Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalamterminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metodedengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencarisolusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebihprospektif di masa depan. Analisis dilakukan denganmencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakanyang menyebabkan berbagai masalah, dan upaya solutifyang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupundaerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pascapelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal inimengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dankerusakan alam yang masif. Setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerbadan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, sejumlahkewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintahdaerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangantimah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaanotonomi daerah yang baik. Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan pertambangan, Otonomi daerah, Desentralisasi