PERAN GRASSROOT ACTOR TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

Abstract

AbstractNon-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social  Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation. AbstrakBantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh grassroot actor (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah potensi timbulnya tindak pidana korupsi, bersumber dari peran aktor akar rumput (grassroot actor) yang memiliki excessive power dalam relasi kuasa mendapatkan akses sumber daya BPNT (pasokan tunggal bahan pangan ke E-Warong).  Penguatan potensi tindak pidana korupsi dibooster oleh perilaku diskresi supervisor program. Dibutuhkan proaktivitas peran pengawal program (Pemerintah) dalam hal implementasinya.