SOL JUSTICIA最新文献_第4页

SUBSTANTIVE POLICIES DAN PROCEDURAL POLICY PADA UU NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN PUBLIK

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.354

Roro Antasari

引用次数: 0

PEMBANGUNAN HUKUM BERBASIS BUDAYA LOKAL 当地基于文化的法律发展

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.336

Paisol Burlian

引用次数: 0

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA 分析消费者对金融服务替代解决方案(LAPS)的分析

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.333

A. Ismail, Eni Suarti

{"title":"ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA","authors":"A. Ismail, Eni Suarti","doi":"10.54816/sj.v4i1.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.333","url":null,"abstract":"Bahwa dibentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan seolah-olah ingin mengurangi kewenangan BPSK dengan mempertegas batasan antara konsumen perbankan/non-perbankan dan konsumen lainnya yang sebelumnya tidak dibedakan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan. Namun keberadaan LAPS ini menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa konsumen. Apalagi peraturan mengenai ERA HUKUM NO.2/ TH.16/ OKTOBER 2016: PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK) 197 kewenangan/kompentensi absolut dari kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur secara tegas. Sampai saat ini, masih banyak konsumen yang lebih memilih BPSK sebagai penyelesaian sengketa karena prosedurnya dianggap lebih jelas dan lebih memberikan perlindungan, salah satunya dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang. Begitu pula dengan pelaku usaha yang enggan memilih LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan lebih memilih penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat/kekeluargaan lebih baik. Apabila tidak tercapai mufakat/perdamaian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen karena lebih pasti","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134532570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 国家为促进人民的福祉而管理国有企业PERSERO

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.355

K. Saleh

{"title":"PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT","authors":"K. Saleh","doi":"10.54816/sj.v4i1.355","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.355","url":null,"abstract":"Jurnal ini berjudul “Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat”. Penulisan tesis ini di latar belakangi banyaknya perusahaan persero Badan Usaha Milik Negara yang tidak optimal dan menyebabkan kerugian bagi negara, padahal peran negara sangat komprehensif dalam pengelolaan BUMN perusahaan persero, disisi lain Optimalitas fungsi BUMN Persero bermuara kepada kesejahteraan rakyat, sehingga ketidakoptimalan perusahaan persero BUMN juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) apa peran negara dalam pengelolaan perusahan persero BUMN (2) bagaimana pengaturan hukum positif peran negara dalam pengelolaan perusahaan persero BUMN (3) bagaimana konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, negara berperan besar dari segi pengaturan, manajemen tata kelola, dan pembiayaan modal kepada BUMN Perusahaan Persero. Pengaturan hukum dan dinamika pengaturan atas BUMN telah dimulai sejak era kemerdekaan, orde lama, orde baru, menuju reformasi hingga pasca reformasi. Konsep hukum kedepan yang dapat dilakukan negara adalah dengan mengatur pemisahan harta kekayaan BUMN secara tegas, mendorong implementasi prinsip good corporate governance dalam tata kelola BUMN perusahaan persero dan menegaskan posisi BUMN untuk tidak dapat dimasuki dan diintervensi oleh politik.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131016970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 根据《无证法》对未成年人的法律惩罚。2014年35日关于《无保护法》修正案的修改。2002年儿童保护计划

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.353

Syaiful Ahmad Dinar

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK","authors":"Syaiful Ahmad Dinar","doi":"10.54816/sj.v4i1.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.353","url":null,"abstract":"Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang berperan aktif akan tetapi seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini mengetahui informasi yang terdapat dalam buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang ada. Dalam studi yang digunakan oleh penulis adalah studi normatif (Library Reseach). Dalam penulisan ini didapat kesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum di rahasiakan. Dalam Upaya Penegakan Hukum dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi upaya represif , prepentif, pre-emtif. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125508631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU (Studi Putusan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW) 根据普林格塞乌宗教法庭(裁决:62/Pdt.P/2020/PA.PRW的研究)，对未成年人的婚姻期是从对伊斯兰法律的汇编的视角来看的。

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.335

Baharudin Baharudin, Risti Dwi Ramasari, Chintia Mutiatra Dewi

引用次数: 0

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA 政府的政策是让残疾人有机会接受现有的公务员

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.337

M. Yaman

{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA","authors":"M. Yaman","doi":"10.54816/sj.v4i1.337","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.337","url":null,"abstract":"Penyandang disabilitas masih kesulitan mencari dan memperoleh bekerja karena dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki manusia hak-hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi persyaratan. Penelitian ini menggunakan studi normatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada penelitian kepustakaan dan analisis penyusunan data tertulis. Penulis menemukan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan dan realisasi program yang arahnya tidak hanya pengawasan dalam sanksi kepada majikan tetapi juga mengembangkan kualitas dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, membuka pasar tenaga kerja khusus dan promosi kepada semua pemangku kepentingan untuk menyediakan pengerahan. Meskipun demikian, peran pemerintah pusat dalam mewujudkan kewajiban dari instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional masih belum memenuhi secara komprehensif dengan ketentuan karena peraturan khusus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih memiliki ketentuan diskriminasi, tidak adanya peraturan teknis pemerintah tentang disabilitas lapangan kerja, kurangnya peraturan dan langkah-langkah kebijakan untuk mendorong sektor swasta untuk dipekerjakan.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133379723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN 2013年帕伦邦12号《街头儿童、乞丐和流浪汉条例》的实施

SOL JUSTICIA Pub Date : 2021-08-28 DOI: 10.54816/sj.v4i1.334

Evi Purnamawati

{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN","authors":"Evi Purnamawati","doi":"10.54816/sj.v4i1.334","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.334","url":null,"abstract":"Pemerintah nampaknya harus bekerja rebih keras, mengingat dalam UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Yang akan dikaji Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembangn dan Apa saja faktor penduduk dan penghambat pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang. Metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil pembahasan dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dikarenakan dari Kesejahteraan Sosial Anak. Selanjutnya dalam Pasal 8 Perahran Daerah Kota palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis Kota Palembang menerangkan bahwa jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan. Namun pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima bagi Anak Jalanan, Gelandanagn dan Pengemis untuk kembali. Implementasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Simpulannya berdasarkan implementasi terhadap peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah menurun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Kemudian diharapkan kedepan Pemerintah dapat mengupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana agar implementasi terhadap peraturan daerah ini dapat berjalan lebih maksimal.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123680844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0