发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Progresif最新文献

筛选
英文 中文
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.146-157
Ribut Hari Wibowo
{"title":"PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF","authors":"Ribut Hari Wibowo","doi":"10.14710/jhp.9.2.146-157","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana. Dalam Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan desain metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merepresentasikan tuntutan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan para pihak yang terlibat telah sepakat berdamai. Konsepsi tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yang lebih mengutamakan pendekatan penegakan keadilan restoratif dengan sistem penyelesaian non litigasi. Lahirnya Peraturan Kejaksaan ini dilandasi oleh pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Konsep tersebut merupakan penyelesaian sengketa kepidanaan yang berorientasi kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115797281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.158-170
R. Irawan
{"title":"KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT","authors":"R. Irawan","doi":"10.14710/jhp.9.2.158-170","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170","url":null,"abstract":"Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikatagorikan sebagai domain privat yaitu bagian dari hak ulayat dan bukan Domain Publik di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 287PK/Pdt/2019. Pemerintah Desa Lenek (Para pemohon PK) menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pecatu Desa lenek berdasarkan bukti bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132218465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 复利配方重复性刑法改革政策
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.111-122
Sahat Marisi Hasibuan
{"title":"KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA","authors":"Sahat Marisi Hasibuan","doi":"10.14710/jhp.9.2.111-122","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebijakan formulasi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) merupakan hasil perkembangan hukum pidana khususnya Negara Portugal dan Negara Belanda yang nantinya akan diadopsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh sebab itu, dalam membangun peraturan tersebut diperlukan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam menerapkan konsepsi permaafan oleh hakim dengan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berorientasikan kepada Pancasila. Berangkat dari hal tersebut, kita perlu menilik salah satu prinsip hukum pidana yang berkembang secara global yaitu Insignificant Principle dan juga tujuan pemidanaan dan dalam hukum pidana yaitu Restorative Justice. Kemudian hal tersebut dapat menjadi formulasi dalam pembentukan RKUHP terkait konsep permaafan oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai salah satu upaya dalam memperbaharui hukum pidana di Indonesia.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124311799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19 在科维德19大流行期间大规模社会限制的公民自由的司法审查
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.123-134
Muslimin Ahmad
{"title":"TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19","authors":"Muslimin Ahmad","doi":"10.14710/jhp.9.2.123-134","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.123-134","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115010605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING 公证员作为举报人在消灭洗钱犯罪中的作用
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.87-98
Edhei Sulistyo
{"title":"NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING","authors":"Edhei Sulistyo","doi":"10.14710/jhp.9.2.87-98","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.87-98","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to find out and analyze the disharmony of notary arrangements as reporting parties in efforts to eradicate money laundering. This research uses qualitative methods and normative juridical approaches, as well as descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the notary arrangement as one of the reporting parties in the effort to eradicate the money laundering crime regulated through a government regulation has violated the principle that the applicable laws and regulations can only changed by laws and regulations that are equivalent or higher, has also violated several principles of the formation of good laws and regulations, including institutional principles and also the principle of conformity.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"298 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127563327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
MENYELAMI INTERPRETASI DEMONSTRAN AKSI REFORMASI DIKORUPSI TERHADAP RUU KUHP 对宗教改革运动抗议者对刑法腐败的解释
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-04-30 DOI: 10.14710/jhp.9.1.16-24
Ade Adhari
{"title":"MENYELAMI INTERPRETASI DEMONSTRAN AKSI REFORMASI DIKORUPSI TERHADAP RUU KUHP","authors":"Ade Adhari","doi":"10.14710/jhp.9.1.16-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.16-24","url":null,"abstract":"RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang ditolak pada saat aksi demonstrasi “Reformasi Dikoupsi”. Mereka yang menolak RKUHP tentu dilakukan atas dasar suatu alasan (reason). Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan alasan mendasar mengapa penolakan tersebut terjadi dan langkah apa yang dapat dipilih untuk mengatasi penolakan. Hasil kajian menunjukan, pertama, Alasan penolakan yang dikemukakan oleh masyarakat adalah karena RKUHP dipandang telah memasuki arena private¾hak asasi manusia. Kedua, untuk menjembatani masalah penolakan tersebut, maka perlu dilakukan dialog aktif mengenai RKUHP. masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka menolak.. Kemudian, pemerintah harus mampu menjelaskan HAM dan keragaman pandangan dalam melihatnya, antara lain adanya pandangan universal-absolute, pandangan universal-relatif, pandangan partikularistik-absolute dan pandangan partikularistik-relatif. Serta menjelaskan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menganut partikularistik-relatif.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128643174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 通过日惹国家仲裁解决伊斯兰经济问题的有效方法
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-04-30 DOI: 10.14710/jhp.9.1.25-36
Ani Yunita
{"title":"EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA","authors":"Ani Yunita","doi":"10.14710/jhp.9.1.25-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36","url":null,"abstract":"Artikel ini dilatarbelakangi belum efektifnya mediasi perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Artikel ini mengkaji permasalahan terkait bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS DIY berjalan secara efektif dan efisien karena proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum, mediator, arbiter BASYARNAS dan hakim Pengadilan Agama sudah kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, sarana dan prasarana cukup mendukung, pemahaman eksistensi BASYARNAS DIY serta budaya masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara di BASYARNAS DIY perlu ditingkatkan.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129196239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
HAK PENDIDIKAN ANAK DAN PENYEDIAAN GURU PENGHAYAT SAMIN
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-04-30 DOI: 10.14710/jhp.9.1.64-73
M. Rosyid
{"title":"HAK PENDIDIKAN ANAK DAN PENYEDIAAN GURU PENGHAYAT SAMIN","authors":"M. Rosyid","doi":"10.14710/jhp.9.1.64-73","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.64-73","url":null,"abstract":"Naskah ini mendalami keberadaan anak warga Samin di Kudus dalam pendidikan formal yang sebagian tidak sekolah formal dan sebagian sekolah formal. Fokus naskah ini, hak anak Samin yang sekolah formal tapi tidak tersedia guru penghayat Samin. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi di lokasi riset dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hail riset, (1) harus disediakan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal bagi warga Samin yang tidak sekolah, (2) pemerintah harus melakukan pendidikan afirmatif pada warga Samin yang sekolah formal karena tidak ada warga Samin yang memenuhi kriteria sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, (3) Kemendiknasristek harus menerbitkan aturan Sekolah Rumahan menaungi pemeluk agama lokal, (4) Pemkab Kudus tidak membiarkan warga Samin yang tidak sekolah formal dengan berupaya dengan pendekatan persuasif agar amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 terlaksana.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122493918","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA 印尼国民警卫队在打击恐怖主义方面所起的作用
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-04-30 DOI: 10.14710/jhp.9.1.74-86
Marimin Marimin
{"title":"POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA","authors":"Marimin Marimin","doi":"10.14710/jhp.9.1.74-86","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.74-86","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran politik TNI dalam menangani kasus teroris, mengingat dapat membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan dan kedaulatan negara apabila tidak ditangani secara serius, karena kejahatan teroris merupakan kejahatan extraordinary crime yang melibatkan kolaborasi antar jaringan teroris domestik dan internasional (transnational crime). Persoalannya bagaimana politik kriminal peran TNI dalam menangani terorisme? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan Peran TNI sangat penting dalam penanggulangan aksi terorisme, namun peran TNI harus diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126815768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERLINDUNGAN NEGARA, PATEN VAKSIN COVID-19, DAN POTENSI MONOPOLI
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-04-30 DOI: 10.14710/jhp.9.1.50-63
Setia Untung Arimuladi
{"title":"PERLINDUNGAN NEGARA, PATEN VAKSIN COVID-19, DAN POTENSI MONOPOLI","authors":"Setia Untung Arimuladi","doi":"10.14710/jhp.9.1.50-63","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.50-63","url":null,"abstract":"HKI dalam Vaksin COVID-19 dapat memberikan hambatan dalam proses penanganan Pandemi COVID-19, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana diamatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Intervensi dilakukan dengan pemberlakuan compulsory licensing ataupun government use. Perubahan Pasal 20 UU Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan praktik monopoli terhadap kekayaan intelektual terutama yang berhubungan dengan produk-produk Kesehatan yang berimplikasi pada limitasi akses dan ketersediaannya. Penelitian ini  bertujuan untuk melihat potensi monopoli vaksin COVID-19 oleh pemegang Paten dan kewajiban negara dalam menyediakan Vaksin COVID-19. Perubahan dalam Pasal 20 UU Paten meringankan kewajiban pelaksanaan Paten di Indonesia dengan pemecahan kategori pelaksanaan paten sehingga pemegang paten dapat menggugurkan kewajiban hanya dengan melaksanakan salah satu dari kegiatan yang diatur. Perubahan atas Pasal 20 UU Paten menciderai amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"14 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116281038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信