{"title":"PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN","authors":"Hazar Kusmayanti, Dede Kania, Galuh Puspaningrum","doi":"10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202","url":null,"abstract":"Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas bajanjang naiak batanggo turun yaitu melalui tahap Bakaum (musyawarah antara kaum), Bakampuang (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap Pasukuan (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan Babalai Bamusajik. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124233811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEBIJAKAN NEGARA PADA PENGATURAN HAK ATAS TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Gunanegara Gunanegara","doi":"10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184","url":null,"abstract":"Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kebijakan hukum hak atas tanah berubah drastis, misalnya hak guna bangunan dan hak pakai memberikan hak tidak hanya untuk tanah di permukaan bumi dan sekarang diperluas sampai ke ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Masalah hukum yang lain, jangka waktu hak diatur sekaligus sampai 50 tahun untuk hak guna bangunan dan 60 tahun untuk hak guna usaha dan masih memiliki hak untuk pembaruan sampai 30 tahun untuk hak guna bangunan atau 35 tahun untuk hak guna usaha. Sebagai implikasinya, saat ini, Indonesia memiliki dua undang-undang yang sama-sama mengatur hak atas tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal demikian membuat hukum agraria Indonesia mengalami anomali. Solusi terbaik penyelesaian masalah anomali hukum hak atas tanah adalah dengan tidak melanjutkan law remaking Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau melakukan reinterpretation of norm.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123791027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"MENYOAL PENERAPAN JUDICIAL PRAGMATISM PADA KASUS PENENTUAN HARGA TRANSFER DI PENGADILAN PAJAK","authors":"Arvie Johan, Dahliana Hasan","doi":"10.24246/jrh.2022.v6.i2.p143-160","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p143-160","url":null,"abstract":"Judicial pragmatism merupakan pendekatan yang menguji validitas putusan hakim melalui efisiensi pasar. Artikel ini mengkaji jangkauan dan batasan penggunaan judicial pragmatism pada tiga kasus penentuan harga transfer di Pengadilan Pajak yakni Putusan PP Nomor: 61601/2015, Putusan PP Nomor: 63364/2015, dan Putusan PP Nomor: 089897.15/2018. Ketiga putusan mempunyai kesamaan koreksi positif penghasilan neto yang berasal dari royalti, serta berhulu pada diskusi eksistensi pemanfaat harta tidak berwujud/perolehan jasa, keberadaan manfaat ekonomis, dan kesamaan nilai transaksi. Hasil kajian menemukan bahwa judicial pragmatism hanya menjangkau area pemenuhan manfaat ekonomis penentuan harga transfer di Putusan PP Nomor: 61601/2015 dan Putusan PP Nomor: 63364/2015. Jangkauan terbatas pada aspek laporan keuangan serta penjualan produk, dan tidak menyentuh manfaat ekonomis terkait karakteristik kekayaan intelektual yang menjadi basis pembuatan produk. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa judicial pragmatism tidak secara tepat diimplementasikan hakim.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128911041","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TRANSISI KEKUASAAN DARI ABDURRAHMAN WAHID KE MEGAWATI: SEBUAH CARA PANDANG BERBEDA","authors":"Kuswanto Kuswanto","doi":"10.24246/jrh.2022.v6.i2.p127-142","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p127-142","url":null,"abstract":"Artikel ini mendiskusikan proses transisi kekuasaan dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Megawati Soekarnoputri. Proses tersebut didahului dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Banyak yang meyakini bahwa proses pemberhentian tersebut adalah pemakzulan. Artikel ini berpandangan sebaliknya. Proses tersebut hendaknya dikualifikasikan sebagai pemberian mosi tidak percaya ketimbang pemakzulan. Gus Dur menjadi presiden karena mendapatkan kepercayaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atas dasar itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikannya dengan mosi tidak percaya. Kesimpulan ini logis karena hubungan legislatif – eksekutif di Indonesia, sesuai Konstitusi orisinal, ditata berdasarkan kombinasi antara presidensialisme dan parlementarisme. Oleh sebab itu, sesuai sistem parlementer, ketentuan tentang pembubaran pemerintah berada di tangan parlemen, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132363070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENJUAL AKIBAT PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING","authors":"Banu Ariyanto, Hari Purwadi, Emmy Latifah","doi":"10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Penawaran barang dengan media daring dilakukan oleh penjual dengan mengandalkan deskripsi barang dalam bentuk video atau foto sehingga konsumen tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung atas barang yang akan dibelinya. Disamping kewajiban konsumen untuk berhati-hati, konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan. Artikel ini menganalisis tanggung jawab penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli secara daring. Penulis berpendapat bahwa produk cacat tersembunyi yang dijual oleh penjual dalam transaksi daring menjadi tanggung jawab mutlak penjual sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPK, serta ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata, yaitu penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual. Namun tanggung jawab tersebut harus dibuktikan bahwa penjual memang berbuat kesalahan, dan akibat kesalahan tersebut telah merugikan konsumennya.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130600142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EKSISTENSI ADAT DALAM KETERATURAN SOSIAL ETNIS DAYAK DI KAMPUNG BONSOR BINUA SAKANIS DAE","authors":"Efriani Efriani, Jagad Aditya Dewantara, Meliya Fransiska, Iwan Ramadhan, Edy Agustinus","doi":"10.24246/jrh.2021.v6.i1.p87-106","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p87-106","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Masyarakat Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae, hingga kini menggunakan adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa ataupun persoalan sosial budaya ini bertujuan untuk mengungkapkan eksistensi adat dalam keteraturan sosial masyarakat Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi partisipatif dan juga pendokumentasian data dan informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi adat sebagai sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae tampak dalam empat fenomena (1) diakui adat sebagai sistem nilai dan hukum oleh masyarakat di Kampung Bonsor, (2) terdapatnya pola kepemimpinan tradisional yang terstruktur dalam bentuk Binua, (3) terdapatnya prosedur penyelesaian sengketa/permasalahan berupa baras banyu, buah tangah, tail, dan pati nyawa, dan (4) memiliki jangkauan yang bersifat teritorial genealogis yang berlaku berdasarkan wilayah adat.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132784775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN","authors":"Rio Christiawan","doi":"10.24246/jrh.2021.v6.i1.p37-52","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p37-52","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Dalam perjanjian kredit sering kali digunakan letter of undertaking (LoU) sebagai jaminan khusus untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Dengan jaminan LoU maka berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan bank sebagai kreditur akan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Persoalan hukum yang hendak dibahas terkait kekuatan eksekutorial dari jaminan LoU dalam hal nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Temuan dalam penelitian ini adalah LoU dipandang sebagai bentuk jaminan khusus seharusnya bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah debitur.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132021010","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"DIVIDEN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UTANG DALAM KEPAILITAN","authors":"Devi Andani","doi":"10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Tulisan ini ingin membahas dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan. Persoalannya berkenaan dengan apakah dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan, serta akibat hukum dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa dividen perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham dapat dianggap sebagai utang perseroan, yang mana utang tersebut dapat ditagihkan ke perseroan. Akibatnya adalah perseroan yang belum membagikan dividen kepada para pemegang saham dapat dipailitkan oleh pemegang saham dengan berlandaskan pada dividen yang dianggap sebagai utang.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"27 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126132093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUASAAN HARTA DI KOMUNITAS NELAYAN PANDANGAN WETAN REMBANG","authors":"Agus Sudaryanto","doi":"10.24246/jrh.2021.v6.i1.p71-86","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p71-86","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Proses perkawinan pada masyarakat Jawa umumnya inisiatif lamaran dari pihak calon suami Di lingkungan masyarakat nelayan Rembang justru inisiatif proses perkawinan dilakukan oleh pihak calon istri. Inisiatif perkawinan disertai tradisi ngemblok merupakan hukum adat yang masih eksis dan dijalankan oleh masyarakat nelayan. Dalam rangka mempertahankan tradisi ngemblok, sanksi akan diberikan bagi warga yang tidak menjalankan. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tradisi ngemblok dalam perkawinan pada komunitas nelayan Desa Pandangan Wetan Rembang. Di samping itu, untuk mengetahui pula tentang pelaksanaan tradisi ngemblok dan implikasinya dalam penguasaan harta perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan, alasan komunitas nelayan Desa Pandangan Wetan menjalankan tradisi ngemblok dikarenakan tradisi yang sudah turun menurun, demi harga diri dan jaminan ikatan yang serius menuju perkawinan. Tradisi ngemblok diawali dengan perkenalan, pacaran dan penjajagan hubungan yang serius. Prosesi ngemblok dilakukan setelah pihak perempuan sudah siap dinikahi dan mampu menyediakan barang hantaran. Penguasaan harta perkawinan, pada umumnya lelaki tidak menguasai karena suami tidak begitu memikirkan masalah harta yang ada dalam rumah tangga. Namun dalam kasus tertentu, penguasaan harta perka-winan menjadi variatif sangat tergantung situasi dan kondisi suatu keluarga.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131183759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI INDIKATOR ALTER EGO DALAM PENERAPAN DOKTRIN PCV DI INDONESIA","authors":"Gideon Paskha Wardhana","doi":"10.24246/JRH.2021.V6.I1.P19","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2021.V6.I1.P19","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan guna memahami tujuan dari diadopsinya alter ego sebagai indikator dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil (PCV) dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), serta mengukur efektifitas dari perlindungan hukum yang diberikan melalui penerapan alter ego sebagai indikator doktrin PCV tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham pada suatu PT, hanya terbatas pada sejumlah saham yang mereka miliki. Saat ini, karakteristik pertanggungjawaban terbatas dan badan hukum yang terpisah ini sering disalahgunakan untuk menciptakan tameng bagi para pemegang saham. Guna mencegah praktek yang menyimpang ini, doktrin PCV telah diadopsi oleh UUPT 2007. Namun demikian, doktrin PCV tersebut hanya diadopsi secara setengah-setengah. Begitu pula dengan alter ego sebagai indikator yang mana penerapannya tidak efektif dan jarang digunakan.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129541871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}