Jurnal Idea Hukum最新文献

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT 2015年BANYUMAS区域法规在抗病问题上的有效性

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-07-21 DOI: 10.20884/1.JIH.2021.7.1.179

Riska Amelia Dewi

{"title":"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT","authors":"Riska Amelia Dewi","doi":"10.20884/1.JIH.2021.7.1.179","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.JIH.2021.7.1.179","url":null,"abstract":"Penyakit masyarakat/sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial karena gejalanya berkembang menjadi ekses sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Semua tingkah laku yang sakit secara sosial merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang controversial, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. Metode pendekatan yuridis sosioligis, dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta dianalisa secara metode kualitatif. Tujuannya menganalisa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan menganalisa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Landasan hukum yang mengatur tentang penyakit masyarakat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penegakan hukum Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah dengan melakukan rasia terhadap jenis-jenis penyakit masyarakat yaitu : pengemis, gelandangan psikotik, gelandangan non psikotik, pengamen, orang terlantar/anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelacuran.","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76596047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang) 刑事司法系统对虐待儿童罪的实施(三宝垄地区研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-07-21 DOI: 10.20884/1.JIH.2021.7.1.178

Raden Azhari Setiadi

{"title":"IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)","authors":"Raden Azhari Setiadi","doi":"10.20884/1.JIH.2021.7.1.178","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.JIH.2021.7.1.178","url":null,"abstract":"Hak-hak anak perlu dilindungi, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak yaitu dengan upaya diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini Penulis uraikan secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yaitu menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan setiap hal yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun secara lisan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Implementasi Diversi diselesaikan dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Perkara dengan terdakwa anak bernama Neiko Axselin didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan/kekerasan terhadap D. Panji Dewantoro. Upaya Diversi dilakukan antara Terdakwa dengan Korban yang sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak korban sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Diversi tertanggal 8 Februari 2018. Atas adanya kesepakatan Diversi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tertanggal 12 Februari 2018 yang juga memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi antara terdakwa dengan korban. Secara umum, pelaksanaan diversi masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis (substansi hukum) maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahanan para pihak mengenai pelaksanaan diversi (budaya hukum), serta kurangnya keahlian jaksa anak (struktur hukum) untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88361777","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN BUKTI PELANGGARAN ELEKTRONIK SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN (Studi di wilayah Polresta Banyumas) 基于电子犯罪证据的有效解决交通违规行为，以执行快速、简单、低成本原则(Polresta Banyumas地区的研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-14 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.201

Tedy Subiyarsono

引用次数: 0

PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 县秘书处检察官在县法律中所起的作用，根据2015年第80号内政部长的规则，即区域法律产品的形成，在第120号修正案的修改下

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-13 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.204

Okfa Andrian Susilo

引用次数: 0

EFEKTIVITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS DALAM MELAKUKAN REHABILITASI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 班尤马斯县国家麻醉品管理局在治疗中学生吸毒受害者方面的有效性

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-11 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.205

Toni Riyamukti

引用次数: 0

IMPLEMENTASI HAK PENDISIPLINAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR OLEH GURU DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP SISWA PELANGGAR DISIPLIN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA 根据印尼刑法，教师对违反教育纪律的学生实施纪律的惩罚的正当理由

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-10 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.203

Krista Linda Dyaswari

引用次数: 0

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MODERN 伊斯兰法律对现代武装冲突中人文法的发展做出了贡献

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-05 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.206

Danial Danial

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAT (Studi Pembangunan Kembali Gereja Bethel Indonesia Stadion Mini Purwokerto) 由宗教部长和数字内政部长共同执行的法规。2006年9月和8日关于礼拜之家的建立(Bethel印度尼西亚教堂重建研究)

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-04 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.202

N. Nugroho

引用次数: 1

PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JATENG DALAM MENDIDIK CALON BINTARA UNTUK MEWUJUDKAN POLPERAN SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JATENG DALAM MENDIDIK CALON BINTARA UNTUK MEWUJUDKAN POLRI PROFESIONAL MODRI PROFESIONAL MODERN TERPERCAYA (PROMOTER) 波尔达·贾滕州警察学校在教育未来的军官使波尔达·贾滕州警察学校成为现实

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-03-03 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.200

Sandy Triadilla

引用次数: 0

TIJAUAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI OLEH BADAN USAHA DI BIDANG BANDAR UDARA

Jurnal Idea Hukum Pub Date : 2021-01-06 DOI: 10.20884/1.jih.2021.7.1.207

Maria Wulandari

{"title":"TIJAUAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI OLEH BADAN USAHA DI BIDANG BANDAR UDARA","authors":"Maria Wulandari","doi":"10.20884/1.jih.2021.7.1.207","DOIUrl":"https://doi.org/10.20884/1.jih.2021.7.1.207","url":null,"abstract":"Era globalisasi membuat para pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk bertahan dalam berbisnis pelaku usaha kerap melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma Nomor 3 Tahun 2005 telah dijelaskan jenjang dalam penyelesaian larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mulai dari tahap di KPPU dan upaya hukum berupa keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Analisis terhadap Putusan I terjadi antara KPPU dengan PT Angkasa Pura Logistik dan Putusan II terjadi antara KPPU dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Putusan I, KPPU memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Angkasa Pura Logistik. Atas putusan tersebut PT Angkasa Pura Logistik mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan PT Angkasa Pura Logistik tidak berbukti melanggar Pasal 17, kemudian KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Berbanding terbalik dengan putusan II oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Atas putusan KPPU, PT Angkasa Pura II (Persero) mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan PT Angkasa Pura II (Persero) tidak berbukti melanggar Pasal 17, kemudian KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam amar tidak dapat dibuktikan PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua putusan tersebut dianalisis karena amar putusan akhir yang berbeda dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengetahui pendekatan oleh KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Putusan I dan Putusan II. Penggunanan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didapatkan dua kesimpulan yaitu pertama; penerapan Putusan I terpenuhi unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pelaku usaha tidak termasuk pengecualian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan klasifikasi BUMN, tetapi terdapat peraturan dan izin yang tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sementara pada penerapan Putusan II tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena termasuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1999. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan pendekatan dan penerapan pada Putusan I dan Putusan II oleh KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005 pemeriksaaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkaranya, sehingga tidak dimungkinkan pembuktian mendalam seperti KPPU atas perintah dari Pengadilan Negeri. Sebaiknya dilakukan sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan menteri dalam pelaksanaannya, agar tidak ter","PeriodicalId":31701,"journal":{"name":"Jurnal Idea Hukum","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87619919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0