PENINGKATAN KEAMANAN LAUT MELALUI REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAGA LAUT DAN PANTAI

Abstract

Jurnal ini berjudul Peningkatan keamanan laut melalui rekonstruksi kelembagaan Lembaga Penjaga Laut dan Pantai. Penulisan jurnal ini di latar belakangi oleh banyaknya problematika atas penegakan hukum dilaut disebabkan oleh banyaknya lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan di laut dan pantai. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai dan Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang saling tumpang tindih dan mengklaim sebagai Indonesian Sea and Coast Guard, analisa atas problematika tersebut yakni bagaimana konsep hukum yang ideal terkait kelembagaan Sea and Coast Guard untuk menjalankan tugas berupa keamanan dan keselamatan dilaut Indonesia. Metode penelitian normatif sebagai metode penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga yang paling berwenang untuk menyelenggarakan keamanan dan keselamatan dilaut dan dipantai adalah KPLP dikarenakan kewenangannya tidak hanya pada sektor keselamatan tetapi juga termasuk keamanan melalui penegakan hukum. Adapun konsep hukum ideal terkait kelembagaan lembaga penjaga laut dan pantai adalah dengan melakukan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai termasuk menjadikan KPLP dan Bakamla dan institusi yang memiliki kewenangan dilaut dan pantai dalam satu komando dengan sistem “single agency multy task”. Saat ini sistem “multy agency single task“ yang berlaku tidak optimal, sehingga dirasa perlu untuk menyesuaikan menjadi satu lembaga Sea and Coast Guard  menjadi Coast Guard atau Coast Maritim seperti yang telah diterapkan di negara Jepangi, Tiongkoki, Australiai dan Amerikai Serikatisebagai negara yang sudah mempunyai lembaga Coast Guard dan Coast Maritim di negaranya masing-masing. Kata Kunci: Badan Keamanan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Single .Agency Multy Task