EFEKTIVITAS PASAL 34 HURUF b PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN, MELALUI KARTU KREDIT DI KABUPATEN BANYUMAS

Abstract

Beberapa waktu belakangan ini para nasabah perbankan di tanah air cukup diresahkan dengan maraknya tindakan pencurian data dan pemalsuan data nasabah  yang dalam beberapa kasus banyak merugikan nasabah. Salah satunya dilakukan  dengan cara penggesekan ganda ( Double swipe ) pada kartu kredit. Oleh karena itu Bank  Indonesia melarangnya melalui Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia  No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  Pasal 34 Huruf b Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang  Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, melalui kartu kredit di Kabupaten  Banyumas belum efektif, karena tujuan hukum dari Pasal 34 huruf b dan PBI tersebut  tidak tercapai. Dilihat dari tingkat efektivitasnya juga kurang efektif, karena tingkat  efektivitas terkait dengan ketaatan dan kepatuhan hukum. Beberapa subyek hukum ada  yang belum taat dan patuh terhadap larangan Pasal 34 Huruf b PBI tersebut. Faktorfaktor yang menghambat berlakunya Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia  No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran,  melalui kartu kredit di Kabupaten Banyumas. yaitu, faktor penegakan hukum, yaitu Bank  Indonesia, sistem pengawasan tidak langsung yang hanya berdasarkan laporan dari  masyarakat. Faktor fasilitas, sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan  penyuluhan kepada Acquirer , yang belum optimal dan kurang terarah. Faktor  masyarakat, tingkat disiplin, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor  budaya, kurangnya budaya publik, tidak peduli risiko dan pentingnya melarang aktivitas  kartu gesek ganda pada mesin EDC ( Electronic Data Capture ).