Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi最新文献

{"title":"PERAN KELUARGA PADA PENATALAKSANAAN JENAZAH COVID 19 DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)","authors":"La Ode Emi","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62829","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62829","url":null,"abstract":"Pandemi covid-19  yang terus meluas sejak tahun 2020 ini menyebabkan Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini,  dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Covid disease 2019. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian dikarenakan covid-19 termasuk penyakit yang proses penularnnya cepat maka dalam upaya pemerintah melakukan pengendalian dan pemberantaran covid-19. Munculnya berbagai persepsi di masyarakat terkait dengan protokol penangangan jenazah Covid-19 membuat terjadinya penolakan pemakaman jenazah tersebut di area pemakaman yang dekat dengan permukiman penduduk. Persepsi masyarakat adalah pada proses jenazah tidak dimandikan dan langsung dikafani bagi yang beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran keluarga dalam penatalaksanaan jenazah covid 19 agar tidak terjadi lagi penolakan di dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Efektif atau tidaknya usaha pemerintah dalam penatalaksanaan Jenazah Covid 19 berkorelasi dengan faktor-faktor di atas dan ketegasan dari para pemimpin serta kesadaran masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social engineering). ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121764302","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION POLICY NO 15 OF 2011 CONCERNING THE RETRIBUTION OF NORTH TORAJA ANIMAL SLAUGHTERHOUSE ON INCREASING THE LOCALLY GENERATED REVENUE (PAD) IN NORTH TORAJA REGENCY","authors":"Dedi Dariston Bistolen","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62823","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62823","url":null,"abstract":"This legal study has purpose to determine the Effectiveness of Regional Regulation Policy No. 15 of 2011 Regarding Charges or Retribution for Slaughterhouses on Increasing the Locally Generated Revenue. Regional Autonomy provides the authority to the local governments to determine policies and the progress of a region. Regional autonomy shifted the focus of attention from national to regional political issues. This policy is written in a Regional Regulation, in this case, the North Toraja Slaughterhouse Levy Policy which is then used as a guide to increase the locally generated revenue of the area where the policy grows and become a moral guideline to act as an effective legal function in the life of the people of North Toraja to provide retribution in order that the locally generated revenue (PAD) in the area is able to increase as well as the welfare of the people of North","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128629299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI LINGKUP SEKOLAH","authors":"Ayu Widya Rachma","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62837","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837","url":null,"abstract":"<span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Kekerasan/Bullying yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, kelas kebencian dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan hasil antara anak didik. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Cabang ilmu untuk memahami, mengamati, menjelaskan dengan pendekatan analitis empiris mengenai hukum yang dihadapi dengan fenomena lain dalam masyarakat.</span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Pendekatan sosiologis kepada kita bahwa hukum negara menunjukkan satu-satunya sikap. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Pada kenyataannya, hukum-hukum lain secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Dalam perspektif sosiologis, setiap kekerasan adalah perilaku perilaku. </span></span></span><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">Dengan demikian, perlu upaya pencegahan keterlaluan/terjadi dalam sekolah agar tidak terus-menerus.</span></span></span></span>","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134605904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 IKHTIAR MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Agung Sohendra","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62838","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62838","url":null,"abstract":"Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat yang didalamnya ada perbedaan pola perilaku. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum. Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya varian Virus Covid-19 yang mengancam umat manusia, mulai dari pendidikan, kegiatan keagamaan, hingga ke pada aspek perekonomian masyarakat. BPS merilis data perekonomian Indonesia yang turun sebanyak 2,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna meningkatkan dan memperbaiki pembangunan perekonomian di Indonesia. Hadirnya sejumlah aturan seperti INSTRUKSI MENDAGRI Nomor. 15 Tahun 2021, PP Nomor 82 Tahun 2020 hingga UU Nomor 2 Tahun 2020, Perpres No. 14 Tahun 2021 merupakan bukti nyata keikutsertaan instrumen-instrumen hukum dalam hal kebijakan penanganan pandemi dipandang dari sosiologi hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani dan menekan dampak Pandemi Covid-19 terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi dengan aturan hukum yang membantu meringankan beban masyarakat. Namun, jika menilai efektivitasnya di lapangan belum maksimal karena pembuatan kebijakan tidak memperhatikan aspek sosiologi hukum apalagi kebijakan PPKM.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121613322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISA YURIDIS TERHADAP ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg ATAS NAMA ASRI MURWANI)","authors":"Nana Rosita Sari, F. Asyhari","doi":"10.20961/hpe.v10i2.63458","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.63458","url":null,"abstract":"Abstrak Pendapatan negara yang bersumber dari wajib pajak merupakan pendapatan yang berarti bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, namun korupsi di sektor perpajakan sangat merugikan potensi penerimaan negara dan menurunkan kemampuan negara dalam membiayai program-program kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pertama, Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dalam perkara pidana No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tidak pas seharusnya diterapkan rumusan Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama dalam unsur kesalahan (kesengajaan) dan unsur setiap orang, dimana pelaku adalah wajib pajak. Kedua, Kedudukan asas Lex Specialis Systematis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Tindak Pidana Perpajakan yang mengakibatkan adanya kerugian negara dimana keuangan negara yang menjadi objek tindak pidana di bidang perpajakan adalah keuangan dalam bidang perpajakan, maka diberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun keuangan negara yang bersumber dari dana pajak yang telah masuk ke dalam inventaris keuangan negara (APBN/APBD) adalah keuangan negara (berarti sudah tidak ada sengketa pajak lagi), maka keuangan negara tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidana perpajakan tetapi tindak pidana korupsi. Tetapi jaksa penyidik bukannya menggunakan Undang-undang perpajakan melainkan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan pidana di bidang keuangan Negara (lex specialis) tidak serta - merta berlaku di bidang perpajakan, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang perpajakan (lex specialis systematis).Undang-undang Perpajakan (lex Specialis Systematis) berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu para wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang – undang perpajakan. Sedangkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan lex specialis terhadap KUHP yang ditujukan kepada setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, tindak pidana khusus","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132287687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Naufal Akbar Kusuma Hadi","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62834","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834","url":null,"abstract":"Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Satjipto Raharjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Prof Tjip mengungkapkan bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun dalam realita sehari hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu memprtanyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Untuk melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115473068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASN PROFESIONAL","authors":"Luhur Sekhuti","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62840","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840","url":null,"abstract":"Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Indonesia akan menghapus tenaga honorer pada Tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanya terdapat dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga honorer tidak termasuk di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mendasarkan pada teori hukum. Law as a tool of sosial engineering adalah teori hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial yang relevan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dalam tulisan ini akan dikaitkan antara kebijakan pemerintah dengan teori hukum dari Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja tersebut. Di Indonesia Mochtar Kusumaatmadja menyempurnakan teori tersebut sesuai kondisi dinamika pembangunan masyarakat Indonesia dengan hasil pemikiran “hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat”. Hukum sebagai sarana pembaharuan bisa diartikan hukum dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengubah konsep-konsep sosial yang lama mengakar di masyarakat menjadi konsep baru yang lebih teratur dan lebih berkepastian dalam usaha mencapai tujuannya. Setiap perubahan atau pembaharuan tata kelola suatu bidang akan menimbulkan dampak sosial. Dalam proses tersebut akan muncul dampak sosial yang bersifat positif dan negatif, tergantung dari perspektif personal/individu. Hukum sebagai pembaharuan sosial yang ideal tidak hanya mengakomodir tujuan pemerintah yang dalam konteks tulisan ini memiliki tujuan untuk peningkatan profesionalisme ASN, namun juga harus mampu mewujudkan tujuan bersama yaitu keadilan dan kemakmuran sosial. ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131458693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA","authors":"Andan Hafsari Mukminati","doi":"10.20961/hpe.v10i2.64922","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922","url":null,"abstract":"Ekonomi syariah dan industri financial technology (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat.  Fintech berperan penting dalam industri keuangan islam, seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank. Salah satu fintech syariah yang tumbuh di Indonesia adalah peer to peer lending (pinjaman online) syariah. Namun, industri fintech syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada market size fintech syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan statute approach.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan P2P Lending syariah dan ekonomi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa P2P Lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum, diantaranya: peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan fintech syariah untuk pendanaan terorisme.  ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114485335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"BPJS SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH MELANGGAR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK","authors":"Dicky Widianto Pamungkas","doi":"10.20961/hpe.v10i2.66674","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan mengkaji mengenai Penerapan BPJS sebagai persyaratan dalam pelayanan publik di Indonesia, terutama pengaturan kewajiban mempunyai BPJS di Indonesia yang telah melanggar asas kebebasan berkontrak. Dasar untuk dilakukannya penelitian ini adalah diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang sangat mempengaruhi penggunaan asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada bahan-bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional bertentangan dengan beberapa undang-undang dan asas-asas yang terdapat dalam hukum. Tujuan dari diciptakannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat tercapai secara optimal apabila Instruksi Presiden ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang terdapat diatasnya, asas-asas yang terdapat dalam hukum, serta kepentingan setiap lapisan masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional ini telah membuat birokrasi yang ada di Indonesia semakin rumit, hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menyederhanakan segala urusan birokrasi yang ada di Indonesia.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126122771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Berlian Harina Sari","doi":"10.20961/hpe.v9i1.52429","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429","url":null,"abstract":"Salah satu dampak globalisasi adalah kemudahan bagi masyarakat salah satunya untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Technologi, yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending).Keberadaan P2P lending sendiri semakin menjamur terkhusus pada era pandemi virus Covid-19 ini, terkhusus yang bersifat ilegal dengan memaanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Namun pada kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech masih kerap dirasakan oleh masyarakat.Solusi yang dapat diberikan adalah bagaimana memperbaiki substansi hukum mengenai fintech dan P2P lending secara komprehensif, kemudian bagi OJK adalah mengeluarkan himbauan bagi platform online di Indonesia dalam menagih penerima pinjaman yang gagal bayar secara tidak baik melalui surat yang dikirim langsung kepada seluruh platform peer to peer lending di Indonesia. Selain adanya code of conduct (pedoman perilaku) yang harus dipatuhi oleh anggota asosiasi, sejauh ini mitigasi cara penagihan yang wajar masih menggunakan kode etik dan tanggung jawab pihak penyelenggara.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129411012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}