Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains最新文献

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)","authors":"Safrina Hardian Panjaitan, Nelvitia Purba","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.418","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.418","url":null,"abstract":"Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janindapat hidup di luar rahim dan digunakan sebagai kendala bila usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau 22 minggu yang lalu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Aborsi, meskipun yang paling berbahaya, adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi dibagi menjadi dua jenis: Aborsi Provocatus Therapeuticus dan Aborsi Provocatus Criminalis. Provocatus Therapeuticus Abortion adalah aborsi Provocatus yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara. Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014. Bahwa unsur “dengan sengaja “melakukan aborsi telah terpenuh dari Pasal Pasal 194 UU Rl. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , maka Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.\u0000Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan3hukum tindak pidana3aborsi? Bagiamana3pertimbangan hakim3dalam menjatuhkan putusan nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan?\u0000Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara.\u0000Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014. Bahwa unsur dengan sengaja melakukan aborsi telah terpenuh dari Pasal Pasal 194 UU Rl. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , maka Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana aborsi diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik dari latar belakang terdakwa, pengakuan terdakwa dan penyesalan terdakwa saat dipersidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai sendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  selama  2 (dua) tahun  dan denda sebesar Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu).\u0000 \u0000 ","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"192 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116145694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEJAHATAN REMAJA (KLITIH) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM","authors":"Fika Putri Rofifah, Aris Prio, Agus Santoso, A. Sarifah, Dewi Kahesti, Fatih Ijlal, Abelia Putri, Hafizatul Athalia, Hafizh Novian, Malida Arneta, Rinche Sekar, Rohsawati Mawardany, Salsa Zulaykha, A. Info, Hak Asasi Manusia Pelanggaran","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.409","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.409","url":null,"abstract":"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.. Berdasarkan prinsip nya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam pelaksanaan HAM terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Sedangkan kejahatan remaja (klitih) termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, karena berupa tindakan penganiayaan serta aksi kekerasan. Kejahatan remaja (klitih) juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena beberapa kasus mengakibatkan meninggalnya korban, sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami teliti ternyata Pelanggaran HAM dari kasus kejahatan remaja (klitih) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh karakter remaja itu sendiri seperti emosi yang sulit terkontrol. Kemudian dari faktor eksternal, lingkungan dan keluarga memiliki peran yang sangat mempengaruhi kepribadian seorang remaja seperti pergaulan yang buruk dan kurangnya pengarahan dari orang tua.\u0000 ","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125778635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital","authors":"Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, Sabil Mokodenseho, A. Info, Tindak Pidana, Jawa Cyber, Barat Penegakan, Hukum Kejahatan, Digital","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.447","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.447","url":null,"abstract":"Penelitian ini berfokus pada pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat dan mengkaji peran hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Pendekatan metode campuran diadopsi, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menganalisis kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perspektif pemangku kepentingan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dan analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk memerangi kejahatan siber. Namun, tantangan seperti sifat ancaman siber yang berkembang pesat, masalah yurisdiksi, hambatan hukum dan prosedural, masalah privasi, dan kesadaran publik yang terbatas menghambat penegakan hukum yang efektif. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya kerangka hukum yang dapat beradaptasi, peningkatan koordinasi di antara lembaga penegak hukum, sumber daya dan keahlian yang lebih baik, kemitraan pemerintah-swasta, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan strategi penegakan hukum, dan mendorong kerja sama publik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126915904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat","authors":"Muhamad Ammar Muhtadi, A. Info, Kata Kunci, Name Muhamad, Ammar Muhtadi","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.445","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.445","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dan studi kasus kualitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap topik penelitian. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei, untuk melihat dampak dan persepsi peraturan daerah terhadap hak asasi manusia. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan efektivitas peraturan-peraturan tersebut. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan persepsi yang secara umum positif terhadap dampak dan efektivitas peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, tantangan dalam implementasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya diidentifikasi. Temuan kualitatif menekankan pentingnya pengembangan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia. Bagian diskusi memberikan analisis dan interpretasi dari temuan-temuan yang ada, membandingkannya dengan literatur yang ada. Implikasi dari temuan penelitian ini bagi pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pembela hak asasi manusia juga dibahas, dengan menyoroti pentingnya mengatasi tantangan dan mengimplementasikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131348944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SELEBRASI KEADILAN","authors":"Qoriq Nur Azizah, Anggi Syaharani, E. Saputri, Aris Priyoagus Santosa, Athaya Zuhra Silanurrahmi, B. Kurniawati, Firdhaus Ayu, Farasati, Gamadhan Kholid, Rahman Hakim, Izah Putri Arisanti, Muhammad Hammam Izzudin, Abelia Febriana, Salma Agustia, Pramesti, Soraya Ismi, Nurrika Azizah, Tegar Aditiakesuma, Article Info, Hak Asasi Hukum Penganiayaan, Manusia, Name Qoriq","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.407","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.407","url":null,"abstract":"Hukum ibarat pedang bermata dua, artinya di samping hukum melindungi hak asasi manusia, disisi lain hukum membatasi kebebasan atau hak manusia. Dapat dilihat bahwa dalam penyidikan perkara pidana, dimana setiap orang berhak atas perlindungan jika mereka bersentuhan dengan hukum, tetapi ketika seseorang melanggar aturan hukum, kebebasan bergeraknya harus dibatasi agar kepentingan umum tidak terancam. Metode penelitian yang dipakai adalah studi literature, jenis penelitian ini mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Kesimpulan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum pancasila memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Macam-macam HAM meliputi hak pribadi, hak kepemilikan, hak kesetaraan hukum, hak politik, hak sosial budaya, dan hak procedural. Faktor-faktor pelanggaran HAM termasuk sikap egois, kurangnya toleransi, dan mementingkan diri sendiri. Dalam kasus pengeroyokan, pelaku MD melanggar norma sosial, sila ke-5 Pancasila tentang keadilan sosial, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121966773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce di Indonesia","authors":"M. Anugrah, Muhammad Nur Syahid, Sahri, Fikri Miftakhul Azka, M. Anwar","doi":"10.58812/jhhws.v2i05.354","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354","url":null,"abstract":"Data statistik kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) membuktikan kenaikan masing- masing tahunnya. Perihal ini bersamaan dengan kemajuan teknologi data serta komunikasi dan terus menjadi bagusnya jaringan prasarana komunikasi. Ekonomi berplatform elektronik memiliki kemampuan yang besar untuk Indonesia, serta ialah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Riset ini berupaya menganalisa kasus bagaimana tantangan hukum dalam bidang usaha e-commerce serta bagaimana kedudukan penguasa dalam mendukung lahirnya pelaku- pelaku upaya e-commerce terkini. Riset ini memakai pendekatan kualitatif, bertabiat deskriptif analisa dengan wujud riset desk study. Hasil riset merumuskan kalau: awal, tantangan hukum dalam pembangunan e-commerce ialah: wujud tubuh hukum, perizinan; pandangan keabsahan serta proteksi hukum para pihak dalam komunitas e-commerce; serta kedua, kedudukan penguasa dalam pembangunan bidang usaha e-commerce merupakan dengan melaksanakan koreksi sistem hukum nasional cocok dengan gairah kemajuan telematika serta menerbitkan regulasi yang muat pandangan: pendanaan, perpajakan, proteksi pelanggan, pembelajaran serta pangkal energi orang, prasarana jaringan komunikasi, peralatan, keamanan siber serta manajemen eksekutif denah jalur e-commerce. ","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122648818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam","authors":"Jaidun","doi":"10.58812/jhhws.v2i05.304","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.304","url":null,"abstract":"Memiliki istri lebih dari satu (poligami) merupakan dambaan bagi semua suami. Poligami dalam lembaga hukum Indonesia (UU Perkawinan) diperbolehkan, bahkan diberikan kesempatan kepada suami untuk menggunakan hak poligaminya secara terbatas, dengan syarat mutlak harus mendapat persetujuan tertulis atau tidak tertulis dari istri pertama. Jika pelaku poligami tetap melakukan poligami tanpa persetujuan tertulis dari istri pertama, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dipidana penjara berdasarkan rumusan Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP. Proses penanganan tindak pidana dimaksud harus berdasarkan laporan pengaduan dari istri pertama yang memiliki legal standing. Islam memperbolehkan suami untuk menikahi satu, dua, tiga atau empat wanita secara terbatas pada waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda dan tidak memerlukan persetujuan tertulis atau tidak tertulis dari istri pertama, selama suami yang berpoligami mampu untuk berpoligami dan mampu. mampu berlaku adil terhadap istrinya, adil yang dimaksud adalah adil dalam hal pemberian uang, makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang layak dan adil dalam memberikan nafkah biologis sesuai dengan kemampuan suami.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132374357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968)","authors":"Ramdani Husein Renngur","doi":"10.58812/jhhws.v2i05.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.323","url":null,"abstract":"Penelitian ini akan mencari tahu Ideologi yang dianut pada kebijakan reforma agraria pada masa orde lama dan orde baru, pencaharian dimulai dengan menganalisis produk hukum yang dikeluarkan pada saat itu serta melihat kondisi sosio-politik pada saat itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif. Data-data diperoleh dari literatur serta sumber-sumber sekunder diperoleh dari karya dan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kemudian ditelaah secara kualitatif. Terdapat perbedaan antara kebijakan reforma agraria pada masa orde lama dan orde baru, hal ini tentunya tidak terlepas dari ideologi yang dianut pada masa itu, artinya proses pembentukan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh ideologi yang digunakan pada masa itu. Kesimpulan dalam tulisan ini ialah pada era Orde Lama, ideologi yang dominan pada saat itu ialah nasionalisme, dapat dilihat dari berbagai produk hukum yang berupaya untuk menghilangkan kebijakan pemerintah kolonial, sedangkan era Orde Baru, lebih fokus pada pembangunan ekonomi, itu sebabnya dapat dikatakan ideologi yang dominan pada masa itu ialah Pembangunanisme atau Developmentalisme.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130485974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Hukum Penipuan Properti dalam Industri Konstruksi di Indonesia","authors":"Cindy Cintya Lauren","doi":"10.58812/jhhws.v2i05.330","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.330","url":null,"abstract":"Penipuan properti dalam industri konstruksi telah menjadi masalah yang merugikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penipuan properti dalam konteks industri konstruksi di Indonesia. Landasan teori meliputi definisi penipuan properti, peraturan hukum yang relevan, dan tinjauan literatur yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan analisis kasus yang diperoleh dari studi literatur dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan properti memiliki dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi. Implikasi hukum dari penipuan properti meliputi kerugian finansial bagi konsumen, kerusakan reputasi bagi kontraktor, dan ketidakpastian hukum dalam menangani kasus penipuan properti. Selain itu, kelemahan dalam peraturan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implikasi hukum dari penipuan properti dalam industri konstruksi di Indonesia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah ini serta untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114761711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia","authors":"Keevin Keane Verdianto, Annisa Ferdyanti, Cherry Liem, K. Nabila, Susan Febrina Pramono","doi":"10.58812/jhhws.v2i05.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.311","url":null,"abstract":"Kelompok LGBT di Indonesia masih rentan mendapat perlakuan diskriminatif yang didorong oleh stigma dengan pembenaran agama dan moralitas. Tindakan diskriminatif diperparah dengan dorongan pernyataan aparat negara dan pemuka agama, sehingga memunculkan homofobia di kalangan masyarakat. Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang LGBT secara menyeluruh, namun telah terdapat beberapa peraturan daerah yang mendiskriminasikan hak-hak LGBT. Kelompok LGBT seharusnya memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama dengan masyarakat lainnya. Yogyakarta Principle merupakan hasil bentuk perjuangan kesetaraan hak LGBT di Indonesia yang telah ada sejak tahun 2016, namun pihak pemerintah tidak dapat merespon tuntutan prinsip tersebut dengan baik karena terkendala dengan ajaran agama dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ketiadaan hukum yang jelas dan berbagai bentuk opresi dari beberapa kelompok menyebabkan kedudukan kelompok LGBT yang hanya sebagai warga negara kedua di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak LGBT apa saja yang dimiliki dan atau dibatasi oleh undang-undang Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum LGBT dianggap mengancam ketentraman masyarakat, melanggar nilai-nilai yang diajari agama, serta dianggap tidak sehat secara mental, sosial, dan spiritual. Hal tersebut membuat kaum LGBT mengalami keterbatasan dalam tiga hak, yaitu hak mengekspresikan diri, hak menikah, dan hak untuk masuk dalam pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia kurang dapat melindungi hak LGBT karena undang-undang yang ada di Indonesia masih sangat terikat dengan nilai-nilai sosial dan agama.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115941836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}