Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam最新文献

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus","authors":"Hermawan Hermawan","doi":"10.34001/ISTIDAL.V8I1.2597","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I1.2597","url":null,"abstract":"Marriage is made into Islam as one of the social pillars and declares it a way to walk the path of peace. The community in Kudus Regency to be precise, Loram Kulon Village has a tradition regarding the custom of the wedding procession, which people call it the mubeng gapura. This study aims to analyze the practice of the manten mubeng gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque and to analyze the Manten Mubeng Gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque in a review of Islamic law. This study uses a socio-historical approach, qualitative research types and field research research methods. Types of data sources in this study are primary data sources and secondary data sources, while data collection methods are participant observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the manten mubeng gapura tradition in Loram Kulon Village holds various spiritual meanings and messages. The choice of the gate of the mosque as a place for mubeng rituals aims to bring the bride and groom closer to the mosque, this tradition continues to be carried out by the local community in order to preserve and respect the cultural heritage of their ancestors. Second, the tradition of mubeng gapura manten in Loram Kulon Village, Jati Subdistrict, Kudus Regency is categorized into 'Urf sahih, because the implementation of this tradition is a means of hoping for the good of the bride and groom, and in its implementation it does not burden the community nor brings adversity to them. Pernikahan dijadikan sebagai salah satu pilar sosial dan dideklarasikan sebagai jalan untuk menapaki jalan perdamaian. Masyarakat di Kabupaten Kudus tepatnya Desa Loram Kulon memiliki tradisi mengenai adat prosesi pernikahan, yang disebut masyarakat dengan mubeng gapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi manten mubeng gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dan menganalisis tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan.Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya adalah observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, Tradisi manten mubeng gapura di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan untuk mendekatkan kedua mempelai ke masjid, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka dan menghormati warisan budaya nenek moyang mereka.Kedua, tradisi mubeng gapura manten di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dikategorikan ke dalam 'Urf sahih, karena pelaksanaan ini merupakan sarana mengharapkan kemaslahatan kedua, dan dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat dan tidak pula kesengsaraan bagi mereka. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ri","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121265694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo)","authors":"Misbachuddin Misbachuddin","doi":"10.34001/istidal.v8i1.2571","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571","url":null,"abstract":"Problems in marriage and family are very diverse, from small problems to big problems resulting in divorce, in other words, there are causes that the marriage is not as expected. Marriage requires good mental, financial and knowledge preparation. Therefore, it is necessary to have marital guidance before carrying out marriage in order to know the future marital life and prepare for domestic life. This type of research is qualitative through descriptive nature. In this study, the author intends to find out how the differences in the implementation and effectiveness of marriage guidance in KUA Jepara and Donorojo Districts. Data collection was carried out by means of observation, interview and documentation techniques. The information in this research is the head of the KUA, the head of the KUA as well as the marriage guidance supervisor and the bride and groom who are conducting the marriage guidance. The results of this study indicate that the process of implementing marriage guidance at KUA Jepara District has two targets, namely for the prospective bride and groom after marriage, while the process of implementing marriage guidance at KUA Donorojo District only focuses on the prospective bride and groom. The implementation of marriage guidance at KUA Jepara and Donorojo Subdistricts is not yet fully effective because there are still many inhibiting factors in the process of implementing marriage guidance. Permasalahan dalam perkawinan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar mengakibatkan perceraian, dengan kata lain ada yang menyebabkan perkawinan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perkawinan dibutuhkan persiapan baik mental, financial dan pengetahuan tentang perkawinan. Oleh sebab itu maka perlulah adanya bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan perkawinan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga. Jenis kajian ini adalah kualitatif melalui sifat diskriptif. Pada kajian ini penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan dan efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara dan Donorojo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi dalampenelitian ini adalah Kepala KUA, penghulu sekaligus pembimbing bimbingan perkawinan serta calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan. Hasil kajian ini menunjukan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara memiliki dua sasaran yaitu bagi calon pengantin dan pasangan pengantin setelah menikah, sedangkan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Donorojo hanya berfokus pada pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ke camatan Jepara dan Donorojo belum sepenuhnya efektif karena masih banyak faktor penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.  ","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123002526","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga","authors":"Rizqi Mulya Ramadhan","doi":"10.34001/ISTIDAL.V8I1.2614","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I1.2614","url":null,"abstract":"This study aims to find out how married life is regulated in law, both positive law in Indonesia in particular. The focus is on the husband's sexual intercourse against his wife. The existence of a hadith which states that a wife who refuses her husband's invitation will be cursed until morning is interpreted as a reason for forced sexual relations. Meanwhile, this contradicts the contents of articles 5, 6, 7, and 8 of Law number 23 of 2004. How is the law of sexual coercion of husbands against wives in the household in Law Number 23 of 2004 and Islamic jurisprudence. This study uses a normative juridical approach, qualitative research types, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary, secondary and tertiary legal data. The result of this research is that Islam really glorifies the status of women. Especially in marriage, the wife should be treated with love. That the purpose of establishing marriage is sakinah, mawaddah, wa rahmah. Husband and wife in marriage are partners, who help and strengthen each other. The coercion that violence can create can destroy the four main foundations of a marriage. Deviation from the maintenance of the five basic things (al-Kulliyat al-Khams) which resulted in the loss of benefit in marriage. In line with that, Law Number 23 of 2004 is present as evidence that the state is present in protecting the human rights of every citizen, especially women. Describing forms of violence which, if they are violated, have consequences that must be accepted.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan diatur dalam hukum, baik hukum positif Indonesia khususnya. Fokusnya adalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Adanya hadis yang menyebutkan bahwa istri yang menolak ajakan suami akan dilaknat sampai pagi ditafsirkan sebagai alasan pemaksaan hubungan seksual. Sementara hal tersebut bertentangan dengan isi pasal 5, 6, 7, dan 8 UndangUndang nomor 23 Tahun 2004. Bagaimana hukum pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulandata yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Islam sangat memuliakan derajat perempuan. Terutama dalam pernikahan, istri harus diperlakukan dengan kasih. Bahwa tujuan dibentuknya pernikahan adalah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami dan istri dalam pernikahan adalah sebuah partner, yang saling membantu dan menguatkan. Pemaksaan yang dapat terjadi kekerasan dapat merusak empat pondasi utama pernikahan. Melencengnya dari pemeliharaan   lima   hal   pokok   (al-Kulliyat al-Khams) yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dalam pernikahan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai bukti negara hadir dalam melindungi hak asasi setiap warga negaranya, terutama perempuan. Mend","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133090852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan di KUA Kec. Pati Kab. Pati","authors":"Shobri Asykur","doi":"10.34001/ISTIDAL.V8I1.2598","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I1.2598","url":null,"abstract":"This research is to find out how much influence the Year of Widower has on the event of marriage at the KUA, Pati District, Pati Regency. This study uses a qualitative type of research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how the law runs (applies) in the Pati District area. In analyzing this research, the author uses an analytical approach that seeks to describe, analyze and assess the data related to the problem. Communities in the Pati District, Pati Regency, in carrying out wedding celebrations, some of the community still have an influence on the number of days, markets, months, and the Year of Widower. The impact of different types of education can almost certainly be their mindsets are also different. For people who still believe in these calculations, on average, it is caused by the teachings of their ancestors who passed down the science of counting. However, for people who are educated and understand the teachings of Islam, they begin to think ahead and use logic and Islamic teachings sourced from the Qur'an and hadith, thus they no longer use the calculation of days, markets, months and years of widowhood. So, whenever they want to carry out their wedding celebration, they are not affected by the calculation. The author wants to try to examine in more depth, how much influence the Year of Divorce has on marriage events in the KUA Pati District, Pati District, supported by data from the Pati District KUA and community participation in the Pati District, Pati District. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa Nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana hokum itu berjalan(berlaku) di wilayah Kecamatan Pati. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakanpendekatan – analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisadan menilai data yang terkait dalam masalah. Dalam penelitin ini penulis berusaha mengidentifikasi aspek aspek yang terkait dengan fenomena yang terjadi ketika akan memasuki Tahun Duda dengan cara menggali informasi dari petugas yang ada di KUA Kec. Pati, perangkat Desa yang mengurusi tentang pernikahan (P3N) serta masyarakat di wilayah kecamatan Pati Kabupaten Pati secara luas. Menurut petugas terkait dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada Tahun Duda memang agak sedikit berkurang, bahkan sebagian ada yang tidak berani sama sekali untuk melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda. Masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakatnya masih ada yang berpengaruh hitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun duda. Dampak aneka ragam pendidikan yang berbeda bisa hampir dipastikan pola pikir mereka juga berbeda. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan tersebut rata-rata disebabkan oleh ajaran leluhurnya yang mewariskan","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130885613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam","authors":"Rinda Setyowati","doi":"10.34001/ISTIDAL.V7I1.2110","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V7I1.2110","url":null,"abstract":"Abstract This study is intended to understand more deeply related to the concept of dowry according to Imam Syafi'i and the Compilation of Islamic Law, for this reason this study was carried out using the library method, namely examining the subject matter by examining books and fiqh books that are related to the problems that the researcher is studying. do. From this discussion, it can be concluded that, firstly, the position of the dowry according to Imam Syafi'i is not included in the pillars of marriage. Second, regarding several dowry provisions in marriage, some of Imam Syafi'i's opinions are very influential in the Compilation of Islamic Law, as in Articles 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and 38 except for the issue of adding a dowry. For the payment of the addition of a dowry, his opinion has no effect on the Compilation of Islamic Law which is not mentioned in it, on the grounds that the addition of a dowry only occurred during the time of the previous madhhab scholars. If at this time it can happen because it is motivated by several cultural factors or customary law, not the Marriage Law.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk memahami lebih dalam terkait  konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan mengkaji buku-buku maupun kitab-kitab fiqih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama  mengenai  kedudukan  mahar  menurut  Imam Syafi’i  bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Kedua, mengenai beberapa ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi’I sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 kecuali masalah penambahan mahar. Untuk pembayaran penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak disebutkan didalamnya, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman ulama madzhab terdahulu. Seandainya pada zaman sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor kebudayaan atau hukum adat bukan Undang-Undang Perkawinan.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"232 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115501462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan","authors":"Nurdin Hidayah","doi":"10.34001/ISTIDAL.V7I1.2149","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V7I1.2149","url":null,"abstract":"The discussion on the substance of verses 32 and 33 of Surah an-Nur is intended to examine more deeply the suggestion to marry or to postpone it. The consideration is that when examined textually the verse tends to appear contradictory. Therefore, it is necessary to discuss the substance of the verse, which this time will be discussed qualitatively-descriptively to capture the strategic aspects underlying the verse. The discussion is carried out by referring to the related library data. The results of the discussion show that the verse holds the meaning of strengthening monotheism to Allah SWT in determining the fate of its servants. And also Allah SWT commands us to be patient from getting married, if we are unable to provide household groceries later.Pembahasan tentang substansi ayat 32 dan 33 surat an-Nur dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang anjuran menikah atau menundanya. Pertimbangannya adalah bahwa ketika ayat tersebut dikaji secara tekstual cenderung tampak adanya kontradiksi. Oleh karena itu, perlu kiranya ada pembahasan substansi dari ayat tersebut, yang kali ini akan dibahas secara kualitatif-deskriptif untuk menangkap aspek-aspek strategis yang melatarbelakangi ayat tersebut. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada data pustaka yang terkait. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa ayat tersebut menyimpan makna penguatan ketauhidan kepada Allah Swt dalam menentukan nasib hambanya. Dan juga Allah Swt Swt memerintahkan kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117155389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata","authors":"M. Musa","doi":"10.34001/ISTIDAL.V7I1.2154","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V7I1.2154","url":null,"abstract":"This study is intended to find out more about the provisions in the Compilation of Islamic Law and Civil Law, regarding the status of a replacement heir. Because there is a slight difference, if in BW this replacement has no limits, then in the KHI it is explained that this replacement is only up to the grandchildren, therefore there is a contradiction between the provisions of the replacement heirs in the Compilation of Islamic Law and Civil Law (BW). This study was conducted qualitatively using a juridical-normative approach. The normative approach is carried out by examining library materials which include research on legal principles, legal systematics, comparative law and legal history. The data obtained with the documentation technique is then analyzed inductively, where after the data is collected, the next step is to analyze the data which is a way to systematically find and organize notes on the results of interviews, observations and others. The results of this study can be explained that the inheritance law according to the Islamic Law Compilation states that grandchildren have the right to replace the position of their parents who died earlier than the heirs, although the share of the grandchildren is not always as big as their parents. The share of the grandchildren must not exceed the share of other heirs which are equal to those they replace. There are provisions in the inheritance law according to civil law that not only grandchildren have the right to replace the position of their parents who pass away but also nephews and siblings can be replaced by their children.Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, tentang status ahli waris pengganti. Karena ada sedikit perbedaan, jika dalam BW penggantian ini tidak ada batasannya, maka dalam KHI dijelaskan bahwa penggantian ini hanya sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontradiksi antara ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata (BW). Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis secara induktif, dimana setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwahukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, meskipun bagian cucu tersebut tidak selalu sebesar orang tuanya. Bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Adapun ketentuan d","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125816280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif MUI Jepara","authors":"Asep Rojudin","doi":"10.34001/istidal.v7i2.2604","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2604","url":null,"abstract":"An analysis of article 53:pregnant marriages is reviewed by the Indonesian Ulama Council (MUI).   Syariah and Law faculty of Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jepara. This study aims to determine the correlation between the Compilation of Islamic Law (KHI) of the Indonesian Ulama Council and how the views of the Indonesian Ulama Council (MUI) on article 53 KHI (marrying pregnant). This research includes into qualitative research. In analyzing this research, the author uses a juridical-normative method that is research on the principles of law carried out on legal norms which are the standards for behaving or doing appropriate deeds. The Indonesian Ulama Council, which has an important role and authority in arguing or giving legal opinions in the midst of society and its used as an influential consideration for the Islamic community, especially Jepara Regency, has a lot of marriage dispensations in the Jepara District Religion Court for various reasons, but one of them is the occurrence of pregnant marriages (pregnancy outside marriage) in Jepara district. So the writter intends to conduct an analysis of article 53 of the Compilation of Islamic Law which will be reviewed from the views of the Indonesian Ulama Council, especially in Jepara district. The Compilation of Islamic Law has been regulated, as a consideration of marriage dispensation which until now has been made a decision and an alternative to save the family's good and efforts to keep a child from being pregnant as a result. With Article 53 KHI and the opinion of the Jepara Regency MUI which has been written in the contents of a scientific work which consists of the correlation between KHI and MUI in establishing a law, and the MUI's view of article 53 KHI which discusses marriage intermarriage with the scope of Jepara district. Based on this research it can be concluded that pregnancy marriage in this thesis provides the view that the MUI explained: pregnant marriages should be legally married as soon as possible and written legally in KUA with men who doing the sex out of marriage with a duration of time before 6 months pregnancy, so the child gas a nasab from his father. Analisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil di tinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui korelasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Ulama Indonesia  dan  bagaimana pandangan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI) tentang KHI pasal 53 (kawin hamil). Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dilakukan  terhadap norma-norma  hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran penting dan wewenang dalam berpendapat atau memberikan opini hukum di tengah-tengah masyarakat da","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116996096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi‘i","authors":"S. sobirin","doi":"10.34001/ISTIDAL.V7I1.2111","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V7I1.2111","url":null,"abstract":"AbstractThis study is intended to explore the provisions of Islamic law from Imam Syafi'i's point of view regarding the practice of the marriage contract carried out by using writing which is due to an obstacle for the groom to be present in person at the marriage contract assembly, and / or practice the marriage contract using sign language because the groom is not able to speak properly. This study is conducted qualitatively based on literature review which refers to the mu'tabar books of Imam Syafi'i. The results of this study explain that the majority of scholars, and specifically in the book al Umm by Imam Syafi'i, state that the marriage contract is permitted to use writing provided that the prospective bride is accompanied by a representative and evidence of the authentic information of the prospective groom. Likewise, it is permissible for the marriage contract to use a sign provided that there is no ability to write, then it may be with clear or sharih signs.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk mendalami ketentuan hukum Islam dalam sudut pandang Imam Syafi‘i tentang praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dikarenakan adanya halangan bagi pengantin pria untuk hadir secara langsung di majelis akad nikah, dan atau praktik akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat yang dikarenakan pengantin pria tidak mampu berbicara dengan baik. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendasarkan pada kajian kepustakaan yang merujuk pada kitab-kitab mu‘tabar dari Imam Syafi‘i. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama, dan secara khusus dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi’i  menyatakan diperbolehkannya akad  nikah menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang ontentik dari calon pengantin pria. Demikian pula diperbolehkan akad nikah menggunakan isyarat dengan  ketentuan tidak ada kesanggupan untuk menulis, maka boleh dengan isyarat yang sharih atau jelas.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124976844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi’i","authors":"Tiyas Alviani","doi":"10.34001/istidal.v6i2.1642","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1642","url":null,"abstract":"Keberadaan kafaah dalam pernikahan diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Menurut Madzhab Syafi’i dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr keharusan adanya wali dalam pernikahan baik gadis ataupun janda.  Jika wali nasab masih enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan hanya melihat calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka perwalian akan berpindah kepada penguasa atau Qadli dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tersebut alasan yang digunakan oleh wali hanya beralasan calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. sehingga alasan tersebut tidak syar’i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Sehingga jika wali nasab yang adhal dengan alasan yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali adhal adalah hukumnya sah.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"149 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124404325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}