SOL JUSTICIA最新文献

{"title":"PERJANJIAN PEMBORONGAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) (STUDI PADA KONTRAK PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BATU CEPER – BANDARA SOEKARNO-HATTA)","authors":"Arief Wisnu Wardhana","doi":"10.54816/sj.v5i1.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.477","url":null,"abstract":"PT.Kereta Api Indonesia (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Transportasi, mempunyai misi sebagai perusahaan publik dan profit orientied danmempunyai visi dan misiyaitu menyediakan produk/jasa transportasi massal yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan tepat waktu. Untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam Proses Bisnisnya PT.Kereta Api Indonesia (Persero) juga berperan aktif dalam membangun infrastruktur transportasi demi untuk memberikan kontribusi nilai tambah/manfaat yang maksimal bagi peningkatan pelayanan kepada Pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya secara konsisten.  Jenis  penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan dikuatkan dengan data lapangan. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara dan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemilihan penyedia jasa konstruksi di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan dengan memilih salah satu metode yang dinilai paling tepat, efektif dan efisien yaitu Pelelangan Terbuka, Pemilihan/Seleksi Langsung, Kontes, Penunjukan Langsung, Sayembara/Beauty Kontes, dan Swakelola. Dimana dalam penelitian ini metode memilih penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan Pemilihan/Seleksi Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara karya.Sedangkan apabila terjadi perselisihan atau perbedaan apapun yang timbul antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hasil musyawarah akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara umum mengikat dan harus ditandatangani oleh para pihak.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114082221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRAPERADILAN UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT","authors":"Novriansyah Novriansyah","doi":"10.54816/sj.v5i1.491","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.491","url":null,"abstract":"Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Bagaimana ketentuan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana dan Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Sistem Praperadilan. Penulis menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115357157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : STUDI UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM","authors":"Helwan Kasra","doi":"10.54816/sj.v5i1.484","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.484","url":null,"abstract":"Perselisihan antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak dapat dihindari, oleh sebab itu perlu dibuat sistem penyelesaian perselisihan yang baik. UU PPHI sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan selama ini masih banyak menuai kritik. Tulisan ini akan mengkaji berbagai kritik terhadap undang-undang tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan substansi undang-undang di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier sepanjang mengandung kaedah-kaedah hukum.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128507765","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENCEGAH SENGKETA TANAH","authors":"A. Usman","doi":"10.54816/sj.v5i1.478","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478","url":null,"abstract":"Sengketa tanah terjadi karena terkait dengan penguasaan hak-hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sengketa tanah dapat dihindari, dapat dicegah. Minimalisasi konflik dan optimalisasi ketertiban dapatlah dinyatakan sebagai tujuan akhir dari penggunaan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Berhubung demikian pentingnya masalah tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan disingkat UUPA. UUPA merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Masalah pertanahan menjadi bagian dari masalah keagrariaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendekatan dalam tulisan ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya. \u0000Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah sengketa tanah itu dapat dilakukan dengan cara: (1) mengurus sertipikat hak atas tanah. Bila tanahnya masih berupa hak atas tanah menurut hukum adat atau hukum perdata (barat), maka lakukan konversi hak dan pendaftaran tanahnya, hingga terbit sertipikat hak atas tanah tersebut; (2) simpan baik-baik sertipikat tanahnya; (3) buat batas tanah yang jelas dan permanen; (4) dirikan bangunan dan tanam tanaman keras; (5) buat papan nama pemilik di atas lahan yang bersangkutan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat; (6) melakukan peralihan hak atas tanah harus selalu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122162668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENINGKATAN KEAMANAN LAUT MELALUI REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAGA LAUT DAN PANTAI","authors":"K. Saleh","doi":"10.54816/sj.v5i1.480","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.480","url":null,"abstract":"Jurnal ini berjudul Peningkatan keamanan laut melalui rekonstruksi kelembagaan Lembaga Penjaga Laut dan Pantai. Penulisan jurnal ini di latar belakangi oleh banyaknya problematika atas penegakan hukum dilaut disebabkan oleh banyaknya lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan di laut dan pantai. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai dan Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang saling tumpang tindih dan mengklaim sebagai Indonesian Sea and Coast Guard, analisa atas problematika tersebut yakni bagaimana konsep hukum yang ideal terkait kelembagaan Sea and Coast Guard untuk menjalankan tugas berupa keamanan dan keselamatan dilaut Indonesia. Metode penelitian normatif sebagai metode penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga yang paling berwenang untuk menyelenggarakan keamanan dan keselamatan dilaut dan dipantai adalah KPLP dikarenakan kewenangannya tidak hanya pada sektor keselamatan tetapi juga termasuk keamanan melalui penegakan hukum. Adapun konsep hukum ideal terkait kelembagaan lembaga penjaga laut dan pantai adalah dengan melakukan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai termasuk menjadikan KPLP dan Bakamla dan institusi yang memiliki kewenangan dilaut dan pantai dalam satu komando dengan sistem “single agency multy task”. Saat ini sistem “multy agency single task“ yang berlaku tidak optimal, sehingga dirasa perlu untuk menyesuaikan menjadi satu lembaga Sea and Coast Guard  menjadi Coast Guard atau Coast Maritim seperti yang telah diterapkan di negara Jepangi, Tiongkoki, Australiai dan Amerikai Serikatisebagai negara yang sudah mempunyai lembaga Coast Guard dan Coast Maritim di negaranya masing-masing. Kata Kunci: Badan Keamanan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Single .Agency Multy Task","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126208793","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL","authors":"Tamara Mutiara Ramadani, Rizka Nurliyantika","doi":"10.54816/sj.v5i1.479","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.479","url":null,"abstract":"Kontrak bisnis internasional merupakan pedoman bersama para pihak yang mengikatkan diri atas hak dan kewajiban tertentu serta melintasi bats negara. Pedoman tersebut biasanya berhubungan erat dengan transaksi perdagangan, yang pada saat ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau elektronik. Proses perdagangan secara elektronik sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka antara pembeli dan penjual hingga munculnya tanda tangan elektronik. Lembaga yang sampai saat ini berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik ialah United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yang merupakan subsidiary organs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengaturan khusus terhadap tanda tangan elektronik secara internasional terdapat pada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 dan UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001. Dilihat dari terbentuknya peraturan-peraturan secara internasional ini menandakan bahwa masyarakat internasional sangat membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terutama dibidang transaksi-transaksi perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan  data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Masalah yang diangkat adalah bagimana hukum kontrak internasional mengatur tanda tangan elektronik dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna tanda tangan elektronik. Dari dua pertanyaan tersebut didapati kedua Model Law dari UNCITRAL tidak mengikat negara. Negara bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak keseluruhan. Model Law menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya. Selanjutnya aturan yang dibuat oleh ICC, ICSID dan UNCITRAL diyakini dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan kontrak bisnis internasional termasuk dengan topik tanda tangan elektronik. Meski dalam Model Law juga telah di bahas bagaimana tanda tangan elektronik dapat berlaku untuk mendukung perdagangan elektronik.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"105 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126666648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL INDONESIA","authors":"Evi Purnama Wati, Budi Aspani, D. Mulyati","doi":"10.54816/sj.v5i1.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.476","url":null,"abstract":"Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers) atau dua badan, yang terdiri dari majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house) di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good gavernment) serta tercapainya check and balances antara Lembaga Negara khususnya di Lembaga Legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan,  anggaran, dan pengawasaan. Meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam Sistem Politik di Indonesia. Dengan demikian, adanya dua  kamar  dalam  lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah Negara.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122281134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN MERAUKE","authors":"Rudini Hasyim Rado, M. A. Tajuddin, Andi Baso Kumala","doi":"10.54816/sj.v5i1.473","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.473","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemakai dan pengedar narkotika di Kabupaten Merauke dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan jenis serta sumber data primer dan sekunder kemudian disusun secara deksriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Satuan Reserse Narkoba dapat menindak dan menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani dengan berbagai rangkaian alur penyelesaian yang dilakukan baik secara terang-terangan ataupun menggunakan trik penyamaran sehingga terjadi adanya penurunan jumlah kasus sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 termasuk melakukan pencegahan menggunakan sarana non penal, di samping selain upaya maksimal yang telah dilakukan dalam implementasinya pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Satuan Reserse Narkoba memiliki beberapa kendala yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana, namun terdapat sumber informasi yang membantu dalam upaya penanganan kasus yaitu sumber informasi dari informan atau jaringan","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121276858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rekonstruksi Subjectum Litis Pembubaran Partai Politik Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara","authors":"Dicky Eko Prasetio","doi":"10.54816/sj.v5i1.474","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.474","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Hak asasi manusia sebagai warga negara tentunya harus dihormati dan dijamin, salah satunya adalah hak politik. Penjaminan hak asasi manusia harus mampu untuk memberikan kekuatan moral yang mampu melindungi serta menjamin martabat manusia yang didasarkan atas hukum, bukan atas dasar keadaan, kehendak, maupun perspektif politik tertentu. Hak politik warga negara adalah hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam mekanisme demokratis secara berkala dalam suatu negara, baik itu melalui pemlihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Dengan demikian maka hak politik itu berkaitan dengan hak warga negara untuk berperan dalam upaya untuk melakukan penataan kedepan terhadap suatu institusi kenegaraan. Saat ini pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman Hak politik warga negara sudah seharusnya dijadikan sebagai prioritas dalam mekanisme pembubaran partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif yang menguraikan perbandingan pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Jerman dan Slovenia. Selain itu juga mekanisme perbaikan ke depan yaitu pembubaran partai politik untuk lebih menjamin hak politik warga negara.  \u0000Kata kunci: Hak asasi manusia, Hak politik, Partai Politik. \u0000 ","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125709300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FULFILLMENT OF THE PRINCIPLE OF AN OPEN TRIAL IN AN ELECTRONIC TRIAL","authors":"V. Setyawan","doi":"10.54816/sj.v5i1.468","DOIUrl":"https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Writing this article will discuss the problems related to the implementation of electronic trials in the answer-and-responsibility agenda (oral-debate) and the agenda for reading decisions that do not realize the principle of an open trial. These problems make it difficult for the public to know the course of criminal case investigations in court. The research and writing of this article aims to understand the holding of electronic trials that are open to the public, and to find out the problems in the form of barriers to public access to obtaining information about court decisions. The writing of this article uses a normative research method, with a conceptual and statutory approach. The legal materials used in writing this article are primary legal materials and secondary legal materials. \u0000Keywords: Electronic Trial, Trial Open to the Public, Court Verdict.","PeriodicalId":197876,"journal":{"name":"SOL JUSTICIA","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116040536","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}