{"title":"Analisis Pelanggaran Kode Etik Psikologi (Studi Kasus Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel)","authors":"Bagas Rahmatullah","doi":"10.58812/jhhws.v2i07.439","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.439","url":null,"abstract":"Psikolog merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang lekat dengan hubungan interpersonal dengan klien atau pasien. Salah satu kewenangan psikolog adalah memberikan diagnosis terkait kesehatan mental individu dengan memerhatikan kebutuhan dan hak klien. Unsur penting dari hak klien adalah terkait dengan rekam psikologis yang memuat kondisi psikologis klien pada saat dan sesudah melakukan konseling. Kerahasiaan rekam psikologis klien diatur dalam Kode Etik Psikologi Bab 5 Pasal 23-27 yang berisikan panduan psikolog dalam bertanggungjawab atas rekam psikologi yang ia buat. Pada perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL ditemukan adanya pelanggaran hak berupa pembukaan rekam psikologis klien anak ke publik yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum yang terjadi. Dampak dari perkara ini menyebabkan para tergugat dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman administrasi berupa penggantian ganti kerugian materil maupun imateril. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dasar hukum yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Disimpulkan bahwa terdapat asas hukum yang hakim gunakan sebagai dasar putusannya, diharapkan dengan adanya hasil tinjauan ini dapat memberikan pengetahuan ilmiah kepada pembaca terkait sanksi perdata bagi profesi psikologi yang terbukti melanggar kode etik profesi nya.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"744 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132745366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ujang Badru Jaman, Yana Priyana, Mursyidin Ar-Rahmany
{"title":"Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang","authors":"Ujang Badru Jaman, Yana Priyana, Mursyidin Ar-Rahmany","doi":"10.58812/jhhws.v2i07.545","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545","url":null,"abstract":"This research investigates the impact of legal policies on human rights protection in developing countries, focusing on the case of Indonesia. By employing a mixed-method approach, this study combines qualitative and quantitative data to assess the effectiveness of legal measures and their implementation in protecting human rights in Indonesia. The research identifies key human rights challenges, barriers to policy implementation, as well as the roles of civil society and international support in advancing human rights. The findings reveal the positive effects of legal policies and significant challenges in their implementation. Proposed recommendations aim to strengthen human rights protection through legal policies, contributing to a more just and equal society in Indonesia and other developing countries.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129571050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur)","authors":"Rose Dina Fitriyah, Irvan Iswandi","doi":"10.58812/jhhws.v2i07.480","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.480","url":null,"abstract":"Zakat merupakan jalinan ikatan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, ikatan tersebut diperbarui setiap tahun, terus menerus. Zakat, infak, dan sedekah pada hakikatnya akan berdampak positif apabila ditunaikan oleh pribadi muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan yang ada di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur yang akan ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pada program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur sehingga mengetahui program yang ada benar-benar telah dirasakan oleh para mustahik zakat dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendayagunaan program kesehatan ini termasuk yang mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan program kesehatan yang dilaksanakan karena hanya dapat diikuti oleh anak yatim, piatu, yatim piatu, duafa binaan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur, dan para civitas nya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hal ini belum memenuhi seluruh mustahik yaitu delapan asnaf seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, namun sudah mencakup empat asnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat dan sabilillah. Sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam praktik pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Al-Qur’an.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116063130","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENEGAKAN KODE ETIK TANGGUNG JAWAB PROFESI TENAGA KESEHATAN","authors":"Ceri Febila, Ade Intan Rahmawati, Anggita Norma Diwanti, Farah Adiba Nuraini, F. Ratnasari, Ika Firhandini, Irvani Faizzah Nadhif, Nadila Rahmawati, Nevine Viara, Rahmani Dewi Kuncorowati, Faiq Fadhil, Dzulfiqar Bariq, A. Info, Etika Petugas, Kesehatan Keselamatan, Pasien","doi":"10.58812/jhhws.v2i07.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.476","url":null,"abstract":"Permasalahan etika di dunia rumah sakit seperti halnya fenomena gunung es. Di lndonesia banyak permasalahan yang tidak terungkap. Mulai dari kasus dugaan malpraktik, kelalaian dalam penanganan pasien, diskriminasi terhadap pasien, sampai tindak kriminal lainnya. Tenaga medis memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Di antaranya dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Saat ini keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus seperti malpraktik, diskriminasi, dan lainnya. Setiap profesi kesehatan memiliki kode etik masing-masing. Keberadaan kode etik seharusnya menjadi aspek dalam penerapan budaya keselamatan pasien. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah faktor yang harus diutamakan oleh petugas kesehatan dibandingkan faktor yang lain. Metode yang digunakan yaitu menelaah dari berbagai sumber publikasi ilmiah secara online. Dari hasil pencarian kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah pembahasan dan kesimpulan dari topik yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian kode etik yang dimiliki oleh profesi tenaga kesehatan harus selalu diterapkan sebagai upaya untuk menerapkan budaya keselamatan pasien. Pasien akan merasa puas apabila terlayani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Untuk menerapkan budaya keselamatan pasien dan menjalankan kode etik profesi diperlukan iklim berorganisasi yang baik. Aspek etika menjadi bagian penting dalam melakukan pelayanan kepada pasien","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"95 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125716413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan","authors":"Erry Fitrya Primadhany","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.444","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444","url":null,"abstract":"Hukum perlindungan konsumen memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam interaksinya dengan pelaku usaha. Dalam konteks produk pangan, perlindungan konsumen menjadi lebih signifikan karena dampaknya yang langsung terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Sukabumi di Indonesia dan mengkaji implikasi undang-undang perlindungan konsumen terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada produk pangan. Pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara, survei, dan analisis hukum digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam kerangka kerja perlindungan konsumen, termasuk tantangan dalam penegakan hukum dan kesenjangan dalam kerangka kerja peraturan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak perlindungan konsumen terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, informasi, makanan yang cukup, dan ganti rugi. Tantangan dan area untuk perbaikan diidentifikasi, seperti penegakan hukum yang tidak memadai, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya kesadaran konsumen. Rekomendasi dibuat untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan konsumen, meningkatkan keamanan pangan, dan melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini menyoroti perlunya perubahan kebijakan, peningkatan investasi, dan peningkatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif di Kabupaten Sukabumi.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134348972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perlindungan Pelanggaran, Hak Asasi, Manusia Terhadap, Tradisi Kawin, Culik Antin Setiana, A. Lestari, Aulia Zahra Anwarudin, Dewani Cipta Maheswari, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, Juniarthi Shinei, Khansa Atika, Rahma, Martiana Halimah, Naina Sonia, Kholifaturrosidah, Syifa Salsabilla, T. Amalia, Vera Khalimatun Firnanda, Viranti Diah Andarista, Winda Pratiwi, Dosen Pengampu, Aris Priyo, Agus Santoso, M.Hum., A. Info, Uud Hak Adat Istiadat, Pernikahan Asasi Manusia, Name Fika, Putri Rofifah
{"title":"Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik","authors":"Perlindungan Pelanggaran, Hak Asasi, Manusia Terhadap, Tradisi Kawin, Culik Antin Setiana, A. Lestari, Aulia Zahra Anwarudin, Dewani Cipta Maheswari, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, Juniarthi Shinei, Khansa Atika, Rahma, Martiana Halimah, Naina Sonia, Kholifaturrosidah, Syifa Salsabilla, T. Amalia, Vera Khalimatun Firnanda, Viranti Diah Andarista, Winda Pratiwi, Dosen Pengampu, Aris Priyo, Agus Santoso, M.Hum., A. Info, Uud Hak Adat Istiadat, Pernikahan Asasi Manusia, Name Fika, Putri Rofifah","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.384","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384","url":null,"abstract":"Masih banyak tradisi dalam masyarakat Indonesia yang masih baik diikuti atau sudah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral dengan tujuan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berperasaan baik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum baku, yaitu. ketentuan hukum dan standar positif dalam sistem hukum yang terkait dengan masalah dipelajari. Tulisan ini, akibat hukum perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur dengan jelas dan mudah dipahami jika ada niat baik untuk mentaati dan menghormati hukum tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan prosesi adat Merariq dalam masyarakat suku Sasaki. upacara atau prosesi pernikahan yang berbeda karena budaya yang dominan di masyarakat, seperti budaya Sasak atau suku Sasak. Prosesi pernikahan suku Sasak dikenal dengan Merariq. Menurut adat Sasak, pernikahan disebut Merariq Kawin: Kawin Culik atau sistem perkawinan adat yang masih berlaku di Lombok yaitu tradisi Merariq merupakan bagian dari budaya, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Lombok yang tidak dapat dipisahkan Konteks budaya nusantara yaitu tradisi budaya Jawa yang dipengaruhi oleh agama Hindu - Filsafat Buddha dan tradisi budaya Islam.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125143235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Wilayah Yogyakarta: Sebuah Analisis Hukum Komparatif","authors":"Archi Rafferti Kriswandanu","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.443","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.443","url":null,"abstract":"Makalah penelitian ini mengkaji implementasi hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup di wilayah Yogyakarta melalui analisis perbandingan hukum. Penelitian ini mengeksplorasi persinggungan antara hak asasi manusia dan hukum lingkungan, menganalisis kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan implementasi, mendiskusikan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik dari yurisdiksi lain, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam langkah-langkah perlindungan lingkungan. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas seputar implementasi hak asasi manusia dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan, termasuk mekanisme penegakan hukum yang lemah, akses yang terbatas terhadap keadilan, koordinasi yang tidak memadai antara pihak-pihak yang berwenang, dan kesulitan dalam membangun hubungan sebab akibat antara pelanggaran tertentu dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mengacu pada instrumen hukum internasional dan studi banding, studi ini menawarkan wawasan tentang strategi dan mekanisme potensial untuk memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia di wilayah Yogyakarta dan mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk perlindungan lingkungan.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132044750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT DI DESA KAPLINGAN RT 03 RW 20","authors":"Apriliyan Yunita Sari, Aris Prio, Angel Hufadz, Azka Arsyada, Fatimah Nur, Irma Yunita, Putri Frida, Shernia Wahyu, Tegar Pamungkas, Valentino Singgih, Rizki Permata, Rio Dwi","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.405","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.405","url":null,"abstract":"Penelitian ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Kaplingan rt 03 rw 20. Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dengan melakukan penelitian langsung tentang kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat dan kami juga menggunakan metode study literature untuk mencari data data agar mendapatkan informasi mengenai pelanggaran HAM yang valid melalui Google scholar. Hasil penelitian ditemukan indikator permasalahan, hal ini terlihat dari pelanggaran HAM yaitu kurangnya toleransi dalam masyarakat seperti menyela pembicaraan selama proses musyawarah dan masyarakat memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Namun demikian, masih ada yang perlu diperbaiki dalam penerapan nilai toleransi itu sendiri pada masyarakat, agar penerapan nilai toleransi dapat dilaksanakan dan berjalan maksimal.\u0000Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Toleransi, Masyarakat ","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117027867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nadia Alvin Hamidah¹, Aris Prio, Agus Santoso², Dewa Sakti³, Evrilia Sifaul⁴, Helmi Nugraheni⁵, Maya Mukti⁶, Amanda Sukma, Naura Hafizah⁸, Putra Aditya⁹, Safrida Aulia¹⁰, Sherly Marlina¹¹, Arista Putri, Article Info, Hak Asasi Manusia, Pemerintah Era Modernisasi
{"title":"Penegakan HAM di Era Modernisasi","authors":"Nadia Alvin Hamidah¹, Aris Prio, Agus Santoso², Dewa Sakti³, Evrilia Sifaul⁴, Helmi Nugraheni⁵, Maya Mukti⁶, Amanda Sukma, Naura Hafizah⁸, Putra Aditya⁹, Safrida Aulia¹⁰, Sherly Marlina¹¹, Arista Putri, Article Info, Hak Asasi Manusia, Pemerintah Era Modernisasi","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.406","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.406","url":null,"abstract":"Dalam artikel ini membahas tentang penegakan HAM di era modernisasi. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan atau library research dengan penyajian secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dan publikasi resmi dari pemerintah. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat universal dan setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam era modernisasi ini masih terdapat kekurangan pemerintah untuk mengawasi. Namun, ada juga peluang untuk mewujudkan hak asasi manusia di era modernisasi yang dibantu oleh peran teknologi dan media sosial. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan hak asasi manusia dengan meningkatkan akses informasi publik dan meminta pertanggungjawaban pejabat untuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka memperkuat implementasi HAM di Indonesia diperlukan upaya yang terus menerus dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan strategi dan rekomendasi yang tepat Indonesia dapat terus memperkuat pelaksanaan HAM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117277997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, Muhammad Zulhidayat, A. Info, Hak Disabilitas, Hak Asasi, Manusia
{"title":"Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta","authors":"Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, Muhammad Zulhidayat, A. Info, Hak Disabilitas, Hak Asasi, Manusia","doi":"10.58812/jhhws.v2i6.446","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, wawancara kualitatif dan survei kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan data dari para pemangku kepentingan utama dan penyandang disabilitas. Studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk hambatan hukum dan kebijakan, keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur, hambatan sikap dan sosial, serta masalah kelembagaan dan implementasi. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih kuat, koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, aksesibilitas yang lebih baik, kampanye penyadaran, pengembangan kapasitas, dan pengembangan kebijakan yang berbasis data. Temuan-temuan ini memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para advokat hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115258775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}