PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2021-07-17 DOI:10.20961/hpe.v9i1.52518

Kt Firnanda Pramudiya

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN","authors":"Kt Firnanda Pramudiya","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52518","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.Keywords: Money laundering, digital currency, criminal liability Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Abstract

The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.Keywords: Money laundering, digital currency, criminal liability Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana

查看原文本刊更多论文

本文的研究结果表明，从2011年关于货币的第7号法律来看，印度尼西亚在贸易中存在虚拟货币作为投资和支付手段可以说是非法的。印度尼西亚的数字货币用户在商业方面被广泛使用，如果在印度尼西亚追踪，已经有比特币和币安币等数字货币。然后，还有洗钱犯罪的肇事者的责任，他们使用数字货币作为对印度尼西亚国家产生负面影响的投资工具，特别是那些与这项业务有关的人，因为犯罪的个人或团体使用具有肮脏目标的技术进步，以便犯罪者可以使用2010年第8号关于预防和根除洗钱的法律。关键词:洗钱，数字货币，刑事责任Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi ang虚拟dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di印度尼西亚dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari undang undang noor 7 Tahun 2011 tenang Mata ang。Pengguna wang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada wang digital seperi Bitcoin dan Binance Coin danlain -lain。lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana penucian wong杨文凯黄文凯数字sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara印度尼西亚，terutama yang menyangkut terkait bisis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tecknologi dunan tujuan yang kotor seinga pelaku bisa di hukum menggunakan undang undang undang号，2010年8月，tentang penegahan dan penberantan tindak pidana penucian wong。Kata Kunci: Pencucian wang, mata wang digital, pertanggung jawaban pidana

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi

自引率

0.00%

发文量