Dharmasmrti最新文献

{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH","authors":"None Ni Ketut Sri Ratmini, I Made Adi Widnyana, Budhi Sugandhika","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2895","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2895","url":null,"abstract":"Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi. Secara realitanya hal ini muncul dari akarnya yaitu manusia, masyarakat kurang sadar akan bahayanya sampah mulai dari banjir hingga penyakit, sanksi hukum telah diberlakukan sesuai.
 Berdasarkan latar belakang maka dapat dikaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah ? 2) Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah ? Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumber acuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Teori yang digunakan adalah Efektifitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, menurut Soerjono Soekanto dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B.Seidman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, bentuk data kualitatif , sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, instrument penelitian mengunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone, camera digital, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1. Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan belum efektif. 2. Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan DLH Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta faktor penghambat, mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat faktor yang menjadi hambatan yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam dibagi menjadi upaya preventif dan upaya reprentif. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran membuang sampah sembarangan masih banyak terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi maupun sarana fasilitas pendukungnya.
 Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"5 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"A Progressive Criminal Law View Regarding Criminal Liability In Robotic Crimes","authors":"Mas Tri Wulandari Ni Gusti Agung Ayu","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3063","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3063","url":null,"abstract":"Era Revolusi Industri 4.0 telah banyak menghasilkan inovasi teknologi canggih (advanced technology). Salah satu hasil teknologi canggih hasil Revolusi Industri 4.0 yang banyak digunakan dalam Society 5.0 adalah teknologi robotik. Di luar tren penggunaan robot dan dampak positifnya, robot ternyata juga dapat menimbulkan dampak negatif. Robot dapat menjadi sarana, bahkan pelaku kejahatan. Penelitian ini akan berfokus pada pandangan hukum pidana progresif terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan robotik. Hasil penelitian ini yaitu Tiga pendekatan pertanggungjawaban dapat diterapkan yakni melalui proportional, strict, dan direct liability. Melalui kerangka hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kejahatan robot, hukum menjadi responsif terhadap perkembangan zaman yang dicirikan dewasa ini. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai \"rekayasa sosial\" di mana mendorong badan hukum atau para pembuat Al untuk lebih berhati-hati dan jeli membangun sistem agar sistem AI yang menjadi basis penting dalam pembuatan robot tidak menyebabkan robot bertindak yang dapat menyerang, melukai, atau membahayakan pihak lain.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"104 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Terobosan Hukum Pidana melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif","authors":"I Nyoman Triarta Kurniawan, None I Made Wirya Darma","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2989","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2989","url":null,"abstract":"Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan akan efisiensi penyelesaian perkara, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi akar munculnya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai terobosan hukum. Terobosan hukum ini memungkinkan penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat dianalisis bahwa peranan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai negoasiator dan fasilitator antara kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban untuk kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menghentikan perkara tindak pidana, namun meskipun demikian, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"13 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa","authors":"Putu Nia Rusmiari Dewi, None I Made Wirya Darma","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2771","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2771","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media massa terhadap terduga pelaku tindak pidana serta mengetahui akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif yang berfokus pada perbandingan hukum. Hasil penelitian yang didapat adalah pengaturan asas praduga tak bersalah merupakan realisasi perlindungan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian digunakan sebagai jaminan atas keadilan perlindungan hak tersangka selama menjalani proses peradilan pidana. Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah adalah membatasi ruang gerak pers Indonesia dalam melakukan pemberitaan terutama kasus-kasus yang belum diputus secara sah oleh hukum, hak ini dilakukan untuk melindungi hak – hak tersangka apabila dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"104 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN","authors":"Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Linda Cantika, None Agus Surya Manika","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3014","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3014","url":null,"abstract":"Immigration becomes part of the embodiment in implementing the upholding sovereignty over Indonesian Territory with its duty to maintain order in the life of the nation and state towards prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Indonesian Republic. Legal development must receive top priority in order to reduce the occurrence of violations and crimes, especially foreigners who are in the territory of Indonesia. Based on this fact, the formulation of the problem in this thesis is how to regulate and legal certainty for foreigners in the territory of the Indonesian Republic who violate Article 75 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.
 The research method used was a normative research method by studying written law from various sources contained in historical theory, philosophy, comparison, structure, composition, scope and subject, articles explanations, formality and the strength of a binding law. This study used a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data that has been obtained from the results of this study were compiled and analysed qualitatively, then the data was described descriptively
 The results of this study indicate that the legal certainty for foreigners who are subject to Immigration Administrative Actions based on Article 75 paragraph (1) of Law number 6 of 2011 concerning Immigration refers to the application of clear, permanent, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective state of circumstances. The form of immigration administrative action imposed is in accordance to Article 75 paragraph (2) of Law number 6 of 2011 concerning Immigration.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"75 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135977998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI","authors":"Pasek Suryawan, Benyamin Tungga, Putu Eka Trisna Dewi","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3030","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3030","url":null,"abstract":"Masyarakat Bali mengenal sebuah tradisi perkawinan yang disebut dengan Nganten Keris. Dimana perkawinan nganten keris adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan sebilah keris yang menjadi symbol atau pengganti laki-laki dalam proses perkawinan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nganten keris. Antara lain, karena pengantin laki-laki berhalangan hadir, pengantin laki-laki dari kasta yang lebih tinggi dari pengantin perempuan, dan karena perempuan yang dalam keadaan hamil diluar perkawinan dan tidak ada laki-laki yang bersedia mengawini perempuan tersebut. 
 Nganten keris dijadikan salah satu upaya guna memberikan kepastian status terhadap kelahiran seorang anak. Karena dalam hukum adat Bali, status hukum seorang anak ditentukan pada kelahiran dari anak tersebut. Hukum adat Bali mensyaratkan bahwa untuk dapat menjadi ahli waris seorang anak harus dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan kajian literatur terkait hukum adat Bali dan Agama Hindu, guna menemukan jawaban atas permasalahan nganten keris yang digunakan sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak mewaris anak dalam hukum adat Bali. 
 
 Kata Kunci : Nganten Keris, Waris Adat Bali, Hukum Adat Bali","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"13 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"LEGAL CERTAINTY ON ASTRA CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL CHILDREN BASED ON STATE COURT DECISIONS","authors":"Ni putu Yuliana kemalasari","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3024","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3024","url":null,"abstract":"Seorang anak tidak dapat memilih dimana dan kapan ia dilahirkan, oleh karenanya kerap terjadi peristiwa dimana seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang menurut hukum tidak sah, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan berdasarkan agama dan kepercayaanya masing-masing yang kemudian dicatatakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Dalam istilah hukum adat Bali, mengenal istilah anak astra untuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tuanya dimana si bapak memiliki kasta yang lebih tinggi dari si ibu. Keberadaan anak astra menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak dari anak tersebut. Dalam masyarakat anak astra tidak dapat memiliki hak yang sama dengan saudara kandungnya meskipun kemudian kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah, termasuk dalam hak waris dari anak astra. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sehingga sebagai upaya mensahkan anak astra dapat dilakukan dengan pengakuan dan pengesahan anak astra sebagai anak sah dengan penetapan pengadilan yang kemudian dicatatakan dalam akta kelahiran si anak. Dalam hukum perdata anak luar kawin yang telah disahkan dengan penetapan pengadilan berubah statusnya sebagai anak sah dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah, tetapi tidak demikian dalam hukum adat bali yang tidak dapat menyamakan hak dari anak astra dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. 
 
 Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Hukum Waris Adat Bali, Penetapan Anak Biologis.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"119 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135977997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN","authors":"I Made Sugita","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2993","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2993","url":null,"abstract":"Abstrak 
 Salah satu aspek yang turut terdampak oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan, dimana sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, maka saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan konsepsi kebijakan, peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan, bahwa saat ini sudah secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyerahkan sebagai urusan pemerintah provinsi, tidak ada lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan secara proporsional dan lebih harmonis atau sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara proporsional maksudnya bahwa ada kewenangan yang menjadi milik kabupaten/kota apabila secara nyata berada pada wilayah kabupaten/kota yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat atau meningkatkan PAD, namun ada juga kewenangan pemerintah provinsi yakni apabila pertambangan galian c yang meliputi lintas kabupaten/kota atau berada pada wilayah laut antara 4 – 12 mil laut dalam satu wilayah provinsi. Perubahan kewenangan pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan selain menimbulkan benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam beberapa hal justru menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya yakni bagi daerah-daerah yang memiliki kesulitan daya jangkau, dengan demikian maka perubahan kewenangan pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menjadi tidak efektif dan justru melemahkan pemerintah itu sendiri, baik dalam hal pelayanan perizinan dan dalam hal pengawasannya.
 Kata Kunci: Implikasi, Pengelolaan dan Bahan mineral bukan logam dan batuan","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"129 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI PERKEMBANGAN HUKUM WARIS BAGI PEREMPUAN BALI","authors":"None Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, SH.,MH., None Ida Bagus Sudarma Putra","doi":"10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3034","DOIUrl":"https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3034","url":null,"abstract":"Masyarakat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal (di Bali lebih dikenal dengan sebutan purusa atau kapurusa), senantiasa menarik untuk dijarikan bahan diskusi, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. keberadaan perempuan Bali, dalam berbagai aspek kehidupan dirasakan berada dalam posisi yang kurang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Sistem kapurusa yang dianut “dipojokkan” sebagai penyebab utama terciptanya suasana yang kurang menguntungkan bagi kaum peremuan Bali, terutama dalam pembagian warisan.penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (The statue approach ) dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Sumber Bahan hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Keputusan Pesamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali dapat membawa perubahan bersifat fundamental bagi pengaturan tentang hukum waris adat Bali. Keputusan Pesamuhan Agung tersebut memberikan hak mewaris bagi perempuan Bali atas harta gunakaya (harta bersama) yang ditinggalkan oleh pewaris. Walaupun Keputusan Pesamuhan Agung tersebut tidak menetapkan pembagian hak perempuan dan laki-laki sama sebagaimana rasa keadilan itu sendiri, tetapi bagi masyarakat Bali hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, dan karena itu perlu disosialisasikan lebih nyata supaya dapat dipahami secara utuh dan komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat Bali termasuk pemerintah daerah dan para penegak kuhum.
 Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Perempuan, Waris.","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135978788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Appreciation of The Qur'an for Knowledge Able People (Study of Verses on science in the Qur'an)","authors":"Basri Mahmud, H. Hamzah","doi":"10.19109/jia.v24i1.16197","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jia.v24i1.16197","url":null,"abstract":"This study aims to reveal the meaning of knowledge, the source of knowledge, and the process of obtaining it as well as God's appreciation for those who have knowledge based on the interpretation of the verses of the Qur'an. There are two types of data used, namely primary data in the form of qurani data, while secondary data in the form of supporting data related to this study. Data processing consists of data organization, verification, transformation, merging and sorting information mainly based on chronology and then analyzing the use through qualitative methods so that a more precise and systematic is born. The results of this study show that the word science with its various derivatives is repeated in the Qur'an 854 times. Science is one of the qualities of Allah, therefore this trait is called al-Alim (All-Knowing). He is the source of knowledge and all the knowledge that man gains from him is knowledge gained through various efforts or the so-called kasbi science or knowledge gained without effort called ladunni science. Then God rewarded those who were knowledgeable by appointing him as caliph on this earth, forbidding him to follow something without knowledge and bestowing it upon him a high degree. \u0000 ","PeriodicalId":33347,"journal":{"name":"Dharmasmrti","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76778221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}