TANGGUNG JAWAB KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM RANGKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA YANG RUSAK ATAU HILANG (Kajian Pada RUPBASAN Kelas II Cilacap)

Abstract

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda Sitaan Negara disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Tidak sedikit dalam  suatu kasus pidana benda sitaan maupun barang rampasan negara banyak yang rusak  bahkan hilang.  Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dimana data yang digunakan  merupakan data sekunder dari beberapa literatur, aturan-aturan perundang-undangan  dan data primer dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian, yang  kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benda sitaan dan barang rampasan yang  ada di RUPBASAN Kelas II Cilacap sampai rusak ataupun hilang disebabkan oleh  beberapa faktor diantaranya dalam undang-undang tentang RUPBASAN tidak memiliki  wewenang mengelola sepenuhnya benda sitaan dan barang rampasan hanya menjadi  tempat penitipan tidak ada wewenang untuk pelelangan maupun pemusnahan basan dan  baran, kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana  dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya integritas dari petugas.  Pertanggungjawaban Kepala RUPBASAN terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang  hanya sebatas benda sitaan dan barang rampasan tersebut berada dan dititipkan ke  RUPBASAN, dan Pemilik barang dapat mengajukan gugatan secara Perdata apabila  benda sitaan dan barang rampasan yang dititipkan ke RUPBASAN mengalami  kekurangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya.