SOL JUSTICIA最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Nirmalah Nirmalah","doi":"10.54816/sj.v4i2.461","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461","url":null,"abstract":"Selama ini Pekerja Rumah Tangga tidak memiliki payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang layak. “Dalam budaya Indonesia, Pekerja Rumah Tangga jarang disebut pekerja, tetapi hanya pembantu. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga berada di sektor informal, sehingga justru mereka enggan secara formal meminta Relasi Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya. Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya interpretasi apakah Pekerja Rumah Tangga termasuk kedalam peraturan mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja hak-hak tenaga kerja Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kerja Asisten Rumah Tangga dalam Undang-undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil penlitian ini didapat diambil kesimpulan bahwa hak yang dimiliki oleh pekerja dengan Pekerja Rumah Tangga tersebut di atas, menunjukkan adanya perbedaan yang substansial dari sisi perlindungan hukum. Secara spesifik perbedaan perlindungan hukum terletak pada ; perlindungan atas upah, perlindungan atas atas jaminan sosial, perlindungan atas keselematan kerja, perlindungan atas kesehatan kerja, dan perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128634772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL","authors":"M. Ikhsan, Hilda Muliana, Sabda Wahab","doi":"10.54816/sj.v4i2.457","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.457","url":null,"abstract":"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi perlindungan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menjadi organ pemerintah dalam menjalankan program jaminan sosial kepada masyarakat. BPJS merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan social dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hal ini memberikan arti bahwa kedudukan BPJS langsung di bawah presiden sehingga BPJS tidak bisa dimasukkan dalam badan usaha milik negara yang kedudukanya dibawah menteri BUMN maupun dibawah kementerian seperti kementerian kesehatan atau kementerian ketenagakerjaan walaupun BPJS bersinggungan langsung dengan kedua kementerian tersebut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mesisipkan satu pasal terkait dengan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS tentang program jaminan pekerjaan. BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial baik itu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang menjalankan jaminan ketenagakerjaan berprinsip pada asuransi sosial. Dalam kaitan prinsip ini maka seluruh penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah tinggal minimal 6 bulan di Indonesia maka diwajibkan ikut serta dalam jaminan sosial ini. Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS merupakan amanat konstitusi, dimana pemerintah wajib mengembangkan jaminan sosial sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin kesejahteraan kesehatan dan sosial ekonominya","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121797370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN","authors":"Rudi Suprianto","doi":"10.54816/sj.v4i2.462","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.462","url":null,"abstract":"Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah Diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaanya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan diskresi yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari sanksi pidana penjara. Untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pencurian dalam keluarga dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, Restorative Justice dan Diversi, agar dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dan sanksi yang diterapkan tidak mutlak harus berupa sanksi pidana penjara. Dalam penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan dan efektifitas Diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga dan Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri peraturan perundang - undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnaljurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara- perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131336265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KELANGSUNGAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)","authors":"Rian Purnama Suci","doi":"10.54816/sj.v4i2.460","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.460","url":null,"abstract":"Ketentuan mengenai batas umur minimal  untuk melaksanakan perkwainan Terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019  yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpanga syarat umur perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkawinan usia dini terhadap tingkat perceraian dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan usia dini  Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri peraturan perundang - undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan Usia Dini memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) Perkawinan bawah umur berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123878700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"OPTIMALISASI FUNGSI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI","authors":"Desra Handika","doi":"10.54816/sj.v4i2.463","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.463","url":null,"abstract":"Adanya beberapa orang anggota atau personil yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dengan dibuktikan banyaknya laporan informasi yang dilaporkan oleh Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Polres pagar alam. Penyelidikan yang dilakukan oleh satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Pagar alam sering menemui berbagai kendala hal ini terutama karena pelaku juga anggota kepolisian sendiri. Adanya rasa setia kawan sesama anggota menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam dan Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil penlitian ini didapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Intelejen Polri dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika adalah dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116651322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STATUS HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD","authors":"R. Ramadhani, Rizki Maharani","doi":"10.54816/sj.v4i2.454","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.454","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang pegawai daerah yang memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum pegawai perusahaan daerah dalam hubungan kerja pemerintah daerah dengan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan status hukum pegawai. Suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui penetuan status hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)  berdasarkan pada hukum ketentuan peraturan yang mengatur status hukum pegawai pada perusahaan daerah. Kedudukan dan status hukum setiap pegawai daerah inilah yang akan menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pegawai perusahaan daerah.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129009155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA","authors":"M. E. H. Begouvic","doi":"10.54816/sj.v4i2.451","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451","url":null,"abstract":"Abstrak : \u0000Politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Melalui pilkada diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi” ini dipertontonkannya perilaku- perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisis Politik Uang pada Kepemiluan di Indonesia. \u0000  \u0000Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, dan Penegakan Hukum.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128897997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN REMISI","authors":"Supriyedi Syamsuri","doi":"10.54816/sj.v4i2.452","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452","url":null,"abstract":"Abstrak : \u0000Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama dan kaidah keadilan. Isi kaidah hukum harusnya adil. Tanpa Keadilan, hukum hanya kekerasan yang di formalkan. Hukum dirasakan penting ketika berhadapan dengan ketidak adilan. Orang menuntut ke Pengadilan sebenarnya untuk menuntut keadilan. Hukum pada dasarnya merupakan suatu keseluruhan kaidah dan semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban,serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam msayarakat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian perpustakaan (Library Research) Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan dan Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera Selatan yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisis Politik Hukum Pemerintah terhadap Kebijakan Remisi. \u0000Kata Kunci: Politik Hukum, Kebijakan, dan Remisi.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124741630","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI PELAYANAN KESEHATAN","authors":"Febi Irianto","doi":"10.54816/sj.v4i2.459","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.459","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Pelayanan Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (doctrinal legal research). Secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin respondent superior, dan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (duty to care); serta secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku asas vicarious liability, hospital liability, corporate liability, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee). Rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan dokternya yakni tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etik umumnya meliputi tanggung jawab disiplin profesi, sedangkan ke dalam tanggung jawab hukum termasuk tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administrasi.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"23 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127564712","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT DALAM MENYEDIAKAN SARANA PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN (STUDI KASUS DI RSU SUAKA INSAN BANJARMASIN)","authors":"Maria Thersia, Sabda Wahab, Irman Idrus, R. Wulandari","doi":"10.54816/sj.v4i2.458","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.458","url":null,"abstract":"Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan di bidang kesehatan mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial bagi masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Rumah Sakit tidak hanya melayani masyarakat yang mampu atau kaya saja akan tetapi Rumah Sakit berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin melalui pemberian pelayanan kesehatan pasien tidak mampu, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana alam dan kejadian luar biasa, dan bakti sosial bagi misi kemanusiaan. \u0000Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiolgis dengan deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan adalah jenis data  primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada responden dan narasumber.  Analisis data yang  digunakan adalah analisis kualitatif. \u0000Hasil penelitian bahwa meskipun tidak bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) namun pelaksanaan fungsi sosial dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap dilaksanakan oleh RSU Suaka  Insan Banjarmasin. Fungsi sosial dilaksanakan melalui penyediaan sarana pelayanan dengan menyediakan kamar perawatan kelas III sebanyak 32 tempat tidur dari 167 tempat tidur yang tersedia untuk pasien miskin. Pasien yang dirawat di kelas III mendapatkan discount charity sebesar 50%-100%. Discount tambahan sebesar 25%-50% untuk pemeriksaan laboratorium, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, menyediakan ambulans gratis untuk pasien tidak mampu, melaksanakan bakti sosial dan promosi kesehatan di daerah pedalaman Kalimantan Selatan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit. Namun demikian pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit jadi terhambat karena kendala keterbatasan ruangan dan juga finansial, penurunan jumlah pasien sebagai dampak dari ketidak bermitraannya Rumah Sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasien tidak membayar atau melunasi biaya perawatan, sehingga pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit menjadi  tidak optimal","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127781884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}