Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum最新文献

YURISDIKSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA PANTAI DALAM PROTEKSI KAPAL KARAM SEBAGAI WARISAN BUDAYA BAWAH LAUT 印度尼西亚作为沿海国家的沿海保护沉船作为海底文化遗产的管辖权

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-31 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p123-142

Sakina Fakhriah, Ari Afriansyah

{"title":"YURISDIKSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA PANTAI DALAM PROTEKSI KAPAL KARAM SEBAGAI WARISAN BUDAYA BAWAH LAUT","authors":"Sakina Fakhriah, Ari Afriansyah","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p123-142","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p123-142","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas hak dan kewajiban negara pantai atas pencarian, pemanfaatan, dan perlindungan benda-benda bersejarah bawah air yang diamanatkan oleh hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982) dan Konvensi Warisan Budaya Bawah Laut (UCH Convention). Tulisan ini melihat bahwa perlindungan UCH di Indonesia menjadi tidak maksimal dikarenakan regulasi nasional yang disharmonis dan inkonsisten. Temuan lain adalah Indonesia belum meratifikasi UCH Convention karena adanya perbedaan prinsip dasar UCH Convention dengan kepentingan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode perbandingan terhadap sejumlah regulasi nasional. Pada akhirnya, artikel mencoba untuk memaparkan langkah-langkah terbaik bagi instansi terkait dalam menyusun strategi perlindungan dan pengelolaan UCH yang efektif, dengan cara memaparkan kendala dan langkah strategis yang dapat pemerintah Indonesia terapkan tanpa harus melakukan ratifikasi UCH Convention. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan reformasi regulasi melalui penguatan kedaulatan Indonesia, pengetatan izin dan peningkatan kontrol dan pengawasan yang lebih terstruktur, serta peningkatan koordinasi antar-instansi.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124835541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: UPAYA MENDAMAIKAN PERTENTANGAN ANTARA PEMBATASAN DAN PELONGGARAN HUKUM DAN DISKRESI BAGI PRESIDEN (EKSEKUTIF) 国家经济危机法:努力调和限制与放松法律和总统(行政)纪律之间的对立

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-27 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p103-122

Y. Y. Rissy

{"title":"PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: UPAYA MENDAMAIKAN PERTENTANGAN ANTARA PEMBATASAN DAN PELONGGARAN HUKUM DAN DISKRESI BAGI PRESIDEN (EKSEKUTIF)","authors":"Y. Y. Rissy","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p103-122","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p103-122","url":null,"abstract":"Pendekatan negara hukum dalam keadaan normal dan krisis sering kali dipertentangkan. Untuk mengurangi ketegangan ini, diperlukan pendekatan alternatif yang mendamaikan kedua kutub. Untuk itu, artikel ini menganalisis pendekatan negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan krisis ekonomi atau pendekatan negara hukum krisis ekonomi (The Economic Crisis Rule of Law Approach). Dalam pendekatan ini, diargumentasikan adanya dua pendekatan yang berdampingan (coexist) yakni mentaati prinsip negara hukum sekaligus memberi peluang fleksibel bagi Presiden (eksekutif) dalam memitigasi krisis ekonomi. Untuk itu, sekalipun dalam keadaan darurat ekonomi, ada kebutuhan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum tetapi pada saat bersamaan ber-negara hukum dalam darurat ekonomi idealnya perlu tetap rasional, efisien, menciptakan kepastian, menjamin prediktabilitas, bersifat prospektif dan mencegah perilaku opportunistik dan moral hazard. Tujuan utama pendekatan negara hukum dalam krisis ekonomi ialah tercapainya pemulihan krisis dengan cepat tetapi juga sekaligus membantu pencapaian tujuan utama negara hukum substantif yakni perlindungan harkat dan martabat manusia, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128425716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DINAMIKA PENGATURAN KRITERIA PENGALIHFUNGSIAN LP2B SAMPAI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-16 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p83-102

Anggita Mustika Dewi

引用次数: 0

MENILIK PEMENJARAAN TERPIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN 从目标的角度来看，考虑监禁精神分裂症患者

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82

Y. Ohoiwutun, Dodik Prihatin A.N., S. Samosir, Godeliva Ayudyana Suyudi

{"title":"MENILIK PEMENJARAAN TERPIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN","authors":"Y. Ohoiwutun, Dodik Prihatin A.N., S. Samosir, Godeliva Ayudyana Suyudi","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82","url":null,"abstract":"Skizofrenia termasuk gangguan jiwa golongan psikotik. Dalam beberapa kasus pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku skizofrenia. Ketepatan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia merupakan fokus dari tulisan ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus putusan pengadilan digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ di dalam Hukum Pidana Indonesia menganut gemischte methode dengan sistem deskriptif normatif. Keterangan ahli jiwa, tidak mengikat hakim di dalam memutus perkara, dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara berdasarkan keyakinannya, meskipun terdakwa seorang skizofrenia. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia paranoid kronik berorientasi pada teori tujuan retributif, sedangkan pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia fase remisi berorientasi pada teori teleologis. Mengingat sifat berbahayanya seorang skizofrenia, seharusnya sebelum dan selama menjalani sanksi pidana penjara memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap sesama narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan selama terpidana menjalani sanksi.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124085059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINES PADA PENGUASAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-11-15 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p37-62

Siti Anisah

{"title":"ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINES PADA PENGUASAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA","authors":"Siti Anisah","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p37-62","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p37-62","url":null,"abstract":"Kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) acapkali menguasai essential facilities sehingga menimbulkan penguasaan pasar. Dalam perkara-perkara penguasaan pasar, studi ini menemukan bahwa dalam dua kasus dengan objek yang sama, Majelis Komisi memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda. Dalam suatu putusan, Majelis Komisi tidak membenarkan penguasaan pasar secara monopolistis oleh BUMN atas dasar Essential Facilities Doctrine (EFD), namun dalam putusan lain Majelis Komisi terlihat membenarkan penguasaan pasar secara monopolistis oleh BUMN atas dasar Pasal 33 UUD NRI 1945 sehingga ini dikategorikan sebagai monopoly by law. Artikel ini hendak mempertahankan argumen bahwa EFD sepatutnya dipertimbangkan Majelis Komisi pada setiap perkara penguasaan pasar oleh BUMN yang menguasai essential facilities, dalam hal ini, aspek penguasaan pasar oleh BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya masih jarang dianalisis berdasarkan doktrin persaingan usaha tentang essential facilities. Studi ini berfokus pada pertanyaan bagaimana penguasaan pasar oleh BUMN berdasarkan EFD? Dengan metode penelitian normatif, studi ini menemukan bahwa berdasarkan EFD, setiap perusahaan yang memiliki kontrol atas suatu essential facility termasuk BUMN berkewajiban untuk menyediakan akses pada kompetitor dengan persyaratan wajar.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"243 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130471197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 为了实现可持续发展，公众参与采矿活动的决策

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36

Syofiarti Syofiarti

{"title":"PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN","authors":"Syofiarti Syofiarti","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengkaji tentang peran serta masyarakat pada kegiatan tambang. Di satu sisi tambang memberikan keuntungan bagi pendapatan negara, di sisi lain berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Karenanya kegiatan tambang seharusnya melibatkan masyarakat yang terkena imbas dari kegiatan. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membatasi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, yakni pembatasan pada; penetapan wilayah tambang, AMDAL, dan perizinan. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan pada Pasal 10 Deklarasi Rio yaitu democracy and public participation. Untuk itu seharusnya regulasi yang ada memberikan penguatan terhadap peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan tambang. Adanya penguatan peran serta masyarakat merupakan bentuk penerapan hukum yang responsif, dimana hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas serta mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir para elit. Disamping itu perlu juga diatur tentang; hak gugat masyarakat, penguatan peran serta masyarakat hukum adat, dan hak gugat warga negara.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132149047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PROBLEMATIKA REGULASI MENGENAI DALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA 印度尼西亚工业关系纠纷诉讼终止时的监管问题

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p1-18

Mohammad Fandrian Hadistianto

{"title":"PROBLEMATIKA REGULASI MENGENAI DALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA","authors":"Mohammad Fandrian Hadistianto","doi":"10.24246/jrh.2022.v7.i1.p1-18","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p1-18","url":null,"abstract":"Sumber hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan daluwarsa pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) saat ini tersebar di banyak produk hukum dan diantaranya terdapat benturan norma sehingga dalam pelaksanaannya bagi pekerja maupun pengusaha sulit mendapatkan kepastian hukum. Benturan norma tersebut dapat ditemui dalam hal daluwarsa gugatan perselisihan hak yang pemaknaannya berbeda antara satu dengan lainnya sehingga terjadi benturan norma hukum dalam hal penentuan daluwarsa pengajuan gugatan PHI sebagaimana dapat dilihat pemaknaan ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbeda antara Putusan MK No. 100/PUU-X/2012 dengan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini mengkaji jenis dan perbedaan aturan daluwarsa gugatan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif dan merekomendasikan penyederhanaan ketentuan daluwarsa pengajuan gugatan P. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu mengenai daluwarsa gugatan PHI harus dimaknai tidak diatur batasannya sepanjang belum terjadinya pembubaran dari perusahaan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125553423","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PEMBOCORAN RAHASIA BANK SEBAGAI PELANGGARAN HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI ELEKTRONIK NASABAH BANK 作为对隐私权和银行个人个人数据的侵犯，揭露银行机密

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266

Sudjana Sudjana

引用次数: 0

DISRUPSI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE: HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PASIEN DAN DOKTER 基于遥测的医疗保健破坏:病人和医生的法律关系和责任

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-06-08 DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246

Abigail Prasetyo, Dyah Hapsari Prananingrum

引用次数: 0

KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH 由地方长官签发的国家行政事项正式合法化

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-06-08 DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224

Yohanes Pattinasarany

{"title":"KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH","authors":"Yohanes Pattinasarany","doi":"10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224","url":null,"abstract":"Tidak semua putusan pengadilan judex factie terkait perkara tata usaha negara dapat dilakukan kasasi. Pembatasan kasasi diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diatur bahwa perkara tata usaha negara yang dikecualikan untuk dilakukan upaya hukum kasasi adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 yang objek gugatannya adalah Keputusan Walikota tentang Pengesahan Kepala Desa, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 yang objek gugatannya adalah Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri (Kepala Desa Adat). Kedua putusan kasasi tersebut termasuk kategori perkara tata usaha negara yang dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi, karena objek gugatan yaitu keputusan bupati dan walikota yang berkedudukan sebagai pejabat daerah, dan jangkauan dari keputusan bupati dan walikota tersebut hanya berlaku di daerah yang bersangkutan, tidak berlaku di daerah lain. Putusan kasasi kedua perkara dimaksud tidak memberikan kepastian hukum terhadap pembatasan kasasi perkara tata usaha negara. Selain itu, dapat menimbulkan akibat hukum menghilangkan pelaksanaan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara dan membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan kasasi meskipun objek gugatannya dikeluarkan oleh pejabat daerah serta jangkauan keberlakuannya hanya di daerah.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114238234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1