Jurnal Idea Hukum最新文献_第2页

VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM) VICTIM在社交媒体上对诽谤和诽谤重罪的评价(案件编号310/PID.SUS/2017/PN IDM的个案研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-29 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.126

Ari Prakoso

{"title":"VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)","authors":"Ari Prakoso","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.126","url":null,"abstract":"Victim Precipation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara korban dan pelaku dapat berkontribusi pada pelanggaran pidana. Victim Precipation adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis victim precipitation terjadi dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu serta menganalisis alasan hakim tidak menggunakan aspek victim precipitation didalam putusannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis ( sosio-legal research ). Bahan hukum yang terkumpul akan dikaji secara komprehenif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan terjadinya victim precipitation terjadi dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm adalah karena adanya tindakan provokatif korban ( provocative victim) yaitu adanya pengaruh korban yang memancing adanya sebuah kejahatan. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan aspek victim preciipation didalam putusannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm karena alasan pemberat dalam putusan yaitu bahwa korban tidak berperan aktif karena yang dituduhkan oleh terdakwa belum cukup bukti serta hakim memutus hanya berdasar bukti yang diajukan jaksa penuntut umum saja.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"44 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73411803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT JENIS PSIKOTROPIKA (Studi Di Polres Purbalingga) 对犯精神药物滥用罪的学生的法律保护

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-29 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.118

Nur Fauzan

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT JENIS PSIKOTROPIKA (Studi Di Polres Purbalingga)","authors":"Nur Fauzan","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.118","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Ironisnya, tidak hanya dikalangan dewasa saja, obat jenis Psikotropika begitu dikenal dan sudah sering dikonsumsi dikalangan remaja dan anak di bawah umur. Spesifikasi adalah penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. KUHP membagi semua jenis tindak pidana menajdi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP. Sedangkan Buku I yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya berlaku bagi seluruh hukum pidana positif. Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut, karena yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi yang mengakibatkan sindroma seperti itu, yang peraturannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89908429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM RANGKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA YANG RUSAK ATAU HILANG (Kajian Pada RUPBASAN Kelas II Cilacap) 国家扣押物品(RUPBASAN)的责任，用于管理受损或丢失的国家扣押物品(对RUPBASAN II级Cilacap的审查)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-20 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.117

Arif Rahmanto

{"title":"TANGGUNG JAWAB KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM RANGKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA YANG RUSAK ATAU HILANG (Kajian Pada RUPBASAN Kelas II Cilacap)","authors":"Arif Rahmanto","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.117","url":null,"abstract":"Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda Sitaan Negara disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Tidak sedikit dalam suatu kasus pidana benda sitaan maupun barang rampasan negara banyak yang rusak bahkan hilang. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa literatur, aturan-aturan perundang-undangan dan data primer dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benda sitaan dan barang rampasan yang ada di RUPBASAN Kelas II Cilacap sampai rusak ataupun hilang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dalam undang-undang tentang RUPBASAN tidak memiliki wewenang mengelola sepenuhnya benda sitaan dan barang rampasan hanya menjadi tempat penitipan tidak ada wewenang untuk pelelangan maupun pemusnahan basan dan baran, kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya integritas dari petugas. Pertanggungjawaban Kepala RUPBASAN terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang hanya sebatas benda sitaan dan barang rampasan tersebut berada dan dititipkan ke RUPBASAN, dan Pemilik barang dapat mengajukan gugatan secara Perdata apabila benda sitaan dan barang rampasan yang dititipkan ke RUPBASAN mengalami kekurangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"32 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81206396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EKSISTENSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-20 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.123

M. Mustari

引用次数: 5

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES BANYUMAS) 调查过程中受控重罪执法的有效性(班尤马斯的研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-18 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.124

R. Ridwan

{"title":"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES BANYUMAS)","authors":"R. Ridwan","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.124","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan (studi di Polres Banyumas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif atau tidak efektif penegakkan hukum tindak pidana fidusia dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana fidusia di Polres Banyumas. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Polres Banyumas, sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara kepada personil Satuan Reskrim Polres Banyumas, pihak pelapor dan terlapor kasus tindak pidana fidusia. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian pakar hukum, jurnal dan kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan di Polres Banyumas terlaksana namun belum efektif hal ini disebakan: (1) Penerapan sanksi pidana dalam mengalihkan objek jaminan fidusia tidak menimbulkan efek takut untuk melakukan tindak pidana fidusia, (2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan fidusia, (3) Belum optimal pelaksanaan manajemen penyidikan dan pengawasan terhadap perkara tindak pidana fidusia, (4) Beban perkara yang tidak seimbang dengan jumlah personil penyidik. Proses penyidikan terkendala karena regulasi hukum yang belum tegas terkait eksekusi objek jaminan fidusia dan perkembangan modus tindak pidana fidusia, beban perkara yang ditangani penyidik terlalu banyak, kurangnya sarana pendukung dalam proses penyidikan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Efektivitas penegakan hukum dapat diwujudkan dalam proses penyidikan dengan meningkatkan kemampuan penyidik, pemenuhan sarana pendukung, peningkatan pengawasan proses penyidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pembentukan unit fidusia ditingkat Polres.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74156699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDERBERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor : 05/Kppu-L/2015 Dan Putusan Kppu Nomor : 03/Kppu-L/2016) 以竞争对手法为基础的商业联盟解决方案的合规方法实施(对Kppu判例:05/ kppui /2015及Kppu判例:03/ kppui /2016的研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-18 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.122

Nimas Linggar Panggraita

{"title":"PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDERBERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor : 05/Kppu-L/2015 Dan Putusan Kppu Nomor : 03/Kppu-L/2016)","authors":"Nimas Linggar Panggraita","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.122","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisis implementasi pendekatan rule of reason terhadap permasalahan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor :03/KPPU-L/2016. Kedua.menganalisis perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan kasus.Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, dengan bahan hukum primer / sekunder / tersier.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada Putusan Nomor 5/KPPU-L/2015 dan Putusan Nomor 3/ KPPU-L/2016 KPPU Majelis Komisi telah menerapkan pendekatan rule of reason dengan cara membuktikan adanya unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, mengenai dampak akibat dari persekongkolan dalam persaingan usaha, mencari faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/kppu-l/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/kppu-l/2016 diakomodir dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberikan hak untuk melaporkan dan hak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya serta dalam ketentuan Pasal 47 yaitu hak untuk mendapat ganti rugi jika terbukti pelanggaran Pasal 22 tersebut menimbulkan kerugian, serta hukuman denda dan larangan mengikuti lelang bagi pelanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"91 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89964621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PENJUALAN DATA NASABAH BANK 金融服务管理局(OJK)对银行的监督，作为对银行数据销售的保护法律措施

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-18 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.125

Emma Sandi

引用次数: 2

EFEKTIVITAS PENERAPAN INA-CBG DI RUMAH SAKIT (Analisis Penerapan Permenkes RI No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara) Emanuel Banjarnegara医院应用INA-CBG的有效性(2016年应用程序分析了印尼语案例基地Groups (INA-CBG)在Emanuel Banjarnegara医院的指导方针)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-17 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.121

Kana Purwadi

{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN INA-CBG DI RUMAH SAKIT (Analisis Penerapan Permenkes RI No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara)","authors":"Kana Purwadi","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.121","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansi antara sistem pembayaran fee for service dengan sistem tarif INA-CBG, menganalis efektivitas Permenkes No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran INA-CBG dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektifitas penerapan pembayaran INA-CBG di Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara dengan metodologi pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan kuisioner kepada responden Direktur, Ketua Komite Medis, Ketua Pengendali BPJS Kesehatan, SMF Umum, Kepala Bidang Perawatan, Kepala Elektornik Data Procesing, Verifikator BPJS Kesehatan dan pasien rawat inap dengan menggunakan sampling berdasar Raosoft.com serta studi pustaka. Penerapan Permenkes RI No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG di Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara tidak efektif karena clinical pathway belum dilaksanakan secara konsisten, sistem perhitungan jasa tenaga kesehatan masih menggunakan fee for service , belum memaksimalkan penggunaan IT pada eprescribing dan elektronic medical record sehingga tujuan sistem INA CBG untuk mengendalikan biaya, mendorong pelayanan kesehatan yang tetap bermutu dan sesuai standar, membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, mempermudah administrasi klaim dan mendorong provider untuk melakukan kendali biaya belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang mendukung efektifitas yaitu INA-CBG diatur oleh regulasi pemerintah. Sedangkan faktor penghambat lebih cenderung pada tidak konsisten karakteristik sistem pembayaran yang di gunakan, memerlukan perubahan yang menyeluruh dan kerjasama tim yang baik.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89919702","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

EFEKTIVITAS PASAL 34 HURUF b PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN, MELALUI KARTU KREDIT DI KABUPATEN BANYUMAS 第34条b条第18/40条/PBI/2016款银行条例关于通过银行本区信用卡进行付款交易的安排

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-15 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.120

Tengku Dezrina Citra Perdana

{"title":"EFEKTIVITAS PASAL 34 HURUF b PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN, MELALUI KARTU KREDIT DI KABUPATEN BANYUMAS","authors":"Tengku Dezrina Citra Perdana","doi":"10.20884/1.jih.2019.5.2.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.120","url":null,"abstract":"Beberapa waktu belakangan ini para nasabah perbankan di tanah air cukup diresahkan dengan maraknya tindakan pencurian data dan pemalsuan data nasabah yang dalam beberapa kasus banyak merugikan nasabah. Salah satunya dilakukan dengan cara penggesekan ganda ( Double swipe ) pada kartu kredit. Oleh karena itu Bank Indonesia melarangnya melalui Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Pasal 34 Huruf b Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, melalui kartu kredit di Kabupaten Banyumas belum efektif, karena tujuan hukum dari Pasal 34 huruf b dan PBI tersebut tidak tercapai. Dilihat dari tingkat efektivitasnya juga kurang efektif, karena tingkat efektivitas terkait dengan ketaatan dan kepatuhan hukum. Beberapa subyek hukum ada yang belum taat dan patuh terhadap larangan Pasal 34 Huruf b PBI tersebut. Faktorfaktor yang menghambat berlakunya Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, melalui kartu kredit di Kabupaten Banyumas. yaitu, faktor penegakan hukum, yaitu Bank Indonesia, sistem pengawasan tidak langsung yang hanya berdasarkan laporan dari masyarakat. Faktor fasilitas, sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan penyuluhan kepada Acquirer , yang belum optimal dan kurang terarah. Faktor masyarakat, tingkat disiplin, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor budaya, kurangnya budaya publik, tidak peduli risiko dan pentingnya melarang aktivitas kartu gesek ganda pada mesin EDC ( Electronic Data Capture ).","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81128505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI MENINGITIS MENINGOKOKUS UNTUK JAMAAH UMRAH DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP 在港务长二世CILACAP等港口健康办公室举行的脑膜炎脑膜炎疫苗接种法的方面

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2019-10-07 DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.2.119

Wawan Sulistiyad

引用次数: 2