Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi最新文献

筛选
英文 中文
PERKEMBANGAN KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA 电子合同在印尼的有效性
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-30 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.51589
Saparyanto Saparyanto
{"title":"PERKEMBANGAN KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA","authors":"Saparyanto Saparyanto","doi":"10.20961/hpe.v9i1.51589","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589","url":null,"abstract":"Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"9 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134351686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA 2009年第35条有关麻醉品康复治疗的问题
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-30 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52547
Ardya Rahma Kusumasari
{"title":"PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA","authors":"Ardya Rahma Kusumasari","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52547","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547","url":null,"abstract":"Proses penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik, multidimensi serta destruktif, dilihat proses penegakan hukum khusunya dalam penyelesaian kasus pidana pecandu naroba, dimana dalam prosesnya banyak terjadi penyimpangan dari aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang yang tidak bersalah dengan kesalahan penjatuhan hukuman akan dinyatakan bersalah. Seiring perkembangan zaman, negara Indoneisa segera membenahi dan meningkatkan pembangunan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia adil berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pembangunan tersebut dibidang hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana penyimpangan pasal UU Narkotika dalam hal penerapan rehabilitasi ? dan Bagiamana permasalahan kasus yang terjadi akibat adanya penerapan pasal dalam UU Narkotika ?. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian dalam penerapan pasal UU Narkotika banyak terjadi penyimpangan hal ini akan berdampak pada penyalah guna maupun pecandu narkotika yang kehilangan hak rehabilitasinya.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131204172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 法定社会学中未成年结婚
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-30 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47505
Yuni Lathifah
{"title":"PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Yuni Lathifah","doi":"10.20961/hpe.v9i1.47505","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"194 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133568728","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI MASA COVID-19 DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM 从法律社会学的角度来看,COVID-19时代妇女暴力事件的增加
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-30 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47510
Naditya Kusumaningrum Erdiawati
{"title":"MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI MASA COVID-19 DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Naditya Kusumaningrum Erdiawati","doi":"10.20961/hpe.v9i1.47510","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47510","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"2010 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114449346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 在COVID-19大流行期间,作为患者个人数据保护的一种形式的医疗记录保护
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-18 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52586
Alfian Kurniawan, Anang Setiawan
{"title":"PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19","authors":"Alfian Kurniawan, Anang Setiawan","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52586","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52586","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the efforts made by the government in order to protect personal data, especially related to patient medical records. In the midst of the rampant Corona Virus Disease-19 (hereinafter referred to as Covid 19) pandemic in Indonesia. Often the identity of the patient or person who has been exposed to Covid 19 is known by the community in their environment, which has implications for the isolation of the patient from the surrounding community. There are also frequent leaks of the identity of Covid-19 patients in the surrounding community due to information coming out of the hospital with the aim of preventing the spread of the virus which basically violates the provisions regarding the privacy of patients with Covid 19. suffered by someone is also widely spread to the public. Based on this, it is necessary to study how the government should regulate the protection of medical records in the future, especially regarding the current Covid-19 pandemic.Keywords: Medical records, Personal Data Protection, Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Sering terjadi juga bocornya identitas pasien Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis lain termasuk penyakit yang diderita seseorang ikut tersebar luas ke publik. Berdasarkan hal tersebut perlu dijaki bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rekam medis kedepannya terlebih terkait pandemi Covid 19 saat ini.Kata Kunci: Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Covid-19.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122772822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52609
Nur Afifah Aminuddin
{"title":"LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA","authors":"Nur Afifah Aminuddin","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52609","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52609","url":null,"abstract":"Financial technology is the implementation of the use of technology to improve banking and financial services. The emergence of Fintech-based companies, especially those offering lending and borrowing services or Peer To Peer Lending (P2PL) is currently getting the attention of the public and regulators. P2PL-based fintech services are one of the solutions for limited access to financial services in the country and realizing financial inclusion through synergies with financial institutions and technology companies. With the development of fintech peer to peer lending, illegal fintech problems arise which are detrimental to society, so it is necessary to study the legal protection of the regulations that govern it, and how to resolve disputes against it This research is normative by examining legal issues regarding legal protection for consumers and fintech peer to peer lending services and dispute resolution in the fintech business. The research method used includes a statue approach and a conceptual approach.Keywords : Legal Protection, Financial Technology Peer to Peer Lending. Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau Peer To Peer Lending (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator. Layanan fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan iklusi keuangan melalui sinerginya dengan istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya fintech peer to peer lending timbul permasalahan fintech illegal yang banyak merugikan masyarakat, maka itu perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadapnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan fintech peer to peer lending dan penyelesaian sengketa pada bisnis fintech. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kata Kunci : Perlindungan hukum, financial technology peer to peer lending.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123862075","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52518
Kt Firnanda Pramudiya
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN","authors":"Kt Firnanda Pramudiya","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52518","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518","url":null,"abstract":"The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.Keywords: Money laundering, digital currency, criminal liability Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124107267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT 从一个自由的法治国家的角度分析印尼公民解放组织的解体
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52611
A. Wardani
{"title":"ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT","authors":"A. Wardani","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52611","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52611","url":null,"abstract":"The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple and mild costs so that the process of resolving the dissolution of community organizations can be carried out effectively and effectivelyKeywords: Community organization, HTIBerdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, HTI","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"55 43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128004911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM 印度尼西亚的免费犯罪是法律文化的一个重要方面
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52526
Tigana Barkah Maradona
{"title":"TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM","authors":"Tigana Barkah Maradona","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52526","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526","url":null,"abstract":"Seeing definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.Keywords: Social system, Reciprocation, Gifts, Gratuities. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.Kata Kunci : sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi. ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130253590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID-19 医疗保健中对医疗人员的法律保护概念
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52592
Sofia Sofia
{"title":"KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID-19","authors":"Sofia Sofia","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52592","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52592","url":null,"abstract":"This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan.  Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128360487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信