POLEMIK PILKADA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

AbstractThis study aims to examine regional head elections held in Indonesia which are carried out  directly by the community as a form of democracy, besides this research also provides an overview of the conflicts that occur due to regional head elections held in Indonesia in particular. When the covid-19 virus pandemic occurred which caused turmoil in the community. The process of regional head elections in Indonesia is part of the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia which is carried out democratically through the general election system using the principles of direct, free, secret, honest and fair, so that the Indonesian government continues to carry out its exit from regional head elections. providing all the protection. law to respond to turmoil in society. These various problems are interesting to study in the context of sociology of law, which is part of the science to study the relationship between law and society. This research is a normative legal research which is descriptive analysis with a case and invitation approach. The results showed that there were many positive and negative impacts of direct regional elections in Indonesia and there were several obstacles in the implementation of the elections that caused social disintegration and social unrest, especially in the midst of the outbreak of this corona outbreak. so the necessary legal changes are unnecessary. Invincible to people’s needs. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di  Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk wujud dari negara demokrasi, selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai konflik-konflik yang terjadi akibat  pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Indonesia, terutama pada saat pandemi virus covid-19 yang menimbulkan gejolak dimasyarakat. Mengingat proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan memberikan segala perlindungan hukum untuk menjawab gejolak dimasyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dari segi sosiologi hukum yang merupakan bagian ilmu pengetahuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian, menunjukan bahwa banyak dampak positif dan negatif akibat pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung di Indonesia serta terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang menimbulkan disintegritas sosial masyarakat dan gejolak sosial terutama di tengah wabah corona ini, sehingga diperlukan  perubahan tatanan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.