Mimbar Hukum最新文献

{"title":"International Law Analysis of The Restrictions Imposed on Remote Sensing Satellite Through Shutter Control","authors":"Dyan Franciska Dumaris Sitanggang","doi":"10.22146/jmh.31151","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jmh.31151","url":null,"abstract":"AbstractThis paper addresses the issue concerning state’s control over the activities of remote sensing (RS) satellites that can surveil its territory, as well as other states territories, and also able to disseminate confidential information, which could jeopardize the state’s national security and foreign policy. The author proposes that Indonesia should assert its right to control the activities of RS satellites as other countries do through ‘shutter control’ regulations. The author also examines several approaches that could be used to determine the allowed RS satellite activities, as well as other countries practices that might help to formulate new norms concerning space-based activities.IntisariTulisan ini membahas isu kendali negara atas aktivitas satelit penginderaan jarak jauh, berdasarkan masalah kemampuan satelit penginderaan jarak jauh untuk pengamatan atas wilayah nasional negara asalnya juga negara-negara lain, menyebarkan informasi yang bersifat rahasia yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kebijakan internasional negara tersebut. Penulis menyarankan agar Indonesia menyuarakan hak mengendalikan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh sebagaimana dilakukan negara-negara melalui regulasi ‘kendali bidik’. Tulisan ini pun menganalisa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh yang diperbolehkan dan praktek negara-negara dapat membantu pembentukan norma baru dalam aktivitas luar angkasa.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83524381","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Model Pengembangan Paradigma Masyarakat bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah","authors":"Martin Roestamy, Rita Rahmawati","doi":"10.22146/JMH.17646","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.17646","url":null,"abstract":"AbstractThe main issue causing difficulties for low income people to get decent housing is the paradigm they have that owning a house means owning the land.  This Study used quantitative and qualitative approach. Results showed that the community paradigm of separated ownership of house and land was low.  this study resulted in a formulation of development model of community paradigm of house ownership separated from land ownership.  Based on this model, it was concluded that community paradigm of house ownership separated from land ownership could be developed if there were interesting compensations to eliminate people hesitance about having an apartment.  IntisariPersoalan utama yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia sulit memperoleh rumah adalah adanya paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang bermakna kepemilikan tanah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah  masih rendah. Masyarakat lebih menyukai tinggal di rumah yang menyatu dengan tanah dibandingkan dengan tinggal di rumah susun. Penelitian ini juga menghasilkan rumusan model pengembangan paradigma masyarakat bagi kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah. Berdasarkan model tersebut, paradigm masyarakat dapat dikembangkan jika terdapat konpensasi menarik dari kepemilikan rumah susun.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"45 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74188112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal","authors":"Hardianto Djanggih","doi":"10.22146/JMH.32017","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.32017","url":null,"abstract":"AbstractThis study aims to examine the form of legal protection for children as victims of cyber crime through penal and non penal approach. Cyber crime that causes children as victims every year increases. The research is in studying using normative legal research method, by searching various sources of primary and secondary legal material described descriptively. The results showed that to cope with cyber crime that resulted in the child as a victim need to be protected in the form of penal and non penal policies. Penal policies by criminalizing various forms of crime are criminalized by offering the concept of criminal indemnification and special criminal sanctions. The non-penalty policy offered is restricting internet access to children.IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatansiber melalui pendekatan penal dan non penal. Kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban setiap tahun meningkat. Adapun penelitian ini dalam mengkajinya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban perlu dilakukan perlindungan dalam bentuk kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan menjadi tindak pidana dengan menawarkan konsep pidana ganti kerugian dan pidana minimal khusus. Kebijakan","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85995474","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu","authors":"Rahma Fitri, Dwita Oktiarni, Dimas Dwi Arso","doi":"10.22146/JMH.31021","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.31021","url":null,"abstract":"Abstract Inventory of traditional medicine as a form to protect intellectual property of Bengkulu Province, to know  the obstacle factor in exploring the knowledge of traditional medicine and to know the role of government in protecting knowledge of traditional medicine in Bengkulu. Research uses empirical research. The results show there is some traditional drug knowledge that can be explored by traditional drug makers. Traditional medicine has existed since hereditary and provide efficacy to the consumer. The exploration of this knowledge of the intellectual property element, some of the problems the makers do not know that the intellectual property can protect the existing culture. The role of government is needed to protect the national culture, especially regional culture as an asset of the Indonesian nation. Intisari Menginventarisasi obat tradisional sebagai wujud untuk melindungi kekayaan intelektual Provinsi  Bengkulu, untuk mengetahui faktor penghambat dalam eksplorasi pengetahuan obat tradisional serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional di Bengkulu. Penelitian menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi oleh pembuat obat tradisional. Obat tradisional telah ada sejak turun temurun dan memberikan khasiat kepada konsumen. Eksplorasi pengetahuan ini unsur kekayaan intelektual, beberapa permasalahan pembuat tidak mengetahui bahwa kekayaan intelektual itu dapat melindungi kebudayaan yang telah ada. Peran pemerintah sangat diperlukan  ntuk melindungi kebudayaan nasional terutama kebudayaan daerah sebagai asset bangsa Indonesia.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"30 1","pages":"304-315"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46700097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat","authors":"Laras Susanti","doi":"10.22146/JMH.29054","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.29054","url":null,"abstract":"Abstract. Background of this article is, although it was first emerged in Common Law system countries, the practice of class action has been growing in Indonesia. This mechanism brings an opportunity to simplified the court’ process and to reduce the risk of disparity judgements. This article found similarities and differences scope and procedure of certification in Indonesia and the USA. Before examining the case, a presiding judges, accordingly to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2002 concerning Procedure of Class Action, have to determine whether the case is eligible to be examine as class action case. This procedure is universally well-known as certification mainly focuses on the fulfilment of class action’s substantive requirements: numerosity, commonality, typicality and adequacy of representation and formal requirements. The similar requirements are also implemented in the USA accordingly to Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23 Class Action. However, in those countries have different procedure when it comes to legal remedy to the certification order, mechanism to opt-out in case of settlement or withdrawal, the role of judge in assisting poor litigants and determining counsel’s fee. This article recommends Indonesia has to amend the Supreme Court regulation to add provisions on legal remedy, and mechanism to opt-out in case of settlement or withdrawal. ","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"118 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77123533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum","authors":"C. R. Ramadhan","doi":"10.22146/JMH.31169","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.31169","url":null,"abstract":"AbstractCommon law countries, known as a jurisdiction where the judge makes law. However, this conception adopted by Civil Law countries including Indonesia. In Indonesia, the judge in court or Constitutional Court occasionally interpret and create a law to fill in the gap between law and society or amend the law to respond citizens’ interest. This practice has longstanding tradition and srong root since Roman Empire and also in Indonesia. It becomes one of the influential factors of the convergence of Common law judiciary system that could invent the law in Indonesia.IntisariNegara penganut sistem hukum Common Law dikenal sebagai yurisdiksi dimana hakim sebagai pihak pembuat hukum (judge made law). Konsep tersebut sudah diadopsi negara bersistem hukum EropaKontinental seperti Indonesia. Hakim pengadilan maupun hakim konstitusi tidak jarang membuat penemuan hukum untuk mengisi ketiadaan hukum atau memperbarui hukum agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Praktik penemuan dan pembentukan hukum oleh hakim di pengadilan ini ternyata memiliki akar sejarah serta tradisi yang cukup kuat sejak zaman romawi dan termasuk juga di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting terjadinya konvergensi sistem peradilan Common Law yang menemukan dan membentuk hukum di Indonesia.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80203779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Possition of Legal Service Agreement Between Advocates and Clients in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection","authors":"Sa’ida Rusdiana","doi":"10.22146/JMH.29340","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.29340","url":null,"abstract":"AbstractThe legal services agreement established between the Advocate and the Client is bent in submission to the provisions set forth in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The rights and obligations arising between the Advocate and the Client under legal service agreement shall be protected by Law Number 8 of 1999. In the event of a dispute between the Client and the Advocate, the execution of the legal services agreement may use dispute resolution as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Advocates can be regarded as business actors as referred to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, in addition to performing professional duties that adhered to the professional code of ethics and legislation as mandated by Law No. 18 of 2003 on Advocates, an Advocate through a legal services agreement conducting business activities in various economic fields.IntisariPerjanjian pemberian jasa hukum yang dibuat antara Advokat dan klien tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antara Advokat dan klien berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut. Apabila terjadi sengketa antara klien dan Advokat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jasa hukum dapat menggunakan payung hukum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Advokat dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain menjalankan tugas profesi yang berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat melalui perjanjian pemberian jasa hukum menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86845972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"How Adat Law Breaks The Cycle Of Vengeance: The Epkeret Tradition in Southern Buru","authors":"A. Siswanto, Leo Christy Menoha Teslatu","doi":"10.22146/JMH.29212","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.29212","url":null,"abstract":"AbstractThis study was conducted on epkeret practice as an adat institution to resolve the conflict in South Buru. Specifically, the examined problems are how epkeret contributes to resolving inter-family conflicts and how the parties perceive epkeret. This study aims to identify the potential of epkeret as a customary  dispute resolution. The research, which was mainly conducted using interview method, reveals that epkeret played an important role in preventing the cycle of violence in society. Another result obtained is that parties associated with epkeret have a positive perception of this adat institution.IntisariPenelitian ini dilakukan terhadap praktik epkeret sebagi pranata adat untuk menyelesaikan konflik di Buru Selatan. Secara lebih spesifik masalah yang diteliti adalah bagaimana kontribusi epkeret dalammenyelesaikan konflik antar-keluarga dan bagaimana pihak-pihak yang terkait mempersepsikan epkeret. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi epkeret sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara adat. Penelitian yang terutama dilakukan melalui metode wawancara ini mengungkapkan bahwa epkeret memainkan peran penting untuk mencegah siklus kekerasan di dalam masyarakat. Hasil lain yang diperoleh adalah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan epkeret memiliki persepsi positif terhadap pranata adat ini.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83114953","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hybridity in Transitional Justice: Legacy of The “Khmer Rouge Tribunal”","authors":"D. Apro, Sudarmo Sudarmo","doi":"10.22146/JMH.30061","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.30061","url":null,"abstract":"AbstractCountries throughout the world practice several forms of transitional justice, hoping to attain peace, democratic stability and reconciliation. They apply different mechanisms to achieve these goals. Thispaper offers a theoretical analysis of foundation, proceedings and legacy of the Extraordinary hambersin the Courts of Cambodia (ECCC). First, the Author examines the notion of the analysis of hybrid courts as a way of overcoming constraints that criminal justice mechanisms in post-conflict societies may face. Second, the Author explores the so-called “Khmer Rouge Tribunal”. Due to the significance and controversies that surround the ECCC, its work attracts great attention. Furthermore, political will is critical, so these hybrid judicial institutions should have more international support in terms of political means, funds, dissemination of results, and complementary mechanisms of transitional justice.IntisariNegara-negara di seluruh dunia mempraktikkan beragam bentuk keadilan transisional, dengan harapan untuk memelihara perdamaian, stabilitas demokrasi, dan rekonsiliasi. Mereka menerapkan mekanisme yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menyajikan analisis teori yang dilakukan terhadap landasan, proses, dan pengaruh Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Pertama-tama, penelitian ini meninjau gagasan mengenai analisa terhadap pengadilan hibrida sebagai cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh mekanisme pengadilan pidana di masyarakat pascakonflik, dan kedua, mengeksplorasi apa yang disebut “Pengadilan Khmer Rouge”. Karena signifikansi dan kontroversi yang menyelubungi ECCC, karyanya menerima perhatian yang besar. Tekad secara politis sangat penting, sehingga pengadilan hibrida ini dapat memperoleh dukungan internasional lebih banyak dalam hal sarana politik, dana, penyebaran hasil, dan mekanisme untuk melengkapi keadilan transisional.","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90355658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya","authors":"Fajar Winarni","doi":"10.22146/JMH.29160","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JMH.29160","url":null,"abstract":"Abstract This research, which has a title “Legal Aspect Of Community Participation In Preservation Of  Cultural Heritage (Study on Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta)”, is to examine the implementation of Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta as a form of community participation in preservation for cultural heritage, and to study the setting of School of Cultural Heritage in the future in order to instill public awareness of the preservation of cultural heritage. This research is an empirical law study. The research material was obtained by field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this research are: First , the School of Cultural Heritage is a new program launched in 2017. The implementation of the activities is intended as an effort of socialization for the community, especially the younger generation, which is packed in the form of cultural heritage learning at school or in the office of Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta and the cultural heritage site. Second , the setting of School of Cultural Heritage based on community participation and sustainable is to make the School of Cultural Heritage as a local content in the primary and secondary school curriculum. The need for this activity is set forth in the form of Governor Regulation on Local Content of Cultural Heritage and Governor Regulation concerning School of Cultural Heritage. Intisari Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan untuk mengkaji pengaturan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY di masa yang akan datang dalam tujuannya untuk menanamkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama , Sekolah Cagar Budaya merupakan program baru yang diluncurkan pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi bagi masyarakat terutama generasi muda, yang dikemas dalam bentuk pembelajaran cagar budaya di sekolah atau di kantor BPCB DIY dan di situs cagar budaya. Kedua , pengaturan Sekolah Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan adalah menjadikan Sekolah Cagar Budaya sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perlunya kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Peratu","PeriodicalId":30794,"journal":{"name":"Mimbar Hukum","volume":"30 1","pages":"94-108"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47009933","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}