VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)

Abstract

Victim Precipation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana  interaksi antara korban dan pelaku dapat berkontribusi pada pelanggaran pidana. Victim  Precipation adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap  dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban  kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan  dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat  hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis victim precipitation terjadi dalam tindak pidana  penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri  Indramayu serta menganalisis alasan hakim tidak menggunakan aspek victim precipitation  didalam putusannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media  sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis ( sosio-legal research ). Bahan hukum  yang terkumpul akan dikaji secara komprehenif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian  yang sistematis.  Hasil penelitian dan pembahasan terjadinya victim precipitation terjadi dalam tindak pidana  penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor  310/Pid.Sus/2017/PN.Idm adalah karena adanya tindakan provokatif korban ( provocative victim)  yaitu adanya pengaruh korban yang memancing adanya sebuah kejahatan. Dalam hal ini hakim  tidak mempertimbangkan aspek victim preciipation didalam putusannya dalam tindak pidana  penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor  310/Pid.Sus/2017/PN.Idm karena alasan pemberat dalam putusan yaitu bahwa korban tidak  berperan aktif karena yang dituduhkan oleh terdakwa belum cukup bukti serta hakim memutus  hanya berdasar bukti yang diajukan jaksa penuntut umum saja.