/sh.v16i02.760","DOIUrl":"https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.760","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur peran pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran mereka, serta menggambarkan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, artikel ini juga memberikan strategi dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dan melakukan tinjauan literatur terkait studi kasus dan penelitian empiris yang relevan. Kami menemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung pemerintahan desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kendala institusional, keuangan, SDM, dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting. Kata Kunci: Pemerintah daerah, Undang-Undang Desa, Pemerintahan desa, Kerangka hukum.","PeriodicalId":482240,"journal":{"name":"JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy 马里奥-丹迪虐待罪案例分析

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-27 DOI: 10.59582/sh.v16i02.724

Rizka Amallia, Zainudin Hasan, Udea Tri Yunita, Dwi Sinta Wati

引用次数: 0

Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama 不同宗教的婚姻法

JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Pub Date : 2023-05-27 DOI: 10.59582/sh.v16i02.748

Itok Dwi Kurniawan, Suyatno Suyatno, Hanuring Ayu

引用次数: 0