Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains最新文献

Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat 分析联合国安理会决定在确定西岸领土法律地位方面的作用

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.796

Shohib Muslim, Arief Fahmi Lubis, S. Sahrul

{"title":"Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat","authors":"Shohib Muslim, Arief Fahmi Lubis, S. Sahrul","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.796","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.796","url":null,"abstract":"Penelitian ini menyelidiki hubungan yang rumit antara keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan status hukum suatu wilayah, dengan fokus khusus pada Tepi Barat dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan metodologi analisis dokumen kualitatif, penelitian ini mengkaji resolusi-resolusi DK PBB, instrumen hukum, perjanjian bilateral, dan pernyataan-pernyataan para pemangku kepentingan untuk mengurai dinamika yang membentuk lanskap hukum di Tepi Barat. Analisis kronologis resolusi-resolusi DK PBB mengungkapkan fase-fase yang berbeda, menyoroti pergeseran dalam pendekatan Dewan dan memberikan wawasan ke dalam narasi hukum yang berkembang. Pemeriksaan terhadap instrumen-instrumen hukum, terutama Kesepakatan Oslo dan perjanjian KTT Camp David, menggarisbawahi keseimbangan antara norma-norma internasional dan negosiasi bilateral. Perspektif para pemangku kepentingan menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang interpretasi yang diperdebatkan, yang menekankan kompleksitas penentuan hukum di wilayah tersebut. Sintesis temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai hukum internasional, resolusi konflik, dan kompleksitas konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"58 13-14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139198053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza 联合国大会决议对加沙冲突中人权保护的影响

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.795

Trisna Agus Brata, Eko Sudarmanto, Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan

{"title":"Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza","authors":"Trisna Agus Brata, Eko Sudarmanto, Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.795","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795","url":null,"abstract":"Penelitian ini menyelidiki kesadaran, opini, dan persepsi masyarakat Indonesia mengenai konflik Israel-Palestina dan peran keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sampel yang terdiri dari 1.200 partisipan disurvei, mewakili berbagai kelompok usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lokasi geografis. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan populasi dengan kesadaran yang tinggi (65%) dan pemahaman yang bernuansa tentang konflik, yang menampilkan beragam pendapat tentang isu-isu utama seperti penentuan nasib sendiri, klaim teritorial, dan kelangsungan solusi dua negara. Persepsi terhadap keputusan DK PBB menunjukkan spektrum pengaruh, dengan variasi kesadaran yang menonjol terhadap resolusi-resolusi tertentu. Opini mengenai status hukum wilayah di Tepi Barat mencerminkan lanskap yang kompleks. Analisis korelasi mengeksplorasi hubungan antara faktor demografis dan opini, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Perbandingan dengan literatur yang ada menyoroti kesesuaian global dan perspektif Indonesia yang unik. Implikasi untuk kebijakan dan diplomasi menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan strategi untuk menyelaraskan dengan sentimen publik. Dengan mengakui adanya keterbatasan dan menyarankan arah penelitian di masa depan, penelitian ini memberikan kontribusi wawasan yang bernuansa pada wacana konflik internasional dalam konteks budaya yang beragam.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"1696 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139204084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 根据 1945 年《宪法》第 18B 条保护土著人民并为其实现权利提供福利

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.730

Raden Ajeng Diah, Puspa Sari, Article Info, Masyarakat Adat Perlindungan, Pasal, Name Raden, Ajeng Diah

{"title":"Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945","authors":"Raden Ajeng Diah, Puspa Sari, Article Info, Masyarakat Adat Perlindungan, Pasal, Name Raden, Ajeng Diah","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.730","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730","url":null,"abstract":"Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, Negara mengakui dan menghormat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya. Artikel ini membahas hak-hak dari masyarakat hukum adat terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejalagejala. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh masyarakat hukum adat masih memperoleh hak-haknya yang diatur dalam dasar negara republik Indonesia. Aturan tersebut hidup secara berdampingan dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat dan hukum nasional hidup berdampingan dengan pemerintah tetap memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap hukum adat.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"21 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139196914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya 法律与文化研究中的达雅克木朗布当习惯法体系

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.734

Lidya Imelda Rachmat

引用次数: 0

Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat 执法部门在打击西爪哇省腐败中的作用效果

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.797

Tora Yuliana, Eko Sudarmanto, Yana Priyana

{"title":"Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat","authors":"Tora Yuliana, Eko Sudarmanto, Yana Priyana","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.797","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797","url":null,"abstract":"Penelitian ini menyelidiki hubungan yang kompleks antara penegakan hukum dan korupsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami menggabungkan tanggapan survei dan data wawancara untuk melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sedang hingga tinggi, ditambah dengan kesenjangan dalam hal efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan di berbagai daerah. Analisis inferensial, melalui pemodelan regresi, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat korupsi. Efektivitas investigasi muncul sebagai faktor penting, dengan peningkatan yang berkorelasi dengan penurunan korupsi. Kerangka kerja hukum menunjukkan dampak positif, bertindak sebagai pencegah, sementara strategi pencegahan menunjukkan hubungan yang berbeda. Faktor-faktor sosial-ekonomi terlibat dalam membentuk dinamika antara penegakan hukum dan korupsi. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan temuan-temuan ini, dengan menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan dalam kapasitas investigasi, penyempurnaan kerangka hukum secara terus menerus, dan integrasi strategi antikorupsi yang komprehensif.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139208108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual 假期与性犯罪未遂有关

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.745

Akbar Sanjaya

{"title":"Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual","authors":"Akbar Sanjaya","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.745","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.745","url":null,"abstract":"Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"100 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139204427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Urgensi Polusi Udara di Jakarta 雅加达空气污染紧迫性对环境法的影响

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.794

Della Kristiana, Ie Lien Risey Junia, C. Cindy

{"title":"Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Urgensi Polusi Udara di Jakarta","authors":"Della Kristiana, Ie Lien Risey Junia, C. Cindy","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.794","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.794","url":null,"abstract":"Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139201926","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City Rempang 土著社区与 BP Batam 公司之间因开发 Rempang 生态城而产生的土地纠纷冲突

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.798

Nabila Annisa Fuzain

引用次数: 0

Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau 廖内群岛 Rempang 渔业社区的社会结构

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-11-30 DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.801

Nadya Salsa Tanjung

{"title":"Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau","authors":"Nadya Salsa Tanjung","doi":"10.58812/jhhws.v2i11.801","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.801","url":null,"abstract":"Struktur sosial dalam masyarakat nelayan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Indonesia, mencerminkan perpaduan antara tradisi budaya yang kaya dan tantangan modernisasi. Pulau ini memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan aktivitas nelayan, dan struktur sosialnya tercermin dalam hubungan antaranggota masyarakat dan peran yang dimainkan oleh setiap individu. Komunitas ini terdiri dari nelayan pemilik modal dengan peralatan modern dan nelayan kecil yang menggunakan peralatan tradisional, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dalam hierarki internal. Nilai-nilai budaya seperti semangat gotong royong dan solidaritas tetap kuat di antara nelayan, membantu mereka menghadapi tantangan laut yang ganas dan membagi hasil tangkapan. Meskipun ada perubahan signifikan akibat modernisasi perikanan, komunitas nelayan Pulau Rempang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait peraturan perikanan dan berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya laut. Struktur sosial ini juga mencerminkan ketergantungan komunitas pada sumber daya laut, yang dipengaruhi oleh musim ikan, arus laut, dan kondisi cuaca. Meskipun ada ketidaksetaraan ekonomi, komunitas ini terus mempertahankan nilai-nilai budaya yang kuat dan kedekatan dengan laut sebagai ciri khasnya. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur sosial ini, kita dapat menghargai kompleksitas kehidupan nelayan di Pulau Rempang dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun dihadapkan pada dampak modernisasi, komunitas nelayan ini terus berjuang untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.","PeriodicalId":267191,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"32 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139207505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Inovasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi dan Pendekatan Hukum 倡导人权的创新:法律策略和方法

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-08-31 DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.606

Sopian, Desmarani Helfisar

引用次数: 0