{"title":"Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara","authors":"Muhammad Rizqi","doi":"10.34001/ijshi.v9i2.3995","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3995","url":null,"abstract":"Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektifitas praktik mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif, dan menggunakan metode penelitian kancah (field research). Hasil kajian ini dapat dinyatakan bahwa: pertama, sebagian besar yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah diterapkan di Pengadilan Agama Jepara. Kedua, praktik mediasi di Pengadilan Agama Jepara dalam perkara perceraian belum memberikan hasil yang efektif.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"109 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134309980","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara","authors":"Lutviani Lutviani","doi":"10.34001/ijshi.v9i2.3992","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3992","url":null,"abstract":"This research was motivated by; First, the implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Family Development Article 3, letter (a) concerning the Foundation of Legality and Family Integrity which is more specific on the Gender Partnership indicator and its Urgency in Forming Family Resilience. Second, the facts related to the growth in the number of women's workforce which is higher than that of men and indications of weak family resilience are evidenced by the high divorce rate in Jepara district. And third, data that mentions Bangsri Jepara District as the District that has the highest divorce rate in Jepara during the last two years (2020-2022). This research is intended to determine the quality of understanding and application of understanding Gender Equality in Bangsri District families. The result of this research is that the understanding of gender equality has not been fully practiced. And this concept is very urgent for efforts to strengthen family resilience.Penelitian ini dilatar belakangi oleh; Pertama, Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pasal 3, huruf (a) tentang Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga yang lebih dispesifikkan pada indikator Kemitraan Gender dan Urgensinya dalam Pembentukan Ketahanan Keluarga. Kedua, Fakta terkait pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki dan indikasi ketahanan keluarga yang lemah dibuktikan dengan angka perceraian tinggi di kabupaten Jepara. Dan Ketiga, data yang menyebutkan Kecamatan Bangsri Jepara sebagai Kecamatan yang memiliki angka perceraian paling tinggi di Jepara selama kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2022). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan penerapan pemahaman Gender Equality di keluarga Kecamatan Bangsri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman gender equality belum sepenuhnya dipraktikkan. Dan konsep tersebut sangat urgen untuk upaya menguatkan ketahanan keluarga.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"17 30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126761865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Integrasi Sistem Logistik Nasional Berbasis Domestic Integrated Mutualism ke dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa): Telaah Tafsir Qs Yusuf Ayat 43-49 Dan Qs Yasiin Ayat 55","authors":"C. B. Utami, Faiqul Hazmi","doi":"10.34001/ijshi.v9i2.3717","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3717","url":null,"abstract":"Mayoritas mata pencaharian penduduk Indonesia ialah petani, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun hal tersebut belum mampu dimaksimalkan melalui pengelolaan yang terpadu dan profesional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Meski produktivitas pertanian tinggi, Indonesia tetap menjadi importir produk pertanian. Melalui telaah tafsir QS Yusuf ayat 43-49 dan QS Yaasin ayat 35, penulis mencoba memberikan gagasan teknologi agraria untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik berbasis produk pertanian dalam negeri maupun melakukan ekspor melalui integrasi Sistem Logistik Nasional ke dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa di tiap daerah akan berbeda sehingga komoditas yang akan tersedia pun beraneka macam yang selanjutnya akan disimpan ke dalam Sislognas berbasis domestic integrated mutualism. Tujuan dari gagasan ini adalah menjaga kecukupan pangan dan harga yang relatif stabil tanpa dipengaruhi oleh musim ekstrim atau pada saat panen. Semua solusi yang ada merupakan hasil dari telaah tafsir QS Yusuf ayat 43-49 dan QS Yaasin ayat 35.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122056879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Mubarok, Chailis Agmelia Khaeroni, Rahayu Nur Auliya, Diah Alfin Nurwahyu Lailita, Selvi Riyani
{"title":"Persepsi Masyarakat Islam Pengguna Jasa Bank Titil Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Troso Pecangaan Jepara","authors":"A. Mubarok, Chailis Agmelia Khaeroni, Rahayu Nur Auliya, Diah Alfin Nurwahyu Lailita, Selvi Riyani","doi":"10.34001/ijshi.v9i2.3491","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3491","url":null,"abstract":"This study discusses the perception of the people of Troso Village in using the services of Titil Bank and Islamic Financial Institutions and the role of Islamic Financial Institutions in reducing people's use of mobile banking services. This study uses qualitative research, and uses technical analysis of interview data, observation and documentation. The results show that the people of Troso village think that Titil bank services are easier and the process is fast, this makes people not use the services of Islamic financial institutions. The factors that influence people to use bank titil are procedural factors, guarantee factors and interest factors. while people who use Islamic financial institutions are free from usury. The role that Islamic financial institutions can play is to provide financing, socialize to the Troso village community and provide educational education to the community.Penelitian ini membahas persepsi masyarakat desa troso yang dalam menggunakan jasa bank titil dan lembaga keuangan syariah serta peran lembaga keuangan syariah dalam mengurangi masyarakat menggunakan jasa bank keliling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan menggunakan teknis analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat desa troso beranggapan bahwa jasa bank titil lebih mudah dan proses yang cepat hal tersebut membuat masyarakat tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan bank titil ada faktor prosedur, faktor Jaminan dan faktor bunga. sedangkan Masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah yaitu terbebas dari riba. Adapun peran yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah adalah dengan memberikan pembiayaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa troso dan memberikan edukasi pendidikan kepada masyarat.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129768871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi","authors":"Yuni Nur Saidah","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3257","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257","url":null,"abstract":"This study was conducted to discuss the issue of the Provision of Non-Material Dowry in Islamic Law, which in this case was conducted an intensive study in the opinion of the four schools of thought. This study was conducted using a qualitative-library approach by referring to the fiqh literature of each school, which was then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the provision of non-material dowries according to the Imam madhhab can be detailed as follows: 1) Abu Hanifah, did not allow it, but from him it was obligatory for a mitsil dowry, 2) Malik, the law initially did not allow it, 3). Imam Shafi'i and Ahmad bin Hanbal allow it.Kajian ini dilakukan untuk mendiskusikan persoalan Pemberian Mahar Non Materi dalam Hukum Islam, yang dalam hal ini dilakukan kajian secara intensif dalam pendapat empat mazhab. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan dengan merujuk pada literature Fikih masing-masing mazhab, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar non materi menurut Imam madzhab dapat dirincikan sebagai berikut: 1)Abu Hanifah, tidak membolehkan, namun darinya wajib mahar mitsil, 2) Malik, hukum awalnya tidak membolehkan, 3). Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal membolehkan","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132876215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah","authors":"Siti Fitrotun","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3258","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258","url":null,"abstract":"Law No. 35 of 2014 has been passed as a government effort to emphasize the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence. A study of the law needs to be carried out in the context of Islamic jurisprudence, because in the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, of course, caring for and educating children is influenced by Islamic religious values and norms. This study was conducted using a qualitative approach with a normative juridical method. The results of this study indicate that the law is in accordance with the concepts in fiqh aḍanah, and also that the law has involved all parties to protect children, and Law No. 35 of 2014 has also been detailed in protecting children in the fields of religion, health, education. , social, and even Law Number 35 of 2014 has also regulated the implementation in special fields, which in fiqh aḍanah has not been explained in detail regarding protection in special fields.UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fikih Hadhanah, sebab dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk adalah beragama Islam tentunya dalam memelihara dan mendidik anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih Hadhanah, dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah mengatur penyelenggaraan di bidang khusus, yang pada fiqh Hadhanah belum dijelaskan secara terperinci mengenai perlindungan di bidang khusus.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131096790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding","authors":"U. Rahman","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3230","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3230","url":null,"abstract":"The study was conducted to analyze the practice of taking pre-wedding photos in the village of Tengguli Jepara in Islamic law. This practice often creates intimate scenes between men and women who are not legally married. This study was conducted using a field-qualitative approach, with reference to the field data of those who carried out the practice, and then carried out a comparative analysis. The results of the study show that this practice is contrary to Islamic law due to physical contact between parties who are not legal as husband and wife.Kajian dilakukan untuk menganalisis praktik pengambilan foto pre wedding di desa Tengguli Jepara dalam hukum Islam. Praktik tersebut tidak jarang memunculkan adegan mesra antara laki dan perempuan yang belum sah sebagai pasangan suami istri. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-lapangan, dengan merujuk pada data-data di lapangan pihak yang melakukan praktik tersebut, kemudian dilakukan analisis secara komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya kontak fisik antara pihak yang belum sah sebagai suami istri. ","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134356623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara","authors":"Lia Apriliani","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3225","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225","url":null,"abstract":"This study was conducted on the fact that in Bumiharjo Village, Jepara Regency, the number of unregistered marriages in 2017 was ± 14 couples. This reality is contrary to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, that marriage must be recorded by a Marriage Registrar from the Office of Religious Affairs. This study was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of study, to analyze the factors behind unregistered marriages, and a review of them in sadd al-dzari`ah. The results of this study can be stated that the practice of unregistered marriage is motivated by family, economic, and environmental factors. As for sadd al-dzariah's review that in practice, unregistered marriage has the potential to pose risks, because it does not have permanent legal force that can harm the wife and child in the event of a divorce, child's relationship with parents, and inheritance.Kajian ini dilakukan terhadap fakta bahwa di Kelurahan Bumiharjo Kabupaten Jepara jumlah perkawinan siri pada tahun 2017 sebanyak ± 14 pasangan. Realitas tersebut bertolak belakang dengan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian deskriptif, untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi nikah siri, dan tinjauan tentangnya dalam sadd al-dzari`ah. Hasil kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik nikah siri dilatarbelakangi oleh faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Adapun dari tinjauan sadd al-dzariah bahwa dalam praktiknya, nikah siri berpotensi memunculkan risiko, karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian, hubungan anak dengan orang tua, serta kewarisan.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"281 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120881103","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty","authors":"N. Fitriani","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3229","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3229","url":null,"abstract":"This study was conducted in relation to the provisions of protection by the state for women who are going through the divorce process, who often face risks that can threaten the safety of their lives. This study was conducted using a qualitative-library approach, to analyze the provisions of state law on the protection of women during the divorce process and protection efforts in the perspective of Islamic law and positive law. The results of this study indicate that legal protection for women has been regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The government's efforts in dealing with Domestic Violence are formulating policies to eliminate domestic violence, providing information, communication and education as well as conducting socialization on domestic violence, providing gender-sensitive education and training.Studi ini dilakukan terkait ketentuan perlindungan oleh negara terhadap wanita yang sedang menjalani proses perceraian, yang tidak jarang mendapat risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kepustakaan, untuk menganalisis tentang ketentuan hukum Negara terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian dan upaya perlindungan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap perempuan tersebut telah diatur dalam dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun upaya pemerintah dalam menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, menyelenggarakan informasi, komunikasi dan edukasi serta menyelenggarakan sosialisasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender. ","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114458894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara","authors":"Ahmad Ahmad Miftakhul Toriqudin","doi":"10.34001/ijshi.v9i1.3221","DOIUrl":"https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3221","url":null,"abstract":"This study was carried out starting from the facts on the ground related to the practice of forced marriage in the village of Bugo Jepara that befell Zubaidah and Mauidloh Hasanah. This fact is based on the existence of ijbar rights for a guardian in marrying women under his guardianship. This type of study is field qualitative, with the aim of finding answers regarding the nature of forced marriage and its implications for the family. The results of this study can be stated that the practice of forced marriage due to the guardian's ijbar rights against Zubaidah is classified in a low sakinah mawaddah wa rahmah marriage because it has more harm than benefits, while Mauidlhoh Hasanah is classified in a moderate sakinah mawaddah wa rahmah marriage even though the benefits are more rather than the harm, but there is an element of coercion in the beginning, there is an unequal fulfillment of rights and obligations.Kajian ini dilakukan berangkat dari adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Mauidloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya. Jenis kajian ini adalah kualitatif lapangan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban terkait hakekat kawin paksa dan implikasinya terhadap keluarga. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, sedangkan pada Mauidlhoh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.","PeriodicalId":406036,"journal":{"name":"Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam","volume":"42 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132874099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}