Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi最新文献

{"title":"HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK","authors":"D. Utoro","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52644","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644","url":null,"abstract":"The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.Keywords: Right to health, health service, Pandemic Covid-19. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.Kata Kunci: Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"214 S676","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120852146","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID 19","authors":"Dyah Tri Handini","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52619","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52619","url":null,"abstract":"This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan.  Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"63 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120919742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"POLEMIK PILKADA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Firda Pambudi Erlambang","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49761","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49761","url":null,"abstract":"AbstractThis study aims to examine regional head elections held in Indonesia which are carried out  directly by the community as a form of democracy, besides this research also provides an overview of the conflicts that occur due to regional head elections held in Indonesia in particular. When the covid-19 virus pandemic occurred which caused turmoil in the community. The process of regional head elections in Indonesia is part of the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia which is carried out democratically through the general election system using the principles of direct, free, secret, honest and fair, so that the Indonesian government continues to carry out its exit from regional head elections. providing all the protection. law to respond to turmoil in society. These various problems are interesting to study in the context of sociology of law, which is part of the science to study the relationship between law and society. This research is a normative legal research which is descriptive analysis with a case and invitation approach. The results showed that there were many positive and negative impacts of direct regional elections in Indonesia and there were several obstacles in the implementation of the elections that caused social disintegration and social unrest, especially in the midst of the outbreak of this corona outbreak. so the necessary legal changes are unnecessary. Invincible to people’s needs. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di  Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk wujud dari negara demokrasi, selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai konflik-konflik yang terjadi akibat  pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Indonesia, terutama pada saat pandemi virus covid-19 yang menimbulkan gejolak dimasyarakat. Mengingat proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan memberikan segala perlindungan hukum untuk menjawab gejolak dimasyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dari segi sosiologi hukum yang merupakan bagian ilmu pengetahuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian, menunjukan bahwa banyak dampak positif dan negatif akibat pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung di Indonesia serta terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang menimbulkan disintegritas sosial masyarakat dan gejolak sosial terutama di tengah wabah corona ini, sehingga diperlukan  perubahan tatanan hukum yang dis","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133235429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Rizal Irvan Amin","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49764","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764","url":null,"abstract":"AbstractThe issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and  regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community. AbstrakIsu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir.  Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan procedural due process of law dan substantive due process of law yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"20 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114331439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) KABUPATEN SUKOHARJO)","authors":"H. Fitriani","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49757","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757","url":null,"abstract":"AbstractCriminal act formulated in Environmental Protection Law Number 32 Year 2009 still contains an  element of error (mens rea) as the main element that must be proven. In the case of environmental criminal acts committed by corporations, it is difficult to prove the causal relationship of the element of error with the criminal law act (actus reus). The strict liability doctrine can be applied as a basis for corporate criminal responsibility that commits environmental crimes by revising criminal provisions in environmental law (UUPPLH) by removing mens rea element, because the current UUPPLH only provides a basis for implementing strict liability in settling disputes through courts with a civil lawsuit mechanism. The expansion of the principle of strict liability in criminal law will more effectively impose corporate criminal responsibility, including in this paper the case of environmental pollution by PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.AbstrakPerumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mengandung unsur kesalahan (mens rea) sebagai unsur pokok yang harus dibuktikan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sulit untuk membuktikan hubungan kausal unsur kesalahan tersebut dengan perbuatan hukum pidana (actus reus). Doktrin strict liability dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara merevisi ketentuan pidana dalam hukum lingkungan (UUPPLH) dengan menghapus unsur kesalahan, karena UUPPLH saat ini hanya memberikan dasar penerapan strict liability dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mekanisme gugatan perdata. Perluasan asas strict liability dalam ranah pidana akan membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih efektif, termasuk dalam makalah ini kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122488944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Bheti Widyastuti","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49756","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49756","url":null,"abstract":"AbstractIn the application of Criminal Law in Indonesia, it uses a model of imprisonment. Imprisonment  penalties are often used because they are considered effective in providing a deterrent effect on criminals. However, along with the development of the times, imprisonment sanctions are considered not to prioritize the human side concerning the right to freedom for every human being. In the Draft Draft Criminal Code 2017 alternative sanctions were prepared. One of the alternative sanctions that will be discussed by the author is social work criminal sanctions. Social work criminal sanctions are considered in accordance with current criteria which prioritize the human side and provide direct moral learning to criminals. So that the author here aims to discuss the application of social work criminal sanctions in Indonesia from a criminal law perspective and the application of social work sanctions from a sociological legal perspective.AbstrakDalam penerapannya Hukum Pidana di Indonesia menggunakan model penjatuhan sanksi  pidana penjara. Sanksi pidana penjara sering kali digunakan karena dinilai efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun seiring dengan perkembangan zaman sanksi pidana penjara dinilai tidak mengedepankan sisi kemanusian yang menyangkut hak merdeka bagi setiap manusia. Dalam Draft RUU KUHP 2017 disusunlah alternatif sanksi. Salah satu alternatif sanksi yang akan dibahas oleh penulis adalah sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial dinilai sesuai dengan kriteria zaman saat ini yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan memberikan pembelajaran moral secara langsung kepada pelaku kejahatan. Sehingga penulis disini bermaksud untuk membahas penerapan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan penerapan sanksi kerja sosial dari perspektif sosiologi hukum.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128342053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEISTIMEWAAN QANUN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE MENURUT EUGEN EHRLICH","authors":"Adhya Febri Lutfiana","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49770","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49770","url":null,"abstract":"AbstractLaw always moves dynamically and experiences development and even changes, for example  Islamic law. Islamic law is the basis for the formation of new laws, especially in the Aceh region. Aceh has the features of local laws / regulations called Qonun. This qonun was formed because of the influence of the environment and customs related to legal values   / norms. The life of the legal community will continue to grow and develop and then serve as a code of conduct. In the perspective of sociological jurisprudence, the law that was born in Acehnese society is known as the living law in the form of habits (costumes), customs, beliefs, and so on. The living law has a role that is not inferior to positive law in managing human relations. According to Eugen Ehrlich, the development of law is centered on the community itself, not on the formation of law by the state, judges’ decisions, or on the development of legal science because society is the main source of law.AbstrakHukum selalu bergerak dinamis dan mengalami perkembangan bahkan perubahan, contohnya  hukum islam. Syariat islam menjadi dasar terbentuknya hukum baru khususna di wilayah Aceh. Aceh memliki keisitimewaan hukum / peraturan daerah yang biasa disebut Qonun. Qonun ini terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan dan adat istiadat yang berkaitan dengan nilai/ norma hukum. Kehidupan masyarakat hukum akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan  dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Dalam perspektif Sosiological Yurisprudence hukum yang lahir di masyarakat Aceh ini  dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum karena masyarakat merupakan sumber utama hukum.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128830300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Wildan Tantowi","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49768","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768","url":null,"abstract":"AbstractCorrutiption is categorized as an extraordinary crime, the eradicting must also be done  seriously. This article examines the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the covid-19 Pandemic. The Covid Pandemic in Indonesia as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government. In the event of corruption cases occur during the Covid-19 Pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 Pandemic has affected all sectors of life. Considering the Covid-19 Pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 Pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study and used the statue approach to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 Pandemic.AbstrakTindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, Pemberantasan tindak  pidana korupsi  juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Artikel ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor pada masa Pandemi Covid-19 . Pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 ini, maka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Mengingat dampak dari Pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi segalam macam sektor kehidupan. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 sudah selayaknya apabila Indonesia saat ini dikategorikan dalam kondisi keadaan tertentu. Artinya dari kondisi tersebut berimplikasi apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 penegak hukum dapat menuntut atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan yang nantinya tujuan dari penulisan artikel untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dapat memunculkan sebuah problematika yuridis terhadap penegakan hukuman pidana mati kepada koruptor di Indonesia dan menganalisis urgensikebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada  masa Pandemi Covid-19.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125359209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PADA TINDAKAN OPERASI DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)","authors":"Santi Novia Ayu Kurniawati","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49766","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49766","url":null,"abstract":"AbstractThis research aims to determine the agreement for surgery based on informed consent and legal  protection for patients in surgery in an informed consent. This research uses empirical legal research. The results of this study were that before the operation was performed, the hospital provided a medical action agreement document based on the informed consent which had to be signed by the patient and / or family as the person in charge and 2 witnesses, namely from the family and the hospital. The agreement document based on informed consent consists of 2 parts, namely the provision of information and consent to medical action. Mistakes made by doctors are the responsibility of the hospital. This is because the hospital is a government hospital and doctors who work are permanent doctors.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian tindakan operasi atas dasar informed  consent dan perlindungan hukum bagi pasien pada tindakan operasi dalam persetujuan tindakan medis (informed consent). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum dilakukan tindakan operasi, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar informed consent yang harus ditanda tangani oleh pasien dan atau keluarga sebagai penanggung jawab dan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga dan rumah sakit. Dokumen perjanjian atas dasar informed consent terdiri dari 2 bagian yaitu pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter tetap.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124829161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN GRASSROOT ACTOR TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)","authors":"Gunawan","doi":"10.20961/hpe.v8i2.49762","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49762","url":null,"abstract":"AbstractNon-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social  Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation. AbstrakBantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh grassroot actor (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah potensi timbulnya tindak pidana korupsi, bersumber dari peran aktor akar rumput (grassroot actor) yang memiliki excessive power dalam relasi kuasa mendapatkan akses sumber daya BPNT (pasokan tunggal bahan pangan ke E-Warong).  Penguatan potensi tindak pidana korupsi dibooster oleh perilaku diskresi supervisor program. Dibutuhkan proaktivitas peran pengawal program (Pemerintah) dalam hal implementasinya.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115991796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}