发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum最新文献

筛选
英文 中文
ASPEK HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN PROBLEMATIKA YURIDISNYA 有关宗教婚姻法及其司法问题的方面
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-07-02 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P98-114
T. Erwinsyahbana
{"title":"ASPEK HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN PROBLEMATIKA YURIDISNYA","authors":"T. Erwinsyahbana","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P98-114","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P98-114","url":null,"abstract":"Perkawinan antar agama diasumsikan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agama, dan hal ini masih menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut, karena walaupun pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan, KUA atau KCS dapat menolak untuk mencatatkan atau menolak untuk mengeluarkan akta perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan status hukum pihak-pihak dalam perkawinan menjadi tidak pasti, dan perkawinan tersebut akan menimbukan problematika yuridis lainnya, yaitu: (1) hilangnya kewajiban ayah untuk mengasuh, mendidik, memelihara ataupun menafkahi anak/anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, karena secara yuridis ayah dan anak/anak-anak tidak mempunyai hubungan yang bersifat keperdataan; (2) ketidakpastian hukum terhadap kedudukan istri dalam perkawinan, sehingga istri dapat saja kehilangan hak-haknya dalam rumah tangga, misalnya hak atas nafkah dari suami ataupun hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya, jika suami lebih dahulu meninggal dunia; (3) harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan (harta bersama) dianggap tidak ada, dan ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut untuk diadakannya pembagian terhadap harta bersama; dan (4) anak/ anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan demikian hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127240493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang) 信用发放的谨慎原则应用(三宝银行的案例研究)
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-07-01 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P81-96
Willy Putra, Haryati Widjaja
{"title":"PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)","authors":"Willy Putra, Haryati Widjaja","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P81-96","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P81-96","url":null,"abstract":"Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan hal yang paling pentingkarena bank merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakan roda perekonomianIndonesia. Bunga dalam pemberian kredit merupakan pendapatan yang paling besar, sehinggadengan meningkatnya pemberian kredit, maka roda perekonomian Indonesia akan terus melajuke arah yang lebih positif hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yangtercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Salah dalam memberikan kredit,maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selaluwaspada dan berhati-hati dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 4P dan 5C,namun pada prakteknya masih banyak bank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatiansecara baik seperti yang terjadi pada Bank BRI di Semarang. Hal tersebut terjadi karena pihakbank tidak melakukan pengecekkan terhadap objek jaminan yang dijaminkan.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"226 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121083346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
ASAS KEADILAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-07-01 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P67-80
Lis Setiyowati, Budi Ispriyarso
{"title":"ASAS KEADILAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING","authors":"Lis Setiyowati, Budi Ispriyarso","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P67-80","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P67-80","url":null,"abstract":"Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asingmenimbulkan keresahan di masyarakat. Peraturan tersebut memperlihatkan keberpihakan,kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). KeberpihakanPemerintah terhadap TKA terlihat pada Pasal 9, ijin Menggunakan TKA tidak diperlukan lagi,cukup dengan Rencana Penggunaan TKA. Pasal 10, TKA yang bekerja di bidang yangdibutuhkan Pemerintah juga tidak diperlukan ijin dulu. Hal tersebut tidak adil jika dilihatdengan prinsip keadilan yang diungkapkan Rawls dan Hamid A. Tamimi, bahwa keadilanlebih kepada jika tujuan negara dapat terwujud, berkaitan dengan mewujudkankesejahteraan umum. Kemudahan terhadap TKA kontradiktif dengan tingginya angkapengangguran di Indonesia. Selain itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 dan tidak menganut asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133070382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-05-05 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P33-48
Titon Slamet Kurnia
{"title":"MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS","authors":"Titon Slamet Kurnia","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P33-48","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P33-48","url":null,"abstract":"The Constitution of Indonesia (UUD NRI 1945) confers authority to the Constitutional Court to decide disputes on the results of general elections. Theoretically, this authority develops the Constitutional Court as the election court. According to this background, this article proposes a theoretical reflection over the Constitutional Court’s role as the election court. The main issue is theoretical reflection on judging. The theory is normative because it claims about what should the Constitutional Court do instead of what did the Constitutional Court do. As the principle, it suggests prudentiality first and judicial activism second. This theory is to criticize, and then to correct, the Constitutional Court practices as the election court in the past.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130381185","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
FILANTROPI DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BERBASIS GEREJAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 从法律的角度来看，慈善和教会医院服务
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-05-05 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P16-32
D. Hapsari
{"title":"FILANTROPI DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BERBASIS GEREJAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM","authors":"D. Hapsari","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P16-32","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P16-32","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Era desentralisasi kesehatan dan era jaminan kesehatan nasional merupakan tantangan bagi layanan kesehatan dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh lembaga nirlaba. Salah satu lembaga nirlaba yang menyelenggarakan perumahsakitan adalah gereja. Dalam sejarah Indonesia rumah sakit berbasis gereja telah banyak berperan di bidang pelayanan kesehatan. \u0000Strategi rumah sakit untuk menjadi pilihan bagi masyarakat harus dikembangkan ke arah peningkatan kualitas layanan, menuju rumah sakit yang cerdas, aman, ramah, memiliki fasilitas dan infrastruktur pendukung canggih dan terkini, dengan mematuhi prinsip manajemen dan operasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga diperlukan sumber pendanaan yang kuat. Filantropi sebagai alternatif pendanaan harus dikembangkan. Undang-undang memungkinkan untuk mengumpulkan dana rumah sakit melalui filantropi ini. \u0000Kata kunci: Hukum Indonesia, rumah sakit, filantropi","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122355420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
FILANTROPI DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BERBASIS GEREJAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 从法律的角度来看，慈善和教会医院服务
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-05-05 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P17-32
Dyah Hapsari Prananingrum
{"title":"FILANTROPI DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BERBASIS GEREJAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM","authors":"Dyah Hapsari Prananingrum","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P17-32","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P17-32","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Era desentralisasi kesehatan dan era jaminan kesehatan nasional merupakan tantangan bagi layanan kesehatan dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh lembaga nirlaba. Salah satu lembaga nirlaba yang menyelenggarakan perumahsakitan adalah gereja. Dalam sejarah Indonesia rumah sakit berbasis gereja telah banyak berperan di bidang pelayanan kesehatan. \u0000Strategi rumah sakit untuk menjadi pilihan bagi masyarakat harus dikembangkan ke arah peningkatan kualitas layanan, menuju rumah sakit yang cerdas, aman, ramah, memiliki fasilitas dan infrastruktur pendukung canggih dan terkini, dengan mematuhi prinsip manajemen dan operasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga diperlukan sumber pendanaan yang kuat. Filantropi sebagai alternatif pendanaan harus dikembangkan. Undang-undang memungkinkan untuk mengumpulkan dana rumah sakit melalui filantropi ini. \u0000Kata kunci: Hukum Indonesia, rumah sakit, filantropi","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133438176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS KORPORASI DIKAITKAN DENGAN ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-05-05 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P1-16
Fifink Praiseda Alviolita
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS KORPORASI DIKAITKAN DENGAN ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD","authors":"Fifink Praiseda Alviolita","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P1-16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P1-16","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Peraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perluasan makna pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan pasca dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi untuk mewakili dalam persidangan yang bertentangan dengan asas geen straft zonder schuld dimana pertanggungjawaban harus ada kesalahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang dipakai di dalam Perma adalah konsep pertanggungjawaban strict liability maka seharusnya teori yang digunakan adalah teori identifikasi dimana perbuatan tindak pidana korporasi adalah perbuatan pengurus yang menjadi directing mind. Keterwakilan pengurus yang tidak menjadi tersangka dalam mewakili korporasi adalah melewati proses hukum acara pidana dimana keterwakilan ini seharusnya dibatasi sebagai wujud perlindungan hukum. \u0000Kata-kata Kunci: geen straft zonder schuld; korporasi; pertanggungjawaban pengurus","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128865348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU PENGETAHUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-05-04 DOI: 10.24246/JRH.2018.V3.I1.P49-66
Achmad Chosyali
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU PENGETAHUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA","authors":"Achmad Chosyali","doi":"10.24246/JRH.2018.V3.I1.P49-66","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/JRH.2018.V3.I1.P49-66","url":null,"abstract":"Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. . Buku merupakan suatu karya intelektual dari pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral sehingga hak ini harus mendapatkan perlindungan. Hak  Dengan adanya hak eksklusif  itu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan dan prospek perlindungan hukum hak cipta buku pengetahuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Dengan adanya perlindungan Hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di masa yang akan datang. \u0000Kata Kunci: Prospek, Perlindungan Hukum, Buku Pengetahuan, Hak Cipta.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125875589","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA 基于潘卡西拉价值观的同性恋、同性恋、双性恋和变性人的刑法政策
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2018-09-14 DOI: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192
Nila Arzaqi
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA","authors":"Nila Arzaqi","doi":"10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192","url":null,"abstract":"Ada sementara pandangan bahwa keberadaan kelompok LGBT di Indonesia telah mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ke-Tuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu upaya dalam merespons keberadaan kelompok LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi maupun peraturan perundangan yang lain. Kebijakan hukum pidana dalam upaya merespons keberadaan kelompok LGBT ini juga dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar Pancasila. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kajian perbandingan hukum agar dapat dirumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam merespons keberadaan LGBT.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116229183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2018-09-14 DOI: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152
Vincent Suriadinata
{"title":"ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM","authors":"Vincent Suriadinata","doi":"10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p139-152","url":null,"abstract":"Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi. Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara  nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan bahwa SK Menkumham yang menjadi legal standing penggugat harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN.","PeriodicalId":202448,"journal":{"name":"Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121847000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信