Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi最新文献

{"title":"EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO 11/POJK.03/2020 DI MASA PANDEMI COVID 19","authors":"Risky Risantyo","doi":"10.20961/hpe.v9i2.53449","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengkaji bagaimana efektifitas restrukturisasi kredit perbankan terkait penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di masa pandemic Covid 19. Metode penelitian dalam penyusunannya dengan jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka serta wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini teori dari Richard Posner yaitu Economics Analysis of Law Theory. Pandemi virus Corona di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya akan menyebabkan Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan masalah yang bersifat sementara. Adapun kendala yang muncul dalam implementasinya antara lain pertama kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan, kedua pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitablitias bank, ketiga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanannya, keempat adanya pembayaran kredit yang lebih tinggi pasca pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"129 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114541446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG","authors":"Agus Tri Widodo","doi":"10.20961/hpe.v9i1.47512","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47512","url":null,"abstract":"In order to deal with the impact of Covid-19, both of central and regional governments synergize with each other to form the policies. Follow up the Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Magelang City Governments enact the Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang. This article aims to discuss two things. First, reviewing the effectiveness of that regulation. Second, what efforts that need to be made to increase the effectiveness of the implementation of that regulation. In this article, the author argues that the implementation of Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 is deemed ineffective and requires further efforts in its application to achieve the expected goals.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129784104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI KARENA KERAGUAN KANDUNGAN VAKSIN COVID-19","authors":"Amir Burhannudin","doi":"10.20961/hpe.v9i2.45697","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.45697","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134135535","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENGOBATAN AKIBAT TERPAPAR COVID 19","authors":"Pandam Bayu Seto Aji","doi":"10.20961/hpe.v9i2.52669","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52669","url":null,"abstract":"Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang secara teknis disebut dengan istilah “tindak pidana.” Protokol Covid-19 merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Karena mencegah penularan penyakit bersifat wajib, maka menolak Pengobatan Covid19 merupakan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Bila perspektif Hukum Pidana digunakan untuk menganalisis penolakan pengobatan Covid-19, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah menolak pengobatan Covid-19 termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat secara cermat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah menolak Pengobatan Covid-19 merupakan tindak pidana.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133317280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI-INDONESIA DAN KUBA","authors":"Detayu Sobeang","doi":"10.20961/hpe.v9i2.52672","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52672","url":null,"abstract":"  Cakupan kesehatan semesta (UHC) telah tercapai jika seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensip dan bermutu tanpa terkendala oleh biaya. Kuba walaupun merupakan negara yang berpenghasilan rendah namun memiliki dan merupakan salah satu negara dengan cakupan UHC terbaik di dunia dengan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya (100%). Indonesia sendiri saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 82 persen.Tujuan penelitian adalah mengetahui sistem kesehatan yang di terapkan negara Kuba dan melihat penerapan atau upaya UHC antara Kuba dan Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah literatur review atau kajian kepustakaan di mana penulis mencari data melalui jurnal, buku dan berita-berita yang di muat media. Hasil penelitian menunjukkan Negara kuba lebih mengedepankan Primery Health Care (PHC) dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan, meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan telah mencapai rasio 1:150 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Sedangkan Indonesia rasionya adalah 1:2500 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.Kesimpulan: Kuba telah mampu memberikan jaminan kesehatan secara universal dalam kondisi finansial yang masih minim. Kuba sebagai negara berkembang memiliki sistem jaminan kesehatan terbaik dari seluruh negara berkembang lainya bahkan lebih baik dari negara maju. Berangkat dari hal tersebut dapat menjadi refleksi dari sistem jaminan kesehatan di Indonesia untuk mengadakan perbaikan dan tidak ragu dalam penambahan anggaran Kesehatan. ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130760789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM","authors":"D. Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta","doi":"10.20961/hpe.v9i2.52779","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779","url":null,"abstract":"Kebebasan Berpendapat atau freedom of speech merupakan hak yang dilindungi oleh Negara, namun dengan keberadaan pasal karet 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan tersebut, selain itu pasal ini sering menimbulkan banyak jeratan hukum kemasyarakatan dalam operasionalisasi deliknya terlebih bila dipakai sebagai benteng oleh penguasa. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui Problematika Operasionalisasi Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) Dalam Undang-Undang ITE dan Formulasi Hukum Pasal 27 Ayat (3) sebagai perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126234913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND","authors":"A. Rahman","doi":"10.20961/hpe.v9i2.57977","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.57977","url":null,"abstract":"This research aims to examine the problems in the disbursement of Surety Bond claims by oblige against PT Askrindo Persero against the principal who wanprestasi in the implementation of the funneling work. As for this research, using empirical methods and descriptive analytical that provide an overview of certain symptoms in order to get the data as accurate as possible. Data collection techniques are carried out by Literature material Studies and Interviews to Underwriting Staff. The results of the study, against the settlement of Conditional Claims are not in line with Presidential Regulation No. 12 of 2021 which requires one of them is easy to disburse. The problem of recovery implementation experienced by Surety Company in surety bond guarantee is the absence of special arrangements regarding subrogation rights owned by Surety Company as a guarantor.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125830552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN KEPERCAYAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH SALES PROMOTION, ADVERTISIG DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN MENBUNG","authors":"Tutty Alawiyah, Mochlasin Mochlasin","doi":"10.20961/hpe.v9i2.54638","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.54638","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sales promotion, advertising dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah dengan kepercayaan sebagai variabel moderating pada Bank syariah Indonesia KC Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengelola data primer dengan pengumpulan data kuesioner yang diberikaan kepada nasabah Bank syariah Indonesia KC Kudus dengan jumlah responden 100 nasabah yang diolah dengan menggunakan data SPSS versi 24 dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan analisis yang digunakan meliputi uji responden, uji instrument, uji asumsi klasik dan uji moderating. Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan yaitu: variabel sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. variabel advertising memiliki hasil yang negarif tidak signifikan terhadap keputusan menabung, dan variabel religiusitas memiliki hasil yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. dan terdapat variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah variabel yang di uji. Kepercayaan dapat memperkuat adanya pengaruh sales promotion terhadap keputusan menabung, kepercayaan memperlemah hubungan advertising terhadap keputusan menabung, dan kepercayaan dapat memperkuat adanya hubungan religiusitas terhadap keputusan menabung.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129024817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Bambang Prayitno","doi":"10.20961/hpe.v9i2.59247","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247","url":null,"abstract":"Hak menguasai negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein), yang bersifat publiekrechtelijk, bukan sebagai eigenaar yang bersifat privaterechtelijk. Modus yang dilakukan oleh mafia tanah sangat beragam hingga melibatkan pejabat dan aparat penegak hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi mafia tanah ialah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pemufakatan jahat sebagaimana pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"458 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133406702","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENGELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DALAM REZIM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN YANG SEDANG BERKEMBANG: APA YADANG DAPAT DIPELAJARI INDONESIA DARI PENGALAMAN KOREA SELATAN","authors":"Alfan Prahasta Adhisatya","doi":"10.20961/hpe.v9i2.55985","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.55985","url":null,"abstract":"Meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki narasi paralel mengenai tatanan politik ekonomi mereka yang mempengaruhi pengaturan kesejahteraan sosial, mereka memiliki hasil kesejahteraan yang berbeda. Kegagalan pemerintahan kolaboratif di Indonesia yang member dampak bagi sistem distribusi kesejahteraan, yang mana warisan Orde Baru melanjutkan dan membatasi tradisi pemerintahan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan sosial. Hal ini menjelaskan bagaimana warisan Orde Baru telah merusak sistem manajemen kesejahteraan yang ada di Indonesia dan berkontribusi pada hasil kesejahteraan yang rendah. Bentuk pemerintahan kolaboratif di Korea yang berfokus pada bagaimana tingkat tata kelola kolaboratif yang telah dipraktikkan di Korea yang telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sebagai jawaban bagaimana Korea mengelola konfigurasi kesejahteraan mereka.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128517312","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}