Mimbar Hukum最新文献

{"title":"Pelajaran dari Konflik Antara Komunitas Sedulur Sikep dan Industri Semen di Jawa Tengah","authors":"Joe Kurniawan","doi":"10.22146/JMH.37985","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.37985","url":null,"abstract":"Abstract:Depicting the development of the adat law teaching in current days results in a quite unhappy situation, where there is a huge gap between what taught in the classrooms of the law schools in Indonesia and what happens in the reality. The cause of such situation is because there has not been any contemporary comprehensive research on adat laws of Indonesia today in one hand, and also the legal politics implemented by the state which leads the legal system to be more and more state-centered on the other hand. However, though there is an urgent need to overhaul the subject of adat law, in some areas, such as in tenurial matters, some principles of adat law still play a strong role for the interest of the adat communities (masyarakat adat) to defend their tenurial rights. One of the examples of this situation is what I found during my research on a traditional community called Sedulur Sikep in Pati, Central Java, who actively resists the cement industry planned to be established in the area of Kendeng mountain. There are some traditional principles that lie behind such resistance, in which one of them is that this community perceives the Kendeng mountain as “their mother”. This principle is actually the principle of adat land law. Thus, if such principles of adat law are understood and regarded well by the state officials as well as by the private actors, land conflict and land grabbing which are frequently suffered by adat communities in Indonesia should be able to be prevented. In order to be so, there must be a significant paradigmatic change both in the realm of legal policy and also in the realm of legal education.IntisariPerkembangan studi hukum adat hari ini berada pada situasi yang tidak menggembirakan, sebab telah ada jurang perbedaan yang lebar antara apa yang diajarkan di kelas di fakultas-fakultas hukum di Indonesia dengan apa yang terjadi di lapangan. Penyebab terjadinya hal ini adalah karena ketiadaan riset-riset kontemporer yang komprehensif dalam bidang hukum adat di Indonesia hari ini di satu sisi, serta adanya politik hukum yang diterapkan negara yang menjadikan sistem hukum yang ada kian bersifat sentralistis pada sisi yang lain. Namun demikian, terlepas dari adanya kebutuhan untuk diadakannya perombakan besar-besaran atas mata kuliah hukum adat, dalam beberapa hal, seperti dalam isu hak tenurial, beberapa prinsip hukum adat masih memegang peranan penting bagi kepentingan masyarakat adat dalam upaya mempertahankan hak-hak tenurial mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang telah ditemukan dalam penelitian penulis terhadap komunitas tradisional “Sedulur Sikep” di Pati, Jawa Tengah, yang secara aktif melakukan perlawanan terhadap pendirian industri semen di Pegunungan Kendeng. Hasil penelitian saya menemukan adanya prinsip-prinsip tradisional yang berada di balik aktivitas perlawanan tersebut, salah satunya adalah keyakinan komunitas ini bahwa Pegunungan Kendeng adalah layaknya “ibu” bagi mereka. Prinsip ini sesungguhnya a","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82402906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini","authors":"S. Sulastriyono, Sartika Intaning Pradhani","doi":"10.22146/JMH.36956","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.36956","url":null,"abstract":"AbstractDjojodigoeno Adat legal thought is started from awareness that the nature of adat law is law. Adat law is the contrary of written law and it is a legal reality. Adat law as original law of Indonesia is the material of Indonesia national law formulation. Sociology and ethnography empirical legal research are tools to find adat law from its source of law. The purpose of adat law finding is to construct Indonesia state law which reflects national identity according to Indonesia socialism. In this current situation, adat law study gives more attention to rights of indigenous peoples and adoption of adat law in legislation; therefore, it is far from Djojodigoeno’s expectation. IntisariPemikiran hukum adat Djojodigoeno berangkat dari kesadaran bahwa hakikat hukum adat adalah hukum. Hukum adat adalah lawan dari hukum tertulis dan merupakan realitas hukum. Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia menjadi material bagi terbentuknya hukum nasional Indonesia. Penelitian hukum lapangan pada sumber hukum adat secara sosiologi dan etnografi adalah cara untuk menemukan hukum adat. Tujuan dari penemuan hukum adat adalah untuk membentuk hukum negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian nasional berdasarkan sosialisme Indonesia. Saat ini kajian hukum adat fokus pada hak-hak masyarakat hukum adat dan adopsi hukum adat dalam peraturan; sehingga semakin jauh dari harapan Djojodigoeno. ","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82004128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa","authors":"S. V. Bemmelen, Mies Grijns","doi":"10.22146/JMH.38093","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.38093","url":null,"abstract":"AbstractAlthough the prevalence of child marriage in Indonesia is still high, adat law studies on child marriage have not received as much attention as land-related studies. This research concerning a century of political debate on child marriage proves that child marriage can only be understood if examined from the perspective of the dynamic relationship between national law, religious law, and adat law. A comparison between the results of an antrophological case study on West Java (Sundanese and Islam) and a historical case study on North Sumatra (Toba Batak and Christian) shows that the legal culture of the community and the role of religious leaders are important determinants of the acceptance or rejection of child marriage. IntisariMeskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, studi hukum adat terhadap perkawinan anak belum mendapat perhatian sebesar studi terkait tanah. Penelitian tentang satu abad debat politik tentang perkawinan anak ini membuktikan bahwa perkawinan anak hanya dapat dipahami bila diteliti dari sudut dinamika antara hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Perbandingan studi kasus penelitian antropologi di Jawa Barat (suku Sunda, Islam) dan studi kasus sejarah di Sumatra Utara (suku Batak Toba, Kristen) menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dan peran pemimpin agama adalah faktor penting penentu penerimaan atau penolakaan perkawinan anak.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"2012 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86396729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat","authors":"Herlambang P. Wiratraman","doi":"10.22146/JMH.38241","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.38241","url":null,"abstract":"AbstractThe politics of decentralization after Suharto provided more space in the discourse of adat justice in Indonesia. The problem is that the legal political process does not stand in empty space. Adat justice issues in the political system that regulates political-economic authority, which is supported by the character of the persistence of a network of oligarchs, massive destruction of destructive natural resources, and corrupt and feudalistic bureaucracies. This article encourages local democracy that fosters broad community participation, including encouraging the work of adat justice, has paralyzed the empowerment of the judiciary itself, so that the legal politics of adat justice openly triggers a symbol of certain feudalism protection.IntisariKonteks politik desentralisasi pasca Suharto memberi ruang lebih dalam diskursus peradilan adat di Indonesia. Masalahnya, proses politik hukum itu tak berdiri di ruang kosong. Peradilan adat berinteraksi dalam sistem politik yang menampilkan kuasa ekonomi-politik, yang dipenuhi dengan karakter bertahannya jaringan oligarki, eksploitasi sumberdaya alam yang masif nan merusak, serta birokrasi yang korup dan feodalistik. Artikel ini memperlihatkan demokratisasi lokal yang menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas, termasuk mendorong bekerjanya mekanisme peradilan adat, telah melumpuhkan keberdayaan peradilan itu sendiri, sehingga politik hukum peradilan adat, secara bertahap melahirkan simbolisasi kuasa feodalisme tertentu.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73425179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat","authors":"Rikardo Simarmata","doi":"10.22146/jmh.37512","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jmh.37512","url":null,"abstract":"AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to produce and to formulate substance of Adat Positive Legal Science. First, introduction of positivism legal approach creates perspective seeing adat law as jurisprudence because it has elements supporting adat law as system. This approach differenciates Adat Positive Legal Science from adat law study based on social approach. Adat law social approach does not imagine universal elements which represent reality of adat and adat law diversity because its own uniqueness. This different dissociate Adat Positive Legal Science from social studies as initial references. Second, introduction of positivism approach is action to apply western legal thoughts to explain adat law. The result is bias explanation regarding adat law. It is argued that positivism approach in Adat Positive Legal Science sets apart nature of adat law which following dynamics social relation. This paper doesn not only elaborate the birth of Adat Positive Legal Science history, but also how Adat Positive Legal Science does not able to response dynamic adat law by looking back to the existing concepts and definitions. IntisariIlmu Hukum Adat Positif pada awalnya digagas untuk keperluan memudahkan Orang Barat (pejabat, penegak hukum, ilmuan) untuk memahami adat atau hukum adat. Ada dua hal penting dari proses melahirkan dan merumuskan muatan Ilmu Hukum Adat Positif ini. Pertama, introduksi pendekatan positivisme menghasilkan pandangan yang melihat hukum adat sebagai jurisprudence dan karena itu memiliki unsur-unsur yang menjadi penopang hukum adat sebagai sistem. Pendekatan ini mengakibatkan Ilmu Hukum Adat Positif menjadi berbeda dari studi-studi hukum adat yang menggunakan pendekatan sosial. Kajian sosial hukum adat tidak membayangkan ada unsur-unsur universal yang bisa merepresentasikan adat atau hukum adat, yang dalam kenyataanya beragam karena memiliki keunikan-keunikan. Perbedaan ini sekaligus menjauhkan Ilmu Hukum Adat Positif dari studi-studi sosial, yang dijadikannya sebagai rujukan awal. Kedua, introduksi pendekatan positivisme sekaligus merupakan tindakan menerapkan pemikiran-pemikiran Hukum Barat (western legal thoughts) dalam menggambarkan hukum adat. Hasilnya, sebagian gambaran mengenai hukum adat yang dihasilkan dari pendekatan ini, bersifat bias. Tulisan ini berargumen bahwa pendekatan posivistik dalam Ilmu Hukum Adat Positif telah membuat disiplin ini menjauh dari sifat alamiah hukum adat yaitu yang terus berkembang mengikuti proses dinamik relasi-relasi sosial. Tulisan ini, selain memaparkan sejarah kelahiran Ilmu Hukum Adat Positif, juga memperlihatkan bagaimana Ilmu Hukum Adat Positif tidak mampu merespon dinamika pada hukum adat dengan cara melihat ulang istilah dan konsep-konsep yang digunakan beserta pengertiannya.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82476047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia","authors":"Siti Zuleha","doi":"10.22146/JMH.30286","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.30286","url":null,"abstract":"AbstractIn Indonesia there are two types of credit schemes, both credit with collateral and guarantee scheme. This study aims, describes the construction of credit-based credit agreement law and constructs a risk mitigation model.This study used a doctrinal approach that the data being studied is limited to secondary dominated by primary legal materials. Qualitative analysis method based on the theory of stage by testing the level of horizontal synchronization between the Insurance with the Guarantee Act. The results showed, credit with guarantee scheme is an expansion of the provisions of subrogation and debt coverage as stipulated in the Civil Code.IntisariDi Indonesia dikenal dua jenis skema kredit yang terdiri atas kredit dengan skema agunan (collateral)dan kredit dengan skema penjaminan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi hukumperjanjian kredit dan mengkonstruksi model mitigasi risiko pada lembaga penjamin kredit. Penelitiandilakukan dengan pendekatan doktrinal dan konsekuensianya data yang diteliti sebatas data sekunder yang didominasi oleh bahan hukum primer. Metode analisis kualitatif berbasis pada teori tangga dengan menguji taraf sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Perasuransian dengan Undang-Undang Penjaminan. Hasil penelitian menunjukkan, kredit dengan skema penjaminan merupakan perkembangan dari ketentuan subrogasi dan penanggungan utang menurut KUHPerdata. Namun lembaga ini memiliki kekhususunan berupa kewajiban mitigasi risiko. ","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"79 16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83324814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara","authors":"Hastangka Hastangka, A. Armawi, Kaelan Kaelan","doi":"10.22146/JMH.32660","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.32660","url":null,"abstract":"AbstractThe term Four Pillar became a public debate. The main problem is the use of the Four Pillars term consisting of Pancasila, the 1945 Constitution, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika has raised questions from the community. This research is a qualitative research that examines the existing norms and legislation through the normative laws approach. The purpose of this research is to analyze the normative laws and the impact of the Constitutional Court’s decision on the use of the Four Pillars term. The Constitutional Court’s decision is in accordance with the logic of legal language and the prevailing rules related to the concept and the nature of Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity can not be categorized into one of the same variants is true. In this case the MPR RI has made a mistake in the language logic using the term 4 Pilar MPR RI. IntisariIstilah Empat Pilar menjadi perdebatan publik. Pokok persoalannya yaitu penggunaan istilah Empat Pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji norma dan peraturan perundang-undangan yang ada melalui pendekatan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar normatif dampak putusan MK terhadap penggunaan istilah Empat Pilar. Putusan MK telah sesuai dengan kaidah logika bahasa hukum dan kaidah yang berlaku terkait dengan konsep dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dikategorikan menjadi satu varian yang sama. Dalam hal ini MPR RI telah melakukan kesalahan logika bahasa dalam menggunakan istilah 4 Pilar MPR RI.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79843190","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data","authors":"R. Nugraha","doi":"10.22146/jmh.30855","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jmh.30855","url":null,"abstract":"AbstractThis article examines issues surrounding airline passenger data protection in the realms of big data  phenomenon. The history of privacy, including two landmark cases, shall be elaborated from the beginning to provide a comprehensive discussion. How the airlines operate through utilizing personal data, also their compliance towards the enacted law shall be analyzed. Then the sentiments towards Passenger Name Record Agreement which speaks on behalf of flight security is also being explored. Finally, the article aims to provide some recommendations towards the current drafting of the new Indonesian Data Protection Act draft by taking into account lessons learned from airlines.IntisariThis article examines issues surrounding airline passenger data protection in the realms of big data  phenomenon. The history of privacy, including two landmark cases, shall be elaborated from the  beginning to provide a comprehensive discussion. How the airlines operate through utilizing personal data, also their compliance towards the enacted law shall be analyzed. Then the sentiments towards Passenger Name Record Agreement which speaks on behalf of flight security is also being explored. Finally, the article aims to provide some recommendations towards the current drafting of the new Indonesian Data Protection Act draft by taking into account lessons learned from airlines.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"59 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85634490","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)","authors":"Aju Putrijanti, Lapon Tukan Leonard, Kartika Widya Utama","doi":"10.22146/JMH.33056","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.33056","url":null,"abstract":"Abstract The Administrative Court has an important role to supervise the government’s duty, based on principle of  good governance and regulations. Principles of good governance have been developed for some reasons. The aim of this research are to know the role of judge’s verdict and the development of principle of good governance. This research is use normative juridis method. The novelty is to strengthened the role of the judge’s verdict to build a good governance and to improve the knowledge of the importance of principles of good governance to build good governance.Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan perundang-undangan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah mengalami perkembangan yang penting. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui peran putusan Hakim dan perkembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Keterbaruan yaitu meningkatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemampuan untuk lebih memahami arti penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menuju tata kelola yang lebih baik.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"60 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85863669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aspek Hukum Pelestarian Lahan Basah pada Situs Ramsar di Indonesia (Studi Terhadap Implementasi Konvensi Ramsar 1971 di Taman Nasional Tanjung Puting)","authors":"Alam Surya Anggara","doi":"10.22146/jmh.29577","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jmh.29577","url":null,"abstract":"AbstractThe Ramsar Convention have been transformed and implemented into Indonesian law. In practice, still found non-synchronized regulations that have not been able to implement the sustainable and wise use of wetlands. The prevention of peatland degradation must be holistic by involving the community and make intens socialization in order to create a sense of belonging and ownership. It is the purpose of this article to analyze the implementation of the Ramsar Convention 1971 on the peatland ecosystem protection and management at Tanjung Puting National Park, Central Kalimantan, and related to how Government efforts and policy to prevent the degradation of peatland since it was established as Ramsar Site in Indonesia.IntisariKetentuan-ketentuan dalam Konvensi Ramsar telah dilaksanakan dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan peraturan-peraturan yang tidak sinkron, sehingga belum dapat melaksanakan komitmen pemanfaatan lahan basah secara bijaksana dan berkelanjutan. Upaya pencegahan degradasi gambut harus dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan masyarakat dan mengintensifkan sosialisasi agar tercipta sense of belonging, dan ownership. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Konvensi Ramsar 1971 terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Sekaligus untuk melihat sejauh mana upaya Pemerintah dalam mencegah degradasi ekosistem gambut, sejak Tanjung Puting ditetapkan sebagai Situs Ramsar di Indonesia.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82429284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}