STATUS HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD

Penelitian ini membahas tentang pegawai daerah yang memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum pegawai perusahaan daerah dalam hubungan kerja pemerintah daerah dengan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan status hukum pegawai. Suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui penetuan status hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)  berdasarkan pada hukum ketentuan peraturan yang mengatur status hukum pegawai pada perusahaan daerah. Kedudukan dan status hukum setiap pegawai daerah inilah yang akan menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pegawai perusahaan daerah.