Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam最新文献

{"title":"Tinjauan Maqasid al-Syari‘ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19","authors":"D. Rianti","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3224","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3224","url":null,"abstract":"The application of the concept of the sakinah family in the midst of the Covid-19 pandemic is not as easy as imagined. It takes a hard process and struggle by all family members. Because not a few conflicts that happen to most families in Indonesia. This study is intended to analyze an effective mechanism in the application of the concept of the sakinah family for families affected by the pandemic, and its review in maqasid al-syariah. This study was conducted with a qualitative-library approach. The results of this study can be concluded that the mechanism that can be done is to strengthen the religious side (religious aspect), build psychological resilience, improve social relations between families, protect themselves and their family members, and do good deeds such as giving charity or helping people who are in trouble.Penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi Covid-19 tidaklah semudah yang di bayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam maqasid al-syariah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga,  melindungi  diri dan  anggota  keluarganya,  serta melakukan  amal-amal  baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129110725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Progresifitas Hukum dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila","authors":"Amrina Rosyada Rina","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2716","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2716","url":null,"abstract":"Along with the development of civilization and the demands of the times, all will experience challenges to be able to lead to the goal and the peak of benefit. Just like the Law will also experience development along with the times and civilization. This development can be described in terms of progress. More familiar is the progressive law; Satjipto Rahardjo. How the law is able to provide answers to problems and solutions to the problems of life. Laws that have been running in Indonesia must be strengthened in an effort to achieve justice and humanity. As has been mandated in Pancasila, which is the basis of the state. The law is advanced and harmonized with the values of Pancasila is an effort to realize a just law, in the sense of the word commensurate with the violation committed. The progress of the law in responding to problems that cannot be separated from the values of Pancasila is expected to contribute to efforts to improve the law in the State of Indonesia. The law which is the basis of the Indonesian state must be pursued as much as possible so that it becomes a country that truly upholds what it believes in and is made the basis of the state.  Seiring berkembangnya Peradaban dan juga tuntutan zaman semua akan mengalami tantangan untuk mampu mengarahkan kepada Tujuan dan puncak kemanfaatan. Sama seperti halnya Hukum juga akan mengalami perkembangan dengan seiringan zaman dan peradaban. Perkembagan ini bisa dibahasakan dengan istilah kemajuan. Yang lebih familiar adalah hukum Proresif; Satjipto Rahardjo. Bagaiamana hukum mampu memberikan jawaban atas permasalahan dan solusi dari problematika kehidupan. Hukum yang sudah berjalan di indonesia harus di kuatkan dalam upaya mencapai keadilan dan kemanusiaan. Seperti yang sudah di amanahkan didalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hukum maju dan diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila adalah usaha untuk mewujudkan hukum yang adil, dalam arti kata sepadan sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Progresifitas hukum dalam menjawab permasalahan yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan hukum di Negara Indonesia. Hukum yang menadi dasar negara indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin agar menjadi negara yang memang memegang teguh apa yang di yakini dan di jadikan dasar negara.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126941865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Faktor Penyebab Perceraian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Rutan Jepara dan Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Konsep Keluarga Sakinah","authors":"Sri Pujiati Puji","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2702","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2702","url":null,"abstract":"Having a happy and harmonious home life is certainly a dream for everyone. But in the journey of marriage life is not always smooth and without obstacles. Married life is sometimes tricky and full of sharp pebbles or not always happy. So many have to stop in the middle of the road but many are able to pass to the end.This happened to the inmates at the Jepara Detention Center where out of the fourteen inmates in the Jepara Detention Center, nine of them had experienced divorce or were unable to maintain their married life. The reasons are different.For this reason, it is necessary to have an understanding and knowledge of the concept of a sakinah family that can be used as a guide in carrying out domestic and married life after serving a sentence.The concept of the sakinah family is very relevant because the concept of the sakinah family is in accordance with Islamic teachings and can be applied in an effort to realize family resilience. In order to be able to produce a quality generation and of course useful for the nation and religion.Memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Namun dalam perjalannya kehidupan pernikahan tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Kehidupan pernikahan terkadang ebrliku dan penuh dengan kerikil tajam atau tidak selalu bahagia. Sehingga banyak yang harus berhenti di tengah jalan namun banyak juga yang mampu melewati hingga akhir. Hal ini terjadi pada WBP Rutan Jepara di mana dari empat belas jumlah WBP yang ada di Rutan Jepara, sembilan di antaranya pernah mengalami perceraian atau tidak bisa mempertahankan kehidupan pernikahannya. Alasannya pun berbeda-beda. Untuk itu perlu pemahaman dan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernnikahan setelah menjalani masa hukuman. Konsep keluarga sakinah sangat relevan karena konsep keluarga sakinah ini sesuai dengan ajaran Islam dan bisa diterapkan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan tentunya berguna bagi bangsa dan agama. ","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"33 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125712115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam","authors":"Nurul Arifatul Muthoharoh","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2703","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2703","url":null,"abstract":"This research is motivated by the presence of some people in Bangsri District, Jepara Regency who practice polygamy but do not meet the requirements set by Islamic law and law so that their household is not harmonious. This study aims to determine effective polygamy according to Islamic law and law. This research is a field research by collecting data directly from the people of Bangsri District, who practice polygamy. The sample is 10 families taken by qualitative research methods. Qualitative method is research conducted by collecting words or sentences from individuals, books or other sources. The results showed that the practice of polygamy that occurred in Bangsri District, Jepara Regency was not effective. This happens because people who are polygamous have not met the requirements set by Islamic law and law, one of which is being fair in matters of livelihood, both physically and mentally.Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebagian masyarakat di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara yang melakukan poligami tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang dan Hukum Islam sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poligami yang efektif menurut Undang-undang dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Bangsri, yang melakukan poligami. Sampelnya ada 10 keluarga yang diambil dengan metode penelitian kualitatif.Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain. Hasil penelitian bahwa praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara tidak efektif. Hal ini terjadi karena masyarakat yang poligami belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan Hukum Islam, salah satunya yaitu bersikap adil dalam persoalan nafkah,baik secara lahir maupun batin.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"33 1-2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123604218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara","authors":"Imron Choeri, Rani Fitriani","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2713","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713","url":null,"abstract":"This study aims for the first, analyzing Perma No. 1 year 2016 on the procedure of conducting mediation whether in accordance with the implementation of mediation in the Jepara Religious Court. Second, the effectiveness of mediation in divorce cases in the Jepara Religious Court. This research uses normative approach, using qualitative research type and using field research method, namely applied research or field research. To obtain the data is used documentation method. The results of this study stated that, first, most of the ones contained in Perma No. 1 of 2016 have been applied in the Jepara Religious Court, but there are some articles that are not in accordance with the latest Perma, for example the parties that must be in good faith at the time of mediation. Second, the effectiveness of mediation in the Jepara Religious Court, especially in divorce cases is very low, even many cases are entered but mediation can not be carried out. This is the need for socialization to the community the importance of carrying out mediation, whereas mediation is the most important process because to suppress the divorce rate in Jepara Regency.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126204123","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)","authors":"Afif Faisal Bahar","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2710","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2710","url":null,"abstract":"Adoption of children according to laws and regulations in Indonesia in a procedural manner through a court order, this is in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption and the definition of adopted children in the Compilation of Islamic Law. However, in the life of the people in Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency, researchers found cases about adopted children without a court order. The focus of this research problem formulation is to find out the position of adopted children without court order in Demaan Village and about the legal protection obtained by adopted children whose adoption without the decision of a case study court in Demaan Village with the perspective of Islamic Family Law. This research uses qualitative research with a sociological juridical approach with the object of research of 2 families in the Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis used is the technique of analyzing data that has been collected from several research objects and figures in the Demaan Village. The results showed that the position of the adopted child did not break the blood relationship with the biological parents. The legal protection is that the rights of the adoptive parents are given to the adopted children such as care, given wills or grants, along with the belief of the community as evidence that the child is considered a child who deserves to get his rights.Pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia secara prosedur melalui penetapan pengadilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, peneliti menemukan kasus tentang anak angkat tanpa penetapan pengadilan. Fokus rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan dan tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat yang pengangkatannya tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Kelurahan Demaan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan objek penelitian  2 keluarga di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan teknik menganalisis data yang telah dikumpulkan dari beberapa objek penelitian beserta para tokoh di Kelurahan Demaan. Hasil penelitian menunjukkan posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Perlindungan hukumnya ialah diberi haknya dari orang tua angkat kepada anak angkat seperti perawatan, diberi hak wasiat atau hibah, beserta keyakinan masyarakat sebagai alat bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutunya untuk memperoleh ha","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131032912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Komparatif Alih Fungsi Objek Wakaf Perspektif Fikih Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali","authors":"Ahmad Syaifuddin","doi":"10.34001/istidal.v8i2.2711","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2711","url":null,"abstract":"This study aims to understand the views of the Syafi'i and Hambali Schools about the conversion of the object of waqf and understand the comparison of the views of the two schools. This research uses descriptive normative method, qualitative research type, descriptive analysis approach. Data collection methods are primary data and secondary data. The results of this study are that, first, in the Syafi'i school, it is not permissible to sell waqf objects in the form of mosques on the grounds that the land can still be used for prayer and iktikaf, while the object of waqf other than mosques there are still differences of opinion among the Syafi'i schools themselves, some allow some are not. According to the Hambali school, it is not permissible to sell the object of waqf, but if the object of waqf is no longer useful, it can be sold even if it is a mosque. Second, the meeting point of the two schools of thought is that basically it is not permissible to sell the object of waqf because of its eternal nature, however, the Hambali school adds that if it can still be used, if it cannot then it can be converted or sold so that it can bring benefits and benefits as the purpose of waqf.       ","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"157 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132436562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TRADISI PRASAH DI SIDIGEDE WELAHAN JEPARA DALAM PERSPEKTIF ‘URF","authors":"Nur Naila Izza","doi":"10.34001/istidal.v7i1.2585","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2585","url":null,"abstract":"the Prasah tradition in marriage in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency and to understand the implementation of the Prasah tradition in the 'urf review in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency. This research uses a normative-sociological approach, qualitative research and deductive analysis methods. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation. The results of this study state that, first, the Prasah tradition in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency which is preserved as a tradition that leads to a gift of a buffalo to the prospective bride. The word prasah comes from the Javanese resigned language which means surrendered, approved. To make it easier to pronounce, the word surrender is changed to prasah. However, over time there was a difference of opinion among the people of Sidigede Village who said that prasah was a dowry and an ordinary gift. Second, the prasah tradition is an utterance or agreement and is not contained in the Qur'an, sunnah, ijmak, and qiyas, so the researcher categorizes that prasah is included in the 'urf category, namely al-'urf al-sahih. Prasah is also included in the category of al-'urf al-'amali because prasah is a habit in the form of actions carried out by the people of Sidigede Village. And prasah is also categorized into al-'urf al-khas because prasah is devoted to the people of Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tradisi Prasah dalam perkawinan di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan untuk memahami pelaksanaan tradisi Prasah dalam tinjauan ‘urf di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- sosiologis, jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, tradisi Prasah di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dilestarikan sebagai suatu tradisi yang mengarah pada suatu pemberian seekor kerbau kepada calon mempelai wanita. Kata prasah berasal dari bahasa jawa pasrah yang artinya diserahkan, disahkan. Supaya lebih mudah dilafalkan maka kata pasrah diubah menjadi prasah. Namun, seiring berjalanya waktu terjadi perbedaan pendapat masyarakat Desa Sidigede yang mengatakan bahwa prasah merupakan sebuah mahar dan pemberian biasa. Kedua, tradisi prasah merupakan suatu ucapan atau kesepakatan dan tidak ada","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115449048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Putusan No. 0938/pdt.g/2017/pa.jepr Tentang Harta Akibat Perceraian","authors":"Saifur Rohman","doi":"10.34001/ISTIDAL.V8I1.2589","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I1.2589","url":null,"abstract":"Marriage is an inner bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the divinity of the One. Marriage can be broken because of death, divorce and court decisions. Divorce is a legal event that will bring various legal consequences, one of which relates to joint property in marriage. Joint assets are assets obtained together during marriage. Regarding this joint property dispute can occur after a divorce or during the divorce process and if there is a dispute regarding joint property, the settlement is submitted to the Religious Court. Joint assets are regulated in Article 35 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 85 of Compilation of Islamic Law. The purpose of this study was to find out about the Judge's consideration and the settlement of cases Number: 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. The research method used is normative juridical method with qualitative research using descriptive analysis. Data collection techniques used are primary data in the form of a decision of the Jepara Religion court in case number: 0938/Pdt.G/2017/PA. Jepr while secondary data sources are interviews with Judges. Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that:  Jepara Religious Court Judge in deciding case Number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr is based on Article 35 paragraph (1) and Article 37 Law Number 1 Year 1974 and Article 97. Compilation of  Islamic Law that is, each husband and wife get half of the joint assets because both have share in the acquisition of joint assets. Whereas the settlement of case number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr in the dispute on the sharing of joint assets in the Jepara Religious Court in decision No. 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepara is based on Law No. 7 of 1989 which was amended and supplemented by Law No. 3 of 2006 and the second amendment to Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan  putusan  pengadilan.  Perceraian merupakan  peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan. Mengenai sengketa harta bersama ini bisa terjadi setelah perceraian atau pada saat proses perceraian dan apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesainanya diajukan kepada Pengadilan Agama. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dan penyelesaian perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridi","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128831797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017","authors":"Suparno Suparno","doi":"10.34001/istidal.v8i1.2601","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2601","url":null,"abstract":"Underage marriage for women deals with a person's physical condition as a level of mental readiness that has not reached maturity including the formation of identity and social identity as a teenager who incidentally in the search period of identity. The objectives of this study were to identify divorce due to early marriage, early marriage and divorce factors, with two early preliminary variables, the second variable of divorce. To get the theoretical proposition and paradigm concerning divorce due to Early Marriage case study in KUA Keling Sub-district, Jepara District in 2017. Therefore, the thing that must be taken seriously by all KUA Keling Sub- district stakeholders is how to overcome the early marriage phenomenon that occurs with efforts to provide understanding to the community at that age. Directly why the case of divorce due to early marriage and divorce factors due to early marriage. The type of research used is field research with qualitative approach. The type of research the authors do is qualitative research using field research instruments. About what is experienced by the subject of research holistically and by way of description in the form of words and languages in a special context that is natural and by utilizing various scientific methods. (Tohirin, 2012: 30), namely: (1) Suspected of many early marriages, led to the divorce case study in KUA Keling Subdistrict (2) Suspected, early marriage factor became the main cause of divorce case study in KUA Kecamatan Keling. The results of research with qualitative approach based on the descriptions and research results, it can be concluded that the divorce in KUA subdistrict rivet of early marriage indicator factor. that most 29.30% of married couples who claim to be the reason they are divorced are economic factors and there is no responsibility resulting from the selfish attitudes of each marriage partner, mutual suspicion, disharmony in the household, disputes and infidelity and no hope of living in harmony in the household. Seeing the phenomenon that the number of divorce cases in Kecamatan Keling that has increased from year to year that early marriage is very vulnerable to divorce, it is appropriate and should be early marriage is minimized, or even banned.Pernikahan di bawah umur bagi wanita berhubungan dengan kondisi fisik seorang sebagai tingkatan kesiapan mental yang belum mencapai kematangan termasuk pembentukan identitas diri dan identitas sosial sebagai remaja yang notabene dalam masa pencarian identitas. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perceraian akibat pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini dan perceraian, dengan dua variabel faktor awal pernikan dini, variabel kedua perceraian. Untuk mendapatkan proposisi teoritis dan paradigma yang menyangkut perceraian akibat Pernikahan Dini studi kasus di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tahun 2017.Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh stakeholders KUA Kecamatan Keling a","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122249052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}