发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum最新文献

筛选
英文 中文
PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR 法医尸检的作用及其与非自然死亡的作用
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-10-26 DOI: 10.24246/JRH.2021.V6.I1.P1
W. Widowati, Y. Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, S. Samsudi, Godeliva Ayudyana Suyudi
{"title":"PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR","authors":"W. Widowati, Y. Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, S. Samsudi, Godeliva Ayudyana Suyudi","doi":"10.24246/JRH.2021.V6.I1.P1","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2021.V6.I1.P1","url":null,"abstract":"Autopsi forensik tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama penemuan penyebab pasti kematian seseorang. KUHP Pasal 222 dan KUHAP Pasal 133 dan 134, telah mengatur mengenai autopsi forensik. Adanya ketentuan mengenai pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik, merupakan kendala tersendiri di dalam implementasinya, yang justru menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian yang tidak wajar. Padahal, hanya melalui autopsi forensik suatu kebenaran materiil dapat diungkap kebenarannya secara ilmiah, baik pada saat dimulainya penyelidikan perkara sampai dengan pembuktian perkara di pengadilan. Beberapa kasus dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengindikasikan mengenai pentingnya posisi autopsi forensik dalam pembuktian kasus-kasus kematian yang diformulasikan sebagai tindak pidana materiil. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus kematian tidak wajar, seyogianya pelaksanaan autopsi forensik tidak harus menunggu persetujuan keluarga korban demi tercapainya kepastian hukum yang adil, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117026865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH 在没有合法执行证书的情况下执行受托人抵押品的法律审查
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-10-31 DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40
Khifni Kafa Rufaida
{"title":"TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH","authors":"Khifni Kafa Rufaida","doi":"10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40","url":null,"abstract":"Peristiwa penarikan oleh debt collector melahirkan asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal penarikan tersebut selalu diawali dengan somasi 3 (tiga) kali berturut-turut agar debitur segera melunasi prestasinya. Penarikan semacam ini sah dimata hukum, sebab konstruksi pembiayaan konsumen memiliki dua macam jaminan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan (jaminan fidusia). Jaminan yang kedua diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan untuk memenuhi pelunasan seluruh hutang debitur. Titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun tidak bersifat condemnatoir. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaannya membutuhkan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan. Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting karena melahirkan hak kebendaan yang memiliki sifat droit de suite, droit de preference, spesialitas dan publisitas.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122072714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 7
DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL: KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-10-31 DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20
Y. Y. Rissy
{"title":"DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL: KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA","authors":"Y. Y. Rissy","doi":"10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20","url":null,"abstract":"This article discusses about provisions and application of the Piercing The Corporate Veil (PVC) doctrine in the United Kingdom, Australia and Indonesia. The main issue is when and how the courts apply the PVC doctrine, also whether the doctrine can be applied outside the courts or not. In some states such as the United Kingdom and Australia which exercise common law tradition, the courts may apply the PVC doctrine on share holders and directors when there is an exceptional circumstance which requires to apply the doctrine. Similar to both states, Indonesia, through the Indonesian Supreme Court, has already applied the doctrine long before the law on Limited Liability Company was enacted. In 1998, a unique legal case about the Liquidity Aid of Bank Indonesia shows a phenomenon that was beyond the normal understanding of the Law. In that time, the Indonesian Bank Restructuring Agency applied an out-of-court settlement model to hold shareholders' liability. Finally, this article recommends that a legal and economic study should be considered to examine the effectiveness of this approach.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123985531","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3) 法律道德:2014年MPR、众议院、DPD和DPRD第17号哲学回顾(MD3)
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-18 DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222
Kuswanto Kusnadi
{"title":"MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)","authors":"Kuswanto Kusnadi","doi":"10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222","url":null,"abstract":"Artikel ini merupakan studi filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan filosofis ketika melakukan analisis yuridis. Artikel ini mengkritisi proses pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasilnya dengan mempertanyakan komitmen pembentuknya pada moralitas. Moralitas tersebut melarang terjadinya conflict of interest dalam menetapkan undang-undang. UU No. 17 Tahun 2014 menjadi objek kritisisme karena gagal dalam memenuhi tes moralitas untuk disebut sebagai hukum. Artikel ini selanjutnya berargumen bahwa setiap undang-undang harus dapat dibenarkan dari titik berdiri moralitas. Jika pembentuk undang-undang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut maka undang-undangnya akan diberi label sebagai undang-undang yang buruk.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123879012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS 在美国正义的角度验证事实PARPOL
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-12 DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p193-208
Hery Wibowo Trisaksono
{"title":"VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS","authors":"Hery Wibowo Trisaksono","doi":"10.24246/jrh.2019.v3.i2.p193-208","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p193-208","url":null,"abstract":"Isu hukum tulisan ini adalah apakah verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019 kepada semua parpol seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, telah sesuai dengan prinsip keadilan?” Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan agar tercipta keadilan pemilu. Sehingga seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi faktual partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pendapat konstitusionalnya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar putusan tentu keputusan tersebut sudah pada tempatnya, tetapi kurang substansial. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum tentang keadilan hanya menggunakan ‘prinsip persamaan’, padahal dalam teori keadilan juga mengkaji mengenai ‘prinsip perbedaan’. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu menambahkan alasan hukum dalam putusannya mengenai prinsip perbedaan dalam teori keadilan.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128529704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN YURIDIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-12 DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192
Marihot Janpieter Hutajulu
{"title":"KAJIAN YURIDIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN","authors":"Marihot Janpieter Hutajulu","doi":"10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192","url":null,"abstract":"Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah menjadi sarana penyelesaian sengketa utang-piutang yang berlaku universal di dunia perniagaan. Namun, ketika terjadi sengketa di antara kreditor dan debitor, klausula arbitrase yang telah disepakati di dalam perjanjian utang-piutangnya dimungkinkan untuk disimpangi dengan mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana klausula arbitrase dalam perkara kepailitan dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan yang seharusnya diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara kepailitan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan antara UU Arbitrase dan UU Kepailitan di Indonesia dalam konteks pengutamaan prinsip penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan prinsip lembaga kepailitan sebagai sarana untuk menolong debitor yang beritikad baik. Namun demikian, putusan pengadilan niaga masih ada yang konsisten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan yang di dalam perjanjian bisnis di antara kreditor dan debitornya telah berisi klausula arbitrase.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"199 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125867136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-08-07 DOI: 10.24246/JRH.2019.V3.I2.P145-160
Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA","authors":"Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono","doi":"10.24246/JRH.2019.V3.I2.P145-160","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2019.V3.I2.P145-160","url":null,"abstract":"The aim of this study is to determine the legal protection of consumer data security in Indonesia Fintech business based on the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) Regulation and other related ordinance. The approach method used in this study is normative juridical. The study result explains that the parties of Fintech business consist of Fintech organizer (producer) and Fintech user (consumer). The relation among the parties is created due to an electronic contract. Basically, the protection of Fintech consumer personal data is regulated in Communication and Information Minister Regulation, Bank Indonesia Regulation, and Financial Service Authority Regulation. In addition, the protection of data was regulated in the Financial Service Authority Circular Letter.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124752342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 38
PERGESERAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI BPD DESA KUNJANG)
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-08-07 DOI: 10.24246/JRH.2019.V3.I2.P161-174
Galuh Candra Purnamasari
{"title":"PERGESERAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI BPD DESA KUNJANG)","authors":"Galuh Candra Purnamasari","doi":"10.24246/JRH.2019.V3.I2.P161-174","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2019.V3.I2.P161-174","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruh pergeseran tersebut  khususnya bagi Badan Permusyaratan Desa Kunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah  pergeseran kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh kepada Badan Permusyawaratan DesaKunjang  yaitu pertama,  Badan Permusyawaratan Desa Kunjang tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desadan sebagai “mitra” kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kunjang. Kedua, fungsi pengawasan menjadi fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa Kunjang, berbeda dengan fungsi legislasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Pemerintah Desa Kunjang dan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Badan Permusyawaratan Desa Kunjang.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"443 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116718041","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 6
PENJAMINAN SIMPANAN DARI WAKTU KE WAKTU (STUDI PENJAMINAN SIMPANAN DI INDONESIA) 随着时间的保证(印尼的保证研究)
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-07-31 DOI: 10.24246/JRH.2019.V3.I2.P129-144
Tri Budiyono
{"title":"PENJAMINAN SIMPANAN DARI WAKTU KE WAKTU (STUDI PENJAMINAN SIMPANAN DI INDONESIA)","authors":"Tri Budiyono","doi":"10.24246/JRH.2019.V3.I2.P129-144","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2019.V3.I2.P129-144","url":null,"abstract":"Dari 3 (tiga) pilar industri keuangan, bank memiliki peran yang lebih penting. Goncangan terhadap bank, akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sekalipun Indonesia memiliki kesejarahan pengaturan penjaminan nasabah bank sejak tahun 1973, akan tetapi perhatian secara serius baru diberikan sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Penelitian ini difokuskan pada optik kesejarahan  lembaga penjaminan simpanan nasabah di Indonesia. Penelitian normatif dengan pendekatan kesejarahan dan dipadukan pendekatan perbandingan, menghasilkan simpulan bahwa perkembangan lembaga penjaminan nasabah bank dapat dipilah menjadi 3 (tiga) periode yang masing-masing menggunakan pola blanket guarantee dan limited deposit insurance. Perbandingan dengan Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC) menghasilkan lesson learning perlunya Indonesia mengembangkan penjaminan yang mencakup Industri Keuangan Bukan Bank dan menerapkan sistem agregat.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121880520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN.pdf 印尼移民劳工在政治上是非法保护的
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-07-31 DOI: 10.24246/JRH.2019.V3.I2.P115-128
Ayuk Hardani, Rahayu Rahayu
{"title":"POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN.pdf","authors":"Ayuk Hardani, Rahayu Rahayu","doi":"10.24246/JRH.2019.V3.I2.P115-128","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2019.V3.I2.P115-128","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen masih terjadi hingga saat ini. Padahal peraturan hukum nasional memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya non-derogable rights. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan non-derogable rights bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perlindungan optimal kepada Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen, politik hukum pemerintah lebih mengoptimalkan pada upaya pencegahan dari hulu hingga hilir. Negara dan pemerintah seharusnya berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesianya, khususnya non-derogable rights.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116259006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信